Jokowi-JK membaca teks
Foto: Liputan6

Dua Tahun Jokowi-JK, Bagaimana Nasib Kita?

Pemerintahan Jokowi-JK hari ini genap berusia dua tahun. Di samping maraknya pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi warga, kondisi masyarakat justru sedang mempertanyakan sesuatu: cukupkah peningkatan ekonomi semata tanpa memajukan demokrasi yang taat pada hak asasi? Cukupkah pengembangan infrastruktur besar-besaran melupakan kita masih banyak pelanggaran kemanusiaan?

Melemahnya KPK

petugas komisi pemberantasan korupsi
Melemahnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: Poskotanews

1. Kriminalisasi Pimpinan KPK di tahun 2015

Januari 2015, dua komisioner KPK (Abraham Samad dan Bambang Widjojanto) ditangkap Bareskrim Polri tanpa melewati prosedur hukum. Bambang Widjojanto mendadak digerebek Bareskrim tanpa ada penyidikan sebelumnya ketika mengantar anaknya ke sekolah.

Penangkapan ini persis dilakukan setelah KPK menetapkan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Kekayaan Budi Gunawan mencapai Rp 21,5 miliar di tahun 2013, bertambah 5x lipat dari sebelumnya di tahun 2008 hanya Rp4,6 miliar. Pengangkatan Budi Gunawan ini dinilai Chrisbiantoro dari KontraS sebagai “yang terburuk selama 16 tahun terakhir.” Butuh waktu setahun lebih (Maret 2016) bagi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto untuk lepas dari tuduhan Polri.

2. Ada 3 dari 5 Pimpinan KPK periode 2015-2020 dengan track record buruk

Kepemimpinan KPK dilakukan secara kolektif kolegial. Artinya, lima pimpinan KPK mesti rembuk bersama untuk mengambil keputusan. Masalahnya, tiga dari lima pimpinan KPK itu track record-nya justru lebih dekat pada korupsi dan kerahasiaan daripada antikorupsi dan transparansi.

Nama pertama adalah Basaria Panjaitan, bawahan langsung Budi Gunawan ketika di Lemdiknas Polri. Saat mencalonkan diri, Basaria mendapatkan dukungan penuh dari Budi Gunawan. Kedua adalah Alexander Marwata, yang pernah jadi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia beberapa kali memberikan pendapat hukum yang meringankan kasus korupsi, seperti kasus korupsi bekas Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Nama ketiga adalah Saut Situmorang, yang pernah jadi Staf Ahli Badan Intelijen Negara (BIN). Dia pernah berpendapat agar kasus Bank Century dimaafkan dan menganjurkan agar media tak meliput operasi tangkap tangan KPK supaya indeks korupsi Indonesia tak kelihatan jelek.

3. KPK tak sanggup hadapi kasus reklamasi yang sempat disebutnya grand corruption

Pimpinan KPK 2015-2020 Laode M. Syarief sempat menyebut kasus suap reklamasi Jakarta sebagai kasus grand corruption. Anggota DPRD DKI M. Sanusi sudah menerima paling tidak suap sebesar Rp2 miliar hanya dari Ariesman Widjaja saja, bos Agung Podomoro Land yang terlibat reklamasi Jakarta. Proyek reklamasi ini melanggar sejumlah aturan, di antaranya UU Lingkungan Hidup.

Pelaksanaannya juga menerobos proses hukum yang berlaku, misalnya di Pulau G, yang menurut putusan pengadilan harusnya dihentikan tapi masih lanjut terus. Bambang Widjojanto, pimpinan KPK periode sebelumnya, menyebut reklamasi sebagai kebijakan salah kaprah dan melihatnya sebagai tindakan korupsi. Tapi kemudian Basaria Panjaitan, pimpinan KPK yang dekat dengan tersangka korupsi Budi Gunawan, menutup investigasi kasus suap reklamasi. Basaria juga memberikan izin ke luar negeri bagi Aguan, tersangka kasus suap reklamasi dari Agung Sedayu.

4. Undang-undang yang melemahkan KPK nyaris disahkan

Di akhir tahun 2015 sampai awal 2016 sempat muncul wacana untuk merevisi UU KPK. Salah satu pokok revisi tersebut adalah mewajibkan KPK meminta izin terlebih dahulu bila mau melakukan penyadapan. Akibatnya, KPK harus menunggu beberapa waktu dalam proses penyidikan. Padahal uang korupsi bisa berpindah tangan dengan cepat.

Di revisi UU itu, hanya KPK yang diwajibkan minta izin untuk penyadapan, tapi lembaga lain seperti BIN, BNN, dan Polri diperbolehkan menyadap tanpa perlu izin. Lewat revisi ini, KPK juga lebih banyak ditekankan hanya pada fungsi pendidikan dan pencegahan korupsi, bukan memberantas. Rencana revisi ini sampai sekarang tidak dibatalkan, cuma ditunda hingga tahun depan.

Tindakan dan pembiaran kekerasan terhadap masyarakat

Seorang demonstran meneriakkan slogan sambil membawa poster Munir di luar kantor Badan Intelejen Nasional, Jakarta.
Seorang demonstran meneriakkan slogan-slogan sambil membawa poster Munir dalam sebuah demonstrasi di luar kantor Badan Intelejen Nasional, Jakarta. Foto: VOAIndonesia

1. Kekerasan terus-menerus pada orang Papua

Sejak April-Juli 2016, setiap bulan selalu ada pengepungan aparat terhadap asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta. Mahasiswa Papua selalu dipantau dan dikepung polisi tiap kali mau mengadakan acara seperti pagelaran kebudayaan dan aksi di antara orang Papua di asrama. Puncaknya, 14-15 Juli 2016, ratusan aparat bersenjata dan ormas mengepung aksi damai orang Papua, juga menyita sepeda motor dan melakukan kekerasan.

Di Provinsi Papua dan Papua Barat sendiri juga sering terjadi masalah. Meskipun Jokowi banyak mengerjakan proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, tapi kekerasan terhadap warga setempat tak berkurang. Misalnya, di September 2016, Robert Jitmau tiba-tiba tewas secara misterius. Robert Jitmau sebelumnya giat menyuarakan hak bagi pedagang Papua untuk membuka lapak di tengah kota. Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai juga mencatat ada 5000 orang Papua yang dianiaya dan disiksa dalam dua tahun terakhir.

2. Melanjutkan hukuman mati dari pemerintahan periode sebelumnya

Tercatat ada 84 vonis hukuman mati dan 18 terpidana yang dieksekusi mati selama pemerintahan Jokowi-JK. Padahal revisi KUHP terkait hukuman mati masih dibahas di DPR, artinya semestinya ada penundaan sementara pemberlakuan hukuman mati.

Pemerintahan periode ini sering berargumen hukuman mati sebagai efek jera, tapi penelitian seperti yang dilakukan Kriminolog UI Iqrak Sulhin menunjukkan tidak ada kaitan erat antara hukuman mati dan berkurangnya kriminalitas. Dalam kasus seperti jaringan narkoba, pelaku yang tertangkap juga mestinya bisa dimanfaatkan untuk membongkar jaringan narkobanya dari dalam daripada dihukum mati.

3. Diangkatnya Wiranto sebagai Menko Polhukam

Wiranto diduga terlibat dalam beberapa kasus yang menyebabkan kematian warga Indonesia di luar hukum. Beberapa kasus itu misalnya adalah kerusuhan di Timor Leste tahun 1999. Saat itu Timor Timur sedang melakukan referendum untuk mengambil keputusan tentang merdeka/tidaknya Timor Leste dari Indonesia.

Wiranto juga diduga terlibat pada kerusuhan Mei 1998 dalam kasus penculikan aktivis dan penembakan mahasiswa. Karena hal tersebut, Wiranto disebut sebagai terduga pelanggaran HAM. Pengangkatan Wiranto sebagai Menko di bidang yang harusnya mengusut hal ini dinilai bisa menghambat pengusutan.

4. Kurangnya komitmen pada pengusutan kasus kekerasan masa lalu

Meski Jokowi beberapa kali menyuarakan keinginannya untuk mengusut pelanggaran HAM yang pernah terjadi, tapi komitmen ini dinilai tak konsisten. Kabar terakhir adalah hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) atas kematian Munir. Munir tewas diracun karena memegang sejumlah data penting terkait pembantaian di Talang Sari, Lampung, pada 1989, penculikan aktivis 1998, referendum Timor Timur, hingga kampanye hitam pemilihan presiden 2004.

Menurut Direktur Imparsial Al Araf, lingkaran politik di sekitar Jokowi mengunci komitmen pemerintah akan komitmen ini. Tahun 2015 lalu, sempat juga digelar Simposium Nasional terkait rekonsiliasi dalam menyelesaikan Tragedi 1965, tapi belum ada kelanjutan hingga sekarang. Pemerintah bahkan menolak minta maaf pada korban.

Pelarangan di mana-mana, mengancam kebebasan berekspresi

Seorang perempuan Papua sedang menyanyi ketika melakukan demonstrasi damai di Jayapura.
Seorang perempuan Papua sedang menyanyi ketika melakukan demonstrasi damai di Jayapura. Foto REUTERS/Oka Barta Daud

1. Pembubaran diskusi dan pelarangan penerbitan buku

Situasi kebebasan berkumpul dan berekspresi di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang buruk. Frekuensi pelanggaran kebebasan berkumpul dan berpendapat warga negara meningkat. Maraknya pembubaran diskusi dan pelarangan buku-buku yang dinilai mengancam keutuhan bangsa oleh Polri dan TNI, membuat pemerintahan Jokowi dinilai tak jauh berbeda dengan era Orde Baru.

Koordinator Regional Safenet Damar Juniarto mengatakan, pelanggaran hak berkumpul dan berpendapat justru paling banyak terjadi pada kegiatan di ranah kesenian dan ilmiah. Bentuk tindakan yang sering dilakukan adalah pelarangan, pembubaran, interogasi, intimidasi, teror, swasensor, hingga penangkapan. Pelaku pelanggaran paling besar dilakukan oleh kepolisian. Dalam laporan UPR ke Dewan HAM (Hak Asasi Manusia) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sepanjang 2015 sampai bulan Agustus 2016 tercatat ada kurang lebih 72 kasus pelanggaran hak berkumpul dan berekspresi di Indonesia.

Beberapa kasus pelarangan, misalnya, terjadi pada saat pemutaran film Senyap, Alkinemokiye, Samin vs Semen, dan Pulau Buru Tanah Air Beta. Padahal, kebebasan berkumpul dan berekspresi adalah hak warga negara yang dilindungi oleh Pasal 28, 28 E, dan 28 F. Jelas tindakan pelarangan tersebut sangat anti-demokrasi dan termasuk pelanggaran serius pada hak sipil masyarakat. Dalam kontes ini, anak muda yang paling menjadi korban karena diskusi akademis mengenai suatu permasalahan justru diancam.

2. Fobia ideologi dan identitas gender

Ancaman dan pelarangan terhadap penyelenggaraan diskusi yang menggunakan perspektif kiri menjadi kegiatan yang rutin ditemukan dalam kurun waktu setahun ini. Beberapa ormas dan organisasi mahasiswa mengancam penyelenggaraan festival diskusi Belok Kiri Fest yang rencananya diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, 27 Februari kemarin. Alasannya, festival diskusi yang menggunakan judul “kiri” tersebut diduga akan menjadi ajang penyebaran gagasan komunisme kepada masyarakat umum.

Asumsi yang memukul rata bahwa semua pemikiran kiri identik dengan komunis merupakan warisan cara berpikir Orde Baru. Di masa Orba setiap pemikiran kiri, progresif, bahkan kritis terhadap kebijakan pemerintah semuanya dipukul rata sebagai komunis yang menginginkan terciptanya destabilisasi politik.

Selain itu, hak-hak minoritas jender dan seksual di Indonesia telah mengalami serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2016 ini. Sejak awal Januari 2016, serangkaian pernyataan publik anti-LGBT yang dilontarkan oleh pejabat pemerintah, telah berkembang menjadi riam ancaman dan kebencian terhadap LGBT Indonesia, baik yang dinyatakan oleh komisi negara, kaum Islamis militan, dan organisasi keagamaan arus utama. Derasnya arus intoleransi ini mengakibatkan pengusulan rancangan undang-undang yang akan menjadi ancaman jangka panjang yang serius untuk hak-hak dan keselamatan LGBT Indonesia.

Pada 24 Januari 2016, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, dia akan melarang organisasi mahasiswa LGBT di kampus-kampus universitas. Belakangan dia menarik kembali peryataannya di Twitter—namun sudah agak terlambat. Selain itu, Menteri Pertahanan melabeli aktivisme hak-hak LGBT sebagai proxy war terhadap bangsa Indonesia yang dipimpin oleh orang asing, dan perang itu lebih berbahaya dari bom nuklir.

***

Jokowi-JK harus berbenah. Mulai berkonsentrasi pada peningkatan kualitas demokrasi dan hak asasi manusia. Jokowi-JK juga harus mulai melakukan reformasi penegakan hukum. Pada akhirnya, kepemimpinan Jokowi-JK selama dua tahun ini boleh jadi lebih berfokus pada konsolidasi politik dan ekonomi. Tapi mau sampai kapan masalah diatas dibiarkan begitu saja?

Sharing is caring!
Share on Facebook14Tweet about this on Twitter5Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

One response to “Dua Tahun Jokowi-JK, Bagaimana Nasib Kita?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *