Mitos-mitos amnesti pajak. Ilustrasi: Youth Proactive/Agung
Mitos-mitos amnesti pajak. Ilustrasi: Youth Proactive/Agung

Amnesti Pajak: Fakta dan Mitos

Pembicaraan soal amnesti pajak (tax amnesty) belum juga surut. Proyek ini digadang sebagai proyek ambisius pemerintah untuk meningkatkan kemajuan ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan mengklaim setoran uang tebusan peserta Amnesti Pajak di Indonesia merupakan yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain yang pernah menerapkan kebijakan serupa.

Tapi ada beberapa mitos amnesti pajak yang beredar di masyarakat mengenai ketidakjelasan program ini. Banyak juga yang melihat amnesti pajak justru akan memberatkan kita sebagai warga biasa.

Gimana sih sebetulnya ceritanya? Yuk bongkar satu-satu!

1. Amnesti pajak hanya ditujukan pada dana di luar negeri

pelayanan amnesti pajak
Amnesti pajak hanya ditujukan pada dana luar negeri. Foto Antara/Widodo S. Jusuf/kye/16

TIDAK.

Mitos amnesti pajak ini, awalnya diberitakan akan membawa pulang dana di luar negeri (repatriasi) dari orang-orang yang menyembunyikan uangnya untuk menghindari penegak hukum. Tapi amnesti pajak juga bertujuan untuk memperluas basis data perpajakan (deklarasi dalam negeri).

Berdasarkan pemaparan Yustinus Prastowo, pengamat pajak dari Center for Taxation Analysis (CITA), kepatuhan pajak di Indonesia saat ini masih sangat rendah. Sebagaimana dilansir Liputan 6 (14/9), menurutnya hanya sekitar 30 juta orang pribadi terdaftar sebagai wajib pajak dari sekitar 60 juta orang pribadi yang berpotensi menjadi wajib pajak.

Menurutnya, pribadi yang menjadi subjek amnesti pajak adalah yang memperoleh penghasilan di atas Rp 3 juta per bulan dan memiliki harta tambahan yang belum dilaporkan. Di luar itu tak ada keharusan untuk ikut serta dalam amnesti pajak.

Sementara di luar negeri dana milik orang Indonesia masih bertebaran. Tax Justice Network mencatat ada sekitar US$ 331 miliar atau sekitar Rp 4.000 triliun dana di luar negeri pada tahun 2010. Sedangkan Global Financial Integrity pada 2014 mencatat aliran dana haram dari Indonesia ke luar negeri selama lima tahun terakhir mencapai Rp 1.000 triliun.

2. Amnesti pajak membuka celah korupsi

seorang laki-laki melintasi jembatan yang memiliki banner 'bayar pajak'
Celah korupsi dan amnesti pajak. Foto MI/Arya Manggala

YA DAN TIDAK.

Secara teknis,  UU Pengampunan Pajak tidak melindungi koruptor karena tidak memberikan pengampunan kepada pidana lain di luar kasus pajak. Dalam pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa wajib pajak yang sedang menjalani proses penyidikan, peradilan atau menjalani hukuman pidana di bidang perpajakan tidak berhak menjadi peserta pengampunan pajak.

Meskipun demikian, korupsi bukanlah mitos amnesti pajak. Korupsi erat kaitannya dengan pencucian uang.

Menurut peneliti Transparency International Indonesia (TII) Reza Syawawi, amnesti pajak menyediakan sarana legal untuk pencucian uang. Masalahnya, hasil kejahatan pajak yang disembunyikan di luar negeri bisa jadi merupakan kasus pencucian uang.

“Aset itu disembunyikan di luar adalah untuk menghindari penegak hukum,” terang Reza saat diwawancara Youth Proactive (2/9). “Kalau ini diampuni dan tidak jelas sumbernya, tentu ini bertentangan [dengan semangat tadi],” terang Reza.

Hal ini diperburuk dengan adanya klausul tentang kerahasiaan data wajib pajak peserta. Pemerintah ataupun petugas pajak dilarang untuk membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain. Akibatnya, tak diketahui kejahatan macam apa yang diampuni pemerintah.

3. Amnesti pajak memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia

Jokowi berpidato di pertemuan amnesti pajak
Amnesti pajak diyakini akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Foto Antara/R. Rekotomo

BELUM TENTU.

Alasan pemerintah memberlakukan amnesti pajak untuk meningkatkan tax ratio (perbandingan jumlah pajak yang dikumpulkan, dengan Produk Domestik Bruto). Anggapannya, dengan membawa kembali uang dari luar negeri, ekonomi Indonesia akan membaik.

Anggapan ini dibantah oleh Muhd Rehda Phalevi dari Bank Mandiri. Menurutnya belum tentu ada hubungannya perbaikan ekonomi Indonesia dengan tax ratio. “Dalam keadaan normal mungkin benar pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan tax ratio. Namun, tidak selalu demikian,” kata dia di kolom Kontan (12/8). Pemasukan pajak dari program ini harus diaplikasikan kepada obyek-obyek pajak rill untuk dapat membantu jalannya perekonomian nasional.

Ia mencontohkan, pada tahun 2009 terjadi pertumbuhan ekonomi 13,29% dan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 4,5%. Tapi tax ratio malah menurun dari 13,31% (2008) menjadi 11,06% (2009).

“Ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi riil dihitung berdasarkan kuantitas, sedangkan penerimaan pajak dihitung berdasarkan satuan moneter (harga). Ketika satuan hitung berbeda, perubahan harga dalam komoditas pun mengakibatkan tax ratio menurun, namun pertumbuhan ekonomi meningkat,” katanya.

***

Dengan demikian, penting untuk melihat secara lebih jelas bahwa program amnesti pajak memiliki potensi korupsi. Klaim bahwa setoran amnesti pajak Indonesia tertinggi dibanding negara lain yang menganut program serupa, harus dilihat bahwa justru selama ini uang setoran pajak tidak masuk ke Indonesia. Maka dari itu, dibutuhkan pengawasan yang baik dari banyak pihak terkait program amnesti pajak.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter4Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *