Empat foto terpidana mati gelombang tiga 2016
Foto: Seck Osmane, Michael Titus Igweh, Humprey Jefferson (Nigeria), dan Freddy Budiman. Foto dari LBH Masyarakat dan AFP Getty.

Abaikan Hak Terpidana Mati, Jaksa Diadukan

Sejumlah kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (HATI) melakukan pelaporan atas sejumlah temuan pelanggaran yang dilakukan Kejaksaan Agung RI di bawah Jaksa Agung H.M Prasetyo ke Komisi Kejaksaan RI (10/08). Pelaporan ini terkait dengan eksekusi mati terpidana Humprey Ejike Jefferson pada hari Jumat, 29 Juli 2016.

Dalam pelaporannya, pengacara publik LBH Masyarakat Afif Abdul Qoyim menyampaikan dua temuan pelanggaran. Pelanggaran hukuman mati pertama terkait dengan pengabaian hak pengajuan grasi oleh terpidana. Diketahui sebelumnya, LBH Masyarakat telah mendaftarkan permohonan grasi dengan mengatasnamakan Jeffrey kepada Presiden Joko Widodo pada hari Senin, 25 Juli 2016.

“Berdasarkan UU Grasi, eksekusi tidak dapat dilakukan sebelum keputusan presiden tentang permohonan grasi yang diajukan oleh Jeff ini diterima. Namun hingga detik-detik eksekusi dilaksanakan, keputusan presiden tentang grasi belum diterima. Dalam tahap ini, kita melihat bahwa Kejaksaan telah melakukan pelanggaran terhadap UU Grasi karena tidak memperhatikan hak terpidana untuk grasi,” jelas Afif.

Kemudian, pelanggaran hukuman mati kedua terkait dengan pemberitahuan eksekusi. Menurut Afif, pemberitahuan kepada terpidana mati tidak sesuai dengan UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa jaksa wajib menyampaikan pemberitahuan selambat-lambatnya 3×24 jam. “Kita mendapatkan notifikasi dari Jaksa itu pada tanggal 26 Juli sekitar jam 15.40. kemudian kalau kita hitung batas akhir 3×24 jam, itu berakhir pada 29 Juli jam 15.00, tapi eksekusi dilaksanakan pada 29 Juli dini hari. Jadi ada percepatan waktu melakukan eksekusi,” lanjut Afif.

Pelaporan ini merupakan upaya kedua yang dilakukan setelah sebelumnya LBH Masyarakat membuat pengaduan kepada Ombudsman dengan pokok pelaporan yang sama pada hari Senin, 08 Agustus 2016 yang lalu.

Jefferson mendapat hukuman mati setelah diputuskan bersalah dalam kasus peredaran narkoba dengan bukti 1,7 kilogram heroin yang ditemukan polisi dalam restoran milik Jefferson. Eksekusi yang dijalani oleh Jefferson ini bersamaan dengan tiga terpidana mati lainnya dalam kasus yang sama, yaitu Seck Osmane (Senegal/Afrika Selatan), Michael Titus Igweh (Nigeria), dan Freddy Budiman (Indonesia).

Jaksa dinilai tidak cermat memberikan hukuman mati

Ketidakcermatan jaksa yang serupa juga terjadi pada kasus terpidana mati kasus narkotika sebelumnya, menyebabkan terjadinya pelanggaran hukuman mati.

Terkait kasus eksekusi mati terpidana Zainal Abidin pada hari Rabu, 29 April 2015 silam yang tengah mengajukan Peninjauan Kembali (PK), “Jaksa Agung tidak cermat ketika Zainal Abidin PK-nya belum keluar, sudah dimasukkan ke ruang isolasi padahal PK-nya sedang diuji di MA,” tutur peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu.

Diketahui sebelumnya bahwa pengajuan PK Zainal ditolak hanya dalam waktu tiga hari sejak berkas diterima oleh Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 24 April 2015. Padahal Zainal telah mengajukan berkas PK sejak tahun 2005.

Proses hukum yang terkesan tergesa-gesa ini disayangkan oleh Erasmus. Padahal, Mary Jane yang sempat masuk dalam daftar eksekusi gelombang tiga dapat dianulir setelah Kristina perekrut Mary Jane menyerahkan diri. Sementara dalam kasus Jefferson sendiri, pengacara LBH Masyarakat Ricky Gunawan mengatakan bahwa Jefferson merupakan korban penjebakan.

“Individu yang menjebaknya, yaitu Kelly, mengakui penjebakan tersebut. Kelly kini sudah meninggal, tetapi sebelum meninggal Kelly sempat mengaku bersalah dan meminta maaf kepada Humprey,” demikian lansir Liputan6.com (27/07).

“Bagi kami kesalahannya karena pemerintah tidak secara cermat mengkaji apakah mereka layak dieksekusi mati,” jelas Erasmus. Lebih lanjut ia menjelaskan, “masuk dalam ruang isolasi itu kan tanggung jawab jaksa. Notifikasi kan sudah diberikan. Artinya list ini sudah bersih untuk bisa dieksekusi. Tapi kan ternyata ada masalah. Eksekusi menimbulkan masalah yang lebih banyak,” katanya.

Sharing is caring!
Share on Facebook16Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *