Foto depan Koperasi Sejati Mulia

Gerakan Koperasi dan Antikorupsi

Tanggal 12 Juli lalu merupakan perayaan ulang tahun gerakan koperasi. Namun, perayaan ini cukup jauh dari hingar-bingar media, tidak seperti perayaan hari besar lainnya. Koperasi yang seharusnya menjadi soko guru perekonomian bangsa justru kondisinya seperti mati segan hidup tak mau mengenai keberadaannya.

Berdasarkan laporan Kompas.com, saat ini angka Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap koperasi di Indonesia hanya 1,7%. Padahal Indonesia memiliki jumlah koperasi terbesar di dunia, yaitu 209.000 koperasi.

Menurut data dari kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, jumlah koperasi nasional yang berjumlah lebih dari 209.000 koperasi dan dari angka tersebut ada sekitar 62.239 unit koperasi yang tidak aktif. Jadi yang berkontribusi terhadap PDB nasional hanya 147.249 unit koperasi. Berbanding terbalik dengan kontribusi UMKM yang berada di pihak swasta mencapai lebih 50% PDB.

Menjadi semacam ironi, negara yang mempunyai kementerian koperasi, Undang-undang Koperasi, Menteri Koperasi, dan Unit Kegiatan Mahasiswa dengan praktik koperasi, justru belum berkontribusi secara signifikan terhadap geliat perekonomian di negara ini.

Di negara-negara Skandinavia, koperasi benar-benar menjadi soko guru perekonomian dan punya sejarah yang sangat panjang.

Di Norwegia, 1 dari 3 orang adalah anggota koperasi. Koperasi susu bertanggung jawab untuk 99% dari produk susu. Di Finlandia, Koperasi S-Group punya 1.468.572 anggota yang mewakilli 62% dari jumlah rumah tangga. Grup-grup Koperasi dari Pellervo bertanggung jawab untuk 74% dari produk produk daging, 96% dari produk susu, 50% dari produksi telur, 34% dari produk-produk kehutanan, dan menangani sekitar 34.2% dari jumlah deposito di bank-bank negara tersebut (majalahukm.com).

Berangkat dari fakta tersebut, penulis akan mencoba mengelaborasi asas dan prinsip koperasi yang mempunyai semangat kolektivisme dan gotong royong dengan batasan pembahasan praktik koperasi yang masih jauh panggang dari api.

Menarik apa yang pernah diujarkan oleh Jabarrudin Johan mengenai koperasi kredit atau simpan pinjam. Menurut beliau, koperasi kredit yang sukses di masa Reformasi adalah lembaga rentenir berbaju koperasi. Hal inilah yang menyebabkan citra koperasi menjadi tercoreng dan anggapan bahwa kegiatan koperasi hanya di bidang kredit dan simpan pinjam. Padahal, ada banyak bidang dalam koperasi untuk digeluti.

Menarik juga untuk disimak bahwa dengan prinsip koperasi yang luhur ini berkaitan dengan nilai antikorupsi di dalamnya.

Prinsip koperasi dan nilai antikorupsi

UU No. 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian dalam pasal 4 menerangkan tentang fungsi koperasi,

  1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
  2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
  3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahana perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya;
  4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Saya lebih mengutamakan untuk menggunakan definisi dan konsep koperasi dalam UU Tahun 1992 karena UU Koperasi Tahun 2012 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi lebih banyak mengandung semangat dan unsur korporasi di dalamnya.

Lalu, dalam Pasal 33 UUD 45 dalam ayat 1 juga menjelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan dan dalam ayat 4 juga dijelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sehingga dari penjelasan tersebut koperasi seharusnya menjadi jati diri perekonomian bangsa yang sudah sangat lama dicanangkan oleh Bung Hatta.

Selain itu, koperasi juga tidak melulu hanya menekankan pada gerakan sosial tapi juga bisa untuk meraih keuntungan dengan semangat gotong royong. Kita harus bisa membedakan penekanan peraihan keuntungan dan berkegiatan sosial antara Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan.

Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, saya menafsirkan dari peraturan tersebut bahwa Perseroan Terbatas (PT) memang digunakan untuk pencarian keuntungan dan berbentuk badan usaha. Sedangkan koperasi bisa melakukan kegiatan sosial dan melakukan pencarian keuntungan dan Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan syarat harus mendirikan badan usaha (PT).

Koperasi memiliki beberapa prinsip universal: di antaranya adalah nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama anggota serta orang lain. Hal tersebut menunjukan bahwa prinsip universal koperasi berbanding lurus dengan prinsip antikorupsi yang saat ini menjadi mahal dan sulit ditemui.

Mungkin inilah kenapa koperasi di Indonesia tidak berkembang secara signifikan dibanding negara-negara Skandinavia yang nilai kejujuran dan integritas sangat dijunjung tinggi. Corruption Perceptions Index (CPI) Transparency International menunjukan tingkat korupsi di negara Skandinavia terbilang sangat kecil. Ada juga survei dari Forbes yang menunjukan tingkat kebahagiaan dan kenyamanan di negara-negara tersebut juga paling tinggi.

Dengan adanya semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kepedulian sosial, istilah yang disebut sebagai kemasyarakatan cair (liquid society) yang membuat masyarakat semakin bersikap individualis akan semakin berkurang sehingga modal sosial (sikap saling percaya) akan terbentuk. Dengan demikian, pengamalan UUD pasal 33 pun hendaknya akan terwujud.

Kesimpulan

Dari esai singkat ini, saya menyimpulkan bila koperasi di suatu negara tertata dengan baik dan profesional, berjalan dengan lancar dan sesuai dengan visi, nilai, dan prinsip koperasi, maka tingkat tindakan koruptif di negara tersebut akan berada dalam level minimal.

Ini membawa saya pada pertanyaan: kenapa selama ini, kebanyakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang notabene merupakan alat negara untuk menyejahterahkan masyarakat adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bukan berbentuk koperasi yang jelas jelas adalah bentuk dan cita-cita dari soko guru perekonomian nasional yang seharusnya dicapai?

***

Referensi

http://majalahukm.com/koperasi-bisa-maju-di-negara-kapitalis/

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/01/28/134603626/jumlah.koperasi.di.indonesia.terbanyak.di.dunia.tapi.sumbangan.ke.PDB.sangat.kecil

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan