empat orang pembicara sedang melakukan presentasi
Foto: Setiaji Wibowo/Youth Proactive

Kriminalisasi dengan UU ITE Hantui Warga Negara

Kriminalisasi UU ITE kali ini terjadi lagi. Setelah sebelumnya aktivis Kontras Haris Azhar yang dikriminalisasi, kali ini giliran aktivis Walhi, Gendo, yang terkena pasal pencemaran nama baik dalam kasus reklamasi Teluk Benoa.

“Kita perlu mempertanyakan lagi kemerdekaan dalam kebebasan berpendapat.
Haris Azhar cuma menyampaikan hal yang sangat umum diketahui orang, tapi dijegal juga?” ungkap Anwar Natari Program Manager Satu Dunia dalam diskusi di Bakoel Koffie Cikini pada 18 Agustus.

UU ITE telah meresahkan banyak kalangan, lanjut Anwar. Komunitas blogger misalnya resah memikirkan apakah blog mereka bisa dijadikan sasaran kriminalisasi. Mereka mempertanyakan bagaimana menyusun kalimat yang tepat agar mereka tidak dikriminalisasi. Bahkan sampai pakar bahasa diundang untuk tentukan apakah suatu tulisan memiliki muatan fitnah dan pencemaran.

Data dari LBH Pers menunjukkan sejak disahkan di tahun 2008, sudah ada 186 korban yang dikriminalisasi menggunakan UU ITE. Per bulannya ada 11 kasus yang dituntut menggunakan UU ITE.

“Salah satu kecurigaan kami karena beberapa pelapor berasal dari eksekutif dan legislatif.
Ini jadi pertanyaan nakal jangan-jangan UU ITE dibiarkan karena yang menikmati adalah mereka yang perlu batasi orang yang kritis,” ujar Asep Komarudin dari LBH Pers.

Menurut Asep, selain jajaran eksekutif dan legislatif, pelapor juga berasal dari kelompok yg punya power entah secara finansial atau orang yang punya kekuasaan di daerah. Bagi Asep hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi, “Seharusnya UU ITE melindungi individu tapi kenyataannya ia menjadi sangat lentur”.

Awalnya UU ITE memang dibuat untuk orang-orang yang dianggap memiliki tingkat kekuasaan yang sama. Tetapi kejadiannya di lapangan yang berhad-hadapan orang yang punya power dan powerless seperti kasus Prita dan Omni, sebagaimana dijelaskan Anwar Natari.

Anwar menambahkan bahwa masyarakat jadi segan untuk mengungkapkan kebenaran karena dihantui oleh kemungkinan kriminalisasi UU ITE. Wartawan sebagai pengumpul berita memang tidak akan terkena UU ITE karena mereka telah dilindungi oleh UU Pers. Namun yang disasar oleh orang yang punya kekuasaan adalah para narasumber.

“UU ITE memfasilitasi pejabat dan orang-orang di lingkaran kekuasaan yang “baper”, sedikit tersinggung langsung pakai UU ITE,” pungkas Anwar.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *