dugaan korupsi pengadaan e-ktp
Pengadaan e-KTP menuai kontroversi. Foto: Kompas

e-KTP, Sudah Diburu-buru, Kenapa Masih Bermasalah?

Pemerintah sempat memberi tenggat waktu ketat untuk pembuatan e-KTP (KTP elektronik). Bagi warga yang tak segera merekam KTP-nya ke bentuk elektronik sebelum 30 September, berbagai haknya akan dipangkas—dari hak kawin sampai hak pilih.

Rupanya, gertakan ini tak diiringi dengan kesiapan pemerintah. Banyak masalah menghambat: dari kendala teknis di lapangan, sampai korupsi pengadaan yang berlarut-larut. Juntrungannya, tenggat itu pun diperpanjang sampai pertengahan 2017.

Apa saja sebetulnya kendalanya?

Masalah Teknis di Lapangan

pelayan publik sedang melakukan pendataan e-ktp
Proses pengadaan e-ktp memiliki indikasi korupsi. Foto: BeritaSatu

Di berbagai daerah, administrasi terkait pengurusan e-KTP kerap terpenjara kendala teknis. Di Batam, Kepulauan Riau, misalnya. Masyarakat yang sudah mengantre terpaksa pulang dengan tangan kosong karena blankonya habis (BatamPos, 6/10).

20 ribu pengajuan e-KTP pun menganggur sampai bulan November. Hal serupa pun terjadi di DKI Jakarta. “Saya rekam e-KTP dari dua bulan lalu sampai sekarang belum jadi,” kata Pujiastuti (25), warga RW 05 Kedaung Kali Angke (Hallo.id, 18/8).

Padahal mengantre untuk e-KTP sendiri bisa memakan berjam-jam. Di Bekasi, Jawa Barat, seratus orang sudah duduk menunggu sejak jam 05:00 pagi. Layanan baru dibuka jam 07:00 hanya dengan empat-lima petugas. Sampai siang, antrean bukannya menyurut, malah memanjang hingga 1000 orang (detik.com, 15/9).

Di Mesuji, Lampung, lebih nahas lagi. Listrik mati selama 12 jam saat proses pembuatan e-KTP. Di Ponorogo, Jawa Timur, warga malahan mengantre selama dua hari penuh. Pasalnya, hanya ada dua unit perekaman data untuk melayani 800 orang setiap harinya (Oke Zone, 25/9).

Sulitnya Memfasilitasi Buruh Migran

E-KTP tidak memihak kaum marjinal. Foto: Suara
E-KTP tidak memihak kaum marjinal. Foto: Suara

Warga yang tak membuat e-KTP terancam akan dicabut hak-hak dasarnya sebagai warga negara, seperti tak bisa ke KUA, tak bisa membuat nomor telpon, hingga tak bisa ikut dalam pemilu. Dengan konsekuensi sebesar itu, tenggat yang diberikan sangat ketat. Tenggat ini menyulitkan buruh migran yang bekerja di luar Indonesia.

Mereka kerapkali terikat kontrak kerja dengan perusahaan atau majikan. Sehingga tak bisa pulang sewaktu-waktu hanya untuk mengurus e-KTP. Padahal, untuk mengurus e-KTP, mereka harus kembali ke Indonesia. (Suara Merdeka, 8/9).

Hal serupa pun dapat terjadi bagi warga korban penggusuran paksa. Bahkan, alih-alih kesulitan memfasilitasi, pemerintah daerah justru mencabut hak administrasi mereka (Banten Pos, 5/10). Di Cilegon, Banten, warga yang digusur dianggap bukan lagi warga yang beralamat di tempat tinggal mereka sebelumnya. KTP mereka dinonaktifkan karena dianggap sebagai penduduk ilegal.

Seharusnya yang Dibuat NIK Dulu

Nomor Induk Kependudukan harusnya jadi prioritas
NIK harusnya jadi prioritas. Foto: Sipirok

Penerapan e-KTP dinilai keliru oleh Indonesian Corruption Watch. Pasal yang jadi landasan e-KTP (Pasal 101 huruf b UU no.23/2006) sebetulnya menyebut Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukan e-KTP.

Jadi yang seharusnya dikerjakan adalah pencatatan NIK seluruh warga Indonesia dulu. NIK ini bisa diintegrasikan dengan paspor, rekening bank, maupun SIM. Setelah itu beres, baru bisa terapkan e-KTP. Masalahnya, proses pencatatan ini tak dilakukan.

Akibatnya, meski ada proyek e-KTP, masih ada saja pemilik NIK ganda. Padahal e-KTP bermaksud untuk menghindari identitas ganda. Di negara lain, proses pembangunan sistem NIK ini bisa memakan 10 tahun. “Sementara di Indonesia, sistem NIK masih kacau,” kata Mujiono, mantan Dirjen Kependudukan Kemendagri.

Pada tahun 2011, Koordinator ICW Danang Widoyoko sempat menduga e-KTP ini ada motif proyek (Viva News, 13/10).

5 tahun kemudian, ternyata terungkap…

Pengadaannya Korup Dari 2 Tahun Lalu

Nazarudin berbicara mengenai korupsi e-KTP
Nazarudin berbicara mengenai korupsi e-KTP. Foto: BeritaSatu

Walau tenggatnya ketat (cuma sebulan), proyek e-KTP ini sudah berjalan bertahun-tahun. Dan ternyata pengadaannya sudah korup dari 2014. Negara diduga merugi sampai Rp2 triliun.

Penyelidikan kasus korupsi e-KTP ini pertama kali dibuka tahun 2014. Sugiharto, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kemendagri, jadi tersangka. Pengusutan kasus ini berawal dari laporan Nazaruddin, bekas Bendahara Partai Demokrat yang juga jadi tersangka korupsi itu.

Nazaruddin juga menyebutkan ada dua orang pesohor lagi yang terlibat dalam korupsi proyek ini: mantan Mendagri Gamawan Fauzi dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Metro TV News, 30/9).  Gamawan Fauzi sudah beberapa kali berkelit dari tuduhan itu, sementara Setya Novanto belum pernah dimintai keterangan sampai sekarang. Setya malahan ikut terlibat dalam kampanye salah satu calon Gubernur DKI.

Jumat (30/9) kemarin, terdapat satu lagi tersangka dugaan korupsi yang ditetapkan KPK. Lagi-lagi dari Kemendagri. Dia adalah Irman, Dirjen Kependudukan.

Jaksa masih mempertanyakan lari ke mana uang korupsi yang mencapai trilyunan itu.

***

Banyak kejanggalan dari proyek e-KTP ini. Salah satu yang penting disoroti adalah, proyek ini tak disertai dengan pengintegrasian sistem administrasi penduduk – paspor, SIM, dan sebagainya. Dugaan ICW bahwa proyek e-KTP jadi permainan mencari pundi uangnya birokrat pun ternyata tak meleset. “Padahal,” kata Lais Abid dari ICW, “Kalau tidak dilakukan dengan terburu-buru, proyek ini akan jauh lebih efisien.”

Sharing is caring!
Share on Facebook60Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *