KontraS lakukan konferensi pers
Foto: Rizal Assalam/Youth Proactive

Perlunya Jaminan Politik Pengusutan Kasus Freddy Budiman

Untuk memastikan agar bukti, fakta, dan informasi terkait pengusutan kesaksian Freddy Budiman dapat terkonsolidasi, Haris Azhar berpendapat presiden perlu memberikan jaminan politik kepada saksi.

Pasca pengungkapan kesaksian Freddy Budiman, Haris mengakui tengah memperdalam dan mengembangkan kesaksian tersebut bersama KontraS dan jaringan. Berdasarkan pendalaman tersebut, ditemukan sejumlah informasi tambahan yang dapat membantu membongkar jaringan mafia narkoba.

Meskipun demikian, Haris belum bersedia untuk memberikan detail informasi tambahan apa saja yang didapatkan sejauh ini.

“Informasi apa saja, saya belum bisa menyampaikannya secara detail. Kenapa saya belum bisa buka sekarang, karena ingin melihat dulu keseriusan negara seperti apa menindaklanjutinya,” ungkap Haris pada sesi Konferensi Pers “Nawacita, Pemberantasan Narkoba, dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berekspresi” oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) di Cikini, Kamis (18/08/2016).

Dalam penyampaiannya, Haris hanya memberikan sejumlah petunjuk-petunjuk terkait hasil pendalaman kasus.

Terkait kesaksian Freddy Budiman yang mengungkap permintaan pencabutan dua kamera yang mengawasi ruang sel dari pejabat BNN, Haris mengakui mendapatkan informasi tambahan yang menunjukkan adanya indikasi pihak-pihak yang bermain dengan kekuasaan untuk melegakan jalan untuk berhubungan dengan orang yang mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara.

“Kita punya banyak tambahan informasi soal jejaring, alat bukti kita sudah identifikasi alat bukti ada di mana saja, juga soal konflik antara pihak penjara dengan orang-orang yang menggunakan kekuasaan untuk mengintervensi penjara untuk bertemu dengan bandar,” lanjut Haris.

Pegiat KontraS ini juga menyebutkan, mereka sudah memiliki tambahan informasi siapa jenderal bintang dua yang dimaksud, yang terlibat dalam jejaring sindikat narkoba. Menyoal informasi tambahan itu, Haris mengatakan masih menunggu adanya jaminan politik dari presiden sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas mafia narkoba.

“Bukti, fakta dan saksi dan informasi yang beraneka macam ragam itu, dia akan keluar dan terkonsolidasi jika ada jaminan politik,” sebut Haris.

Langkah ini ia tempuh karena risiko keamanan. Selain indikasi ada keterlibatan TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional, Haris menyebutkan ada juga pihak dari Bea Cukai yang terlibat jejaring narkoba, bahkan lebih. “Ini memang jejaringnya ada di mana-mana,” kata Haris. “Ada orang-orang yang memanfaatkan kekuasaan mereka di sejumlah institusi.”

Adanya jaminan politik ini juga dianggap penting oleh aktivis HAM Mugiyanto. Menurutnya, pembungkaman terhadap suara-suara kritis menjadi kecenderungan yang terjadi saat ini.

“Seseorang yang mestinya mendapatkan atau diapresiasi sebagai whistleblower, yang menyampaikan informasi penting yang harusnya ditindaklanjuti, justru dikriminalisasi, dihadapi dengan ancaman pidana. Ini menurut kami kecenderungan yang mengkhawatirkan,” kata Mugiyanto yang saat ini bergiat di INFID.

Pencemaran nama baik mengekang suara kritis

Aturan pencemaran nama baik dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 310 dan 311. Selain itu, aturan pencemaran baik juga dimuat di pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Seperti yang diketahui, BNN, Polri dan TNI melaporkan Haris Azhar ke Bareskrim atas tuduhan pencemaran nama baik.

Kasus Haris Azhar itu sendiri bukan yang pertama. Baru-baru ini, aktivis anti-reklamasi ForBali I Wayan Gendo Suardana dilaporkan Posko Perjuangan Rakyat ke Mabes Polri atas tuduhan yang sama oleh Ormas Posko Perjuangan Rakyat (Pospera). Begitu pula dengan kasus Prita Mulyasari yang diadukan oleh RS Omni Internasional terkait email berisi keluhannya terhadap pelayanan rumah sakit tahun 2009 silam serta puluhan kasus lainnya.

Dalam banyak kasus, pasal pencemaran nama baik seringkali digunakan sebagai reaksi atas suara-suara kritis dari masyarakat. Reaksi ini cenderung kontraproduktif dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Dalam pasal 4 UU PSK, perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Dengan adanya jaminan atas rasa aman bagi saksi, maka masyarakat dapat membantu pengungkapan suatu kasus besar seperti mafia narkoba dapat tanpa rasa khawatir atas keamanan dan keselamatan dirinya.

Terkait kasus yang dialami oleh Gendo misalnya, menurut Sekretaris KPRI Anwar Ma’ruf , “UU ITE pada akhirnya menjadi alat yang ampuh untuk menebarkan ketakutan bagi suara-suara yang ingin membongkar ketidakadilan di negeri ini,” ujarnya seperti yang dikutip dari Semetonnews.com.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter5Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *