Perempuan mengangkat jari di atas bibir.
Ilustrasi: Life News

“Ngakunya Pengamat, Ternyata Buzzer Politik”

Siang itu Renny tengah bersiap. Ia sepertinya sedang dipenuhi rasa penasaran. Renny berencana berkunjung ke Rusun Rawa Bebek. Rusun itu dibangun Pemprov DKI untuk menampung sementara warga Pasar Ikan, Jakarta Utara, yang digusur dari rumahnya. Penggusuran itu sempat memicu kontroversi lantaran dilakukan paksa dan rusun penggantinya diklaim tak memenuhi standar hidup layak.

Renny sepertinya ingin membuktikan dengan mata kepala sendiri klaim itu. “Hari ini gw mengikuti intuisi kepo gw terhadap Rusun Rawa Bebek,” demikian cuit dia. “Pengen tau ajah kaya apa. Ntar gw poto2in.”

Maka Renny pun berangkat dari Kemang, Jakarta Selatan. Untuk mencapai rusun yang terletak di ujung Jakarta Timur itu, ia harus menempuh jarak sekitar 25 kilometer. Tapi Renny tak melihat jarak ini sebagai masalah. “[Cuma] 1,5 jam.”

Sesampainya di sana, Renny segera meriwayatkan perjalanannya. Dia berfoto di depan rusun: taman yang dilintasi dua orang anak berboncengan di sepeda. Di pinggir jalannya berdiri pohon-pohon palem. Sepintas rusun ini memang tampak asri.

Renny melanjutkan perjalanannya. Memasuki rusun, ia menjepret bagian dalam. Jepretan fotonya menunjukkan elevator yang melengkapi tiap bangunan rusun. Di twit lain, ia menjepret foto kamar. Ada tempat tidur, lemari, kasur, dan kloset duduk. Di twit lain, ia menjepret toilet. Di dalamnya ada “WC duduk, lengkap ada tissue dan sabun tangan,” lanjutnya, seakan menunjukkan standar apartemen modern.

Cuitan perempuan dengan 150 ribu follower itu juga berisi kesan-pesan dari penghuni rusun. Penghuni nampak tersenyum puas. Seakan kontras dengan kondisi di Pasar Ikan, tempat tinggal warga sebelumnya.

Matahari pun mulai meredup. Renny mengakhiri serial cuitan kepo-nya ke Rusun Rawa Bebek. Di akhir cuitan, ia mengunggah foto lanskap rusun, disinari lembayung senja. Di bawah langit yang biru, cahaya jingga mewarnai sisi-sisi rusun.

“Sekian pemenuhan ke kepoan saya thdp rusun Rawa Bebek hari ini,” begitu bunyi penutup serial cuitannya, “Feel free to share ya.. Spy lbh byk org yg tau.. :)”

Cuitan Renny menuai banyak perhatian. Salah satu cuitannya mendulang 687 retweet. Seorang pengguna mengarsipkan rangkaian cuitannya ke dalam satu Chirpstory, meraup 40 ribu klik. Pengguna lain, @kurawa, mempromosikan dokumentasi Renny. “Gile keren ada liputan kepo,” kata @kurawa di salah satu cuitannya.

Sepekan sebelum dokumentasi itu, @RennyFernandez ternyata sudah diundang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pertemuan tertutup. Berdasarkan laporan MetroTV (16/4), di pertemuan yang dijaga empat orang satpam itu hanya yang membawa undangan yang dibolehkan masuk. Satpam melarang orang lain masuk. Selain Renny, pihak lain yang juga diundang adalah @kurawa.

Terjebak konflik kepentingan

Andai Renny hanya seorang warga biasa yang sekadar dipenuhi rasa penasaran, dokumentasinya akan jadi satu dari banyak rekaman lain tentang apresiasi warga pada kerja Pemprov DKI. Tapi pertemuan tertutup seminggu sebelumnya dengan Ahok, juga bersama pegiat media sosial lain, membuat ceritanya jadi sama sekali lain.

Renny terjebak dalam kondisi yang lazim disebut sebagai konflik kepentingan.

Konflik kepentingan adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki dua atau lebih kepentingan yang bersinggungan. Karena bersinggungan, dua kepentingan ini bisa saling bertolak belakang. Definisi dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan, seorang yang terjebak konflik kepentingan bisa memanfaatkan posisi atau jabatan yang dimilikinya untuk menguntungkan satu kepentingan saja.

Berdasarkan pengamatan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong, konflik kepentingan sering juga terjadi di media massa. “Sering ada yang menulis opini atau diundang talkshow, mengakunya pengamat,” kata Wandy hari Kamis lalu (4/8). “Tapi ternyata dia orang partai tertentu atau buzzer politik.”

Ketika seseorang menjadi anggota partai tertentu, menurut Wandy, dia punya kebutuhan untuk membela kepentingan partai. Maka seharusnya dia tak bisa mengaku hanya sebagai “pengamat”. Itu artinya dia menyembunyikan fakta bahwa tindakannya bisa jadi untuk membela kepentingan partai. Seharusnya, dia perlu mengungkap identitas dirinya sebagai orang partai.

Hal serupa juga berlaku bagi buzzer politik. Buzzer adalah sebutan bagi pegiat media sosial yang punya pengaruh luas (influencer). Mereka biasanya punya follower ribuan dan pendapatnya selalu diperhatikan publik pengguna media sosial. Buzzer politik umumnya bekerja sama dengan tokoh politik tertentu untuk menaikkan pamor si tokoh.

Raditya Dika marmut merah jambu
Buzzer juga kerap dipekerjakan untuk mempromosikan produk komersil. Raditya Dika, misalnya, sekali mencuit bisa mendulang Rp5 juta. Foto: Samsung.com

Wandy menilai, perlu ada cara untuk memastikan identitas diri orang-orang seperti ini diungkap. “Harus ada mekanisme yang mengatur ini. Bagaimana media men-disclosure, memberitahu, siapa orang ini sebenarnya,” kata lelaki yang enam tahun menjadi penasehat senior Transparency International Indonesia itu, bergelut di keterbukaan informasi.

Sehingga, ketika pendapat atau apa yang dilakukan orang itu menguntungkan pihak tertentu, masyarakat bisa paham bahwa dia punya kepentingan di sana. “Masyarakat perlu diajari pentingnya memahami konflik kepentingan. Mulai dari hal sederhana,” kata Wandy.

Celah besar untuk korupsi

Memahami konflik kepentingan dinilai penting karena ia dapat menjadi celah besar untuk korupsi. Menurut Manajer Program Antikorupsi Transparency International Indonesia, Ilham Saenong, konflik kepentingan itu justru menjadi latar belakang seseorang melakukan korupsi.

“Korupsi itu bukan sekadar niat jahat. Konflik kepentingan ada sebelum [terjadi] korupsi,” kata Ilham.

Mulusnya korupsi di DPR jadi contohnya. Ditengarai, salah satu sebab korupsi di DPR adalah karena besarnya konflik kepentingan yang dialami oleh anggotanya. Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap, dari seluruh anggota DPR periode 2014-2019, 52,3% di antaranya adalah pengusaha atau pernah terlibat dalam bisnis.

“[DPR punya] fungsi legislasi: mereka mengatur soal kebijakan, fungsi pengawasan, dan anggaran,” kata Almas Sjafrina dari ICW, Selasa silam (23/8). Tapi, mengingat banyak dari mereka berlatar pebisnis, anggota DPR bisa terjebak dalam konflik kepentingan: antara menjalankan peran mereka menggolkan kebijakan untuk publik, atau menggolkan kebijakan yang menguntungkan hanya pebisnis. Sektor bisnis ini bisa jadi merugikan kepentingan masyarakat.

Bila kepentingan bisnis tak bisa diaspirasikan DPR, yang kemudian lazim terjadi adalah suap. Data Global Corruption Barometer 2010 menyebutkan, uang suap hingga sejumlah US$40 miliar atau sekitar Rp530 triliun mengalir dari berbagai perusahaan di seluruh dunia.

Contoh lain berkaitan dengan kepala daerah petahana (incumbent) yang akan maju di pilkada.

Petahana yang maju pilkada sangat berisiko untuk terjebak dalam konflik kepentingan. Di satu sisi, sebagai kepala daerah dia punya tanggung jawab publik menggunakan anggaran daerah untuk kepentingan masyarakat. Di sisi lain, dia harus menggelontorkan sejumlah dana untuk kepentingan pilkada.

“Petahana bisa membajak dukungan sumber daya birokrasi dan sumber daya anggaran,” kata Apung Widadi, peneliti Sekretariat Nasional FITRA, saat ditemui Rumah Pemilu (8/8). “Jika tak dibatasi, maka penyalahgunaan wewenang biasanya digunakan petahana agar terpilih kembali.”

Menurut Apung, penyalahgunaan wewenang itu bisa dilakukan dengan perombakan birokrasi. Yang tak setuju dengan petahana bisa dipecat dari jabatannya, sementara yang jadi pendukung dibiarkan bekerja atau malah ditempatkan di fungsi strategis. Pejabat-pejabat daerah dirombak supaya bekerja untuk mendukung upaya petahana meraih kekuasaan kembali.

Kemungkinan lainnya adalah dengan membuat program pemerintah daerah yang disenangi masyarakat. “Anggaran populis seperti bansos, hibah, dan bantuan langsung tunai mendadak diperbesar alokasi belanjanya dalam APBD,” kata Apung. Sehingga, tercipta kesan pemerintah ramah terhadap masyarakat kecil, walau cuma untuk sementara.

Hal ini misalnya terjadi pada kasus Yusak Yaluwo, bekas Bupati Boven Digoel, Papua (2005-2010). Selama menjabat, Yusak menggelontorkan uang sangat banyak bagi masyarakat, menggunakan dana bansos dan dana hibah yang asalnya dari anggaran daerah.

“Nanti kalau masyarakat butuh uang buat sunatan massal, minta uang ke dia. Butuh buat acara RT, minta uang ke dia,” ujar Titi Anggraini dari Perkumpulan Masyarakat untuk Demokrasi (17/11/2015). Ini memungkinkan Yusak dikenal sebagai tokoh masyarakat yang dermawan dan suka menolong. Saat ia maju di pemilu, dengan sendirinya warga akan memilihnya yang punya citra baik. Yusak menjadi sosok patron pelindung warga Boven Digoel.

Yusak sempat masuk bui karena penyalahgunaan anggaran sejumlah Rp130 Miliar. Pilkada 2015 lalu, Yusak nyaris maju lagi di pilkada Boven Digoel. Elektabilitas Yusak mencapai 70%.

Sebab itulah, menjelang masuk masa kampanye, calon petahana diwajibkan cuti. Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan hal ini melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 17/PUU-VI/2008, sebagai syarat untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. Dengan cuti dari kewajiban sebagai kepala daerah, diharapkan kepala daerah bisa terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan.

Ahok, meski demikian, ingin menggugat keputusan itu. Ia menyebutkan ingin tetap bekerja sebagai gubernur di masa kampanye.

Meski gugatan itu merupakan hak Ahok sebagai kepala daerah, hal itu disayangkan Apung. “Petahana [seharusnya] bisa percepat kerja sebelum cuti kampanye,” kata peneliti anggaran itu. “Masalah terpilih lagi atau tidak, yang penting tugas utama sudah selesai. Kalaupun tidak terpilih lagi, yang jelas telah mempersiapkan APBD 2017 untuk pemerintahan berikutnya.”

Tanggal 15 Februari 2017 mendatang akan ada 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak. Di antaranya adalah DKI Jakarta, Banten, Papua Barat, Bekasi, Aceh, dan Pekanbaru. Selain Ahok, petahana yang juga maju di pilkada ini adalah Irene Manibuy di Papua Barat dan Firdaus di Pekanbaru. Keduanya bersiap mengambil cuti kampanye.

Sharing is caring!
Share on Facebook25Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *