Kue anggaran dinikmati sebagian kalangan
Ilustrasi: infobanua.co.id

Korupsi Bisa Dilawan dengan Partisipasi Anggaran

Sebagai bagian dari pembangunan, masyarakat dinilai perlu ikut terlibat dalam proses penganggaran pemerintah. Masyarakat perlu terlibat dalam proses penganggaran, karena sumber anggaran berasal dari uang rakyat, baik melalui pajak dan retribusi, eksplorasi sumber daya alam dan sumber lainnya. Pemahaman dasar ini dinilai penting diketahui masyarakat, agar dapat melibatkan diri dalam proses pembuatan anggaran.

Lemahnya perencanaan, pemprograman, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban mengakibatkan munculnya indikasi korupsi, pemborosan, salah alokasi serta banyaknya berbagai macam pungutan yang justru mereduksi upaya pertumbuhan perekonomian daerah. Demikian dikutip dari hasil wawancara Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto dengan tim Anti-Corruption Clearing House (ACCH).

Secara normatif, masyarakat punya ruang untuk menyampaikan kebutuhannya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Musreban menjadi tahapan pertama proses partisipasi anggaran.

Dalam Musrenbang tingkat desa/kelurahan misalnya, aktor yang terlibat terdiri dari 1) komponen masyarakat (individu/kelompok), 2) aparat desa/kelurahan dan kecamatan, 3) Bappeda dan PMD dan 4) Lembaga Profesi dalam desa/kelurahan. Struktur perwakilan masyarakat ini berlaku hingga Musrenbang tingkat kabupaten.

Sayangnya, ruang warga untuk terlibat masih sangat terbatas. “Kalaupun ada perwakilan warga dalam tahapan itu masih berupa orang yang terpilih dalam lingkungan elite birokrasi,” jelas Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam dalam wawancara Youth Proactive melalui telepon.

“Misalnya di tingkat RT, perwakilannya orang yang dikenal RT, begitu juga ditingkat kelurahan, yang diundang adalah tokoh yang belum tentu merepresentasikan aspirasi masyarakat,” lanjutnya.

Masalah representasi ini menurut Roy bisa diatasi apabila pemerintah mau memperluas ruang partisipasi anggaran dengan menghadirkan lebih banyak individu atau kelompok masyarakat. “Pemerintah bisa membuat semacam model partisipasi, misalnya membuat semacam festival atau pasar aspirasi yang bisa melibatkan berbagai komunitas,” lanjutnya.

Selain masalah representasi, mekanisme Musrenbang yang ada selama ini cenderung hanya jadi formalitas. Kenyataan di lapangan, Musrenbang berjalan sebatas sebagai sarana sosialisasi perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.

“Kalaupun dibuka ruang untuk menyerap kegiatan yang ada di masyarakat, sifat kegiatannya hanya sekedar kegiatan yang bukan masalah substansi yang muncul dalam masyarakat. Misalnya pengadaan sarana prasarana olahraga,” terang Roy.

Padahal, menurut peneliti ini, dalam satu wilayah bisa jadi ada konflik lahan seperti perampasan tanah untuk tambang, namun bisa jadi tidak pernah muncul dalam dokumen bagian usulan masyarakat.

“Sebab sifat [Musrenbang] hanya sosialisasi atau cross check dari kerangka kebijakan yang di buat dari pemerintah pusat, apakah masyarakat mengusulkan hal yang sama,” paparnya.

Karena sifatnya formalitas, terlihat tidak adanya upaya serius untuk menginformasikan kepada warga terkait adanya tahapan perencanaan penganggaran. Banyak warga tidak mendapatkan informasi tentang forum pra-Musrenbang yang diadakan di tingkat RW atau dusun untuk menampung usulan-usulan warga.

Tidak hanya itu, karena prosesnya yang cenderung elitis, masyarakat juga jarang mendapatkan informasi tentang hasil pertemuan Musrenbang. Masyarakat tidak dapat mengetahui apakah usulan-usulan yang diberikan diterima dan masuk setelah ikut partisipasi anggaran.

Padahal, hak warga untuk mengetahui informasi tersebut telah diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam pasal 4 disebutkan, “setiap orang berhak mengetahui informasi publik, mendapatkan salinan, dan menyebarluaskan informasi.” Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, khususnya pasal 3 yang menyebutkan, “perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.”

Sekolah Anggaran membuat warga melek anggaran

Mengantisipasi kelemahan ini, Indonesia Budget Center mengadakan kegiatan Sekolah Anggaran pada 13 Agustus 2016 yang lalu. Kegiatan yang mengambil tema “Memperkuat Kapasitas Warga dan CSO dalam Advokasi Anggaran” itu bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang dasar-dasar penganggaran daerah dan meningkatkan pemahaman tentang advokasi dan partisipasi anggaran.

Dalam Sekolah Anggaran, peserta diberikan materi tentang hak-hak warga negara terkait pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Pemenuhan ini dilakukan dengan menyediakan anggaran dengan jumlah yang memadai dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selain itu, peserta juga dibekali dengan pemahaman tentang hak dan tata cara memperoleh informasi sebagai bekal untuk melakukan advokasi anggaran.

Salah satu saluran untuk memperoleh informasi anggaran daerah dengan meminta kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terdapat di setiap instansi publik. Jika informasi untuk partisipasi anggaran yang diminta tidak dipenuhi oleh PPID, masyarakat dapat melaporkannya kepada Komisi Informasi sebagai lembaga yang menampung pengaduan masyarakat terkait transparansi dokumen publik.

Dalam tahap awal Sekolah Anggaran ini, sasaran pesertanya ditujukan pada komunitas warga dan organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat. Warga yang pernah terlibat dalam Sekolah Anggaran yang telah dilakukan di 10 kelurahan di DKI Jakarta ini di antaranya seperti ibu rumah tangga, pengurus RT/RW, anggota PKK pedagang, dan profesional.

Menurut Roy, ke depannya Sekolah Anggaran juga akan menyasar anak muda.

Pentingnya anak muda untuk melek anggaran ini berkaitan dengan masalah pengangguran. “Melihat angka pengangguran misalnya, itu menunjukkan sentuhan pembangunan bagi angkatan tenaga kerja produktif yang banyak diisi oleh anak muda tidak melibatkan anak muda dalam prosesnya,” kata Roy.

Roy melihat anak muda penting untuk diprioritaskan dalam proses pembuatan anggaran. “Karena anak muda kalau kita lihat dalam mendorong perubahan kebijakan itu sangat sentral, tetapi memang internalisasi pengetahuan yang masih kurang,” pungkasnya.

Sharing is caring!
Share on Facebook16Tweet about this on Twitter6Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *