empat pembicara sedang duduk memaparkan pandangannya
Foto: Setiaji Wibowo/Youth Proactive

Bantuan Dana Negara Buat Partai Lebih Transparan dan Akuntabel

“Bantuan dana negara akan buat partai politik lebih transparan dan akuntabel,” papar Titi Anggraini, direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam diskusi di Rumah Kebangsaan (4/8).

Bantuan dana negara yang diberikan kepada partai politik akan lebih mudah dimintai pertanggungjawabannya, lanjut Titi. Negara pun bisa pastikan dana itu digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dana itu akan ditujukan khusus untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat misalnya.

Sampai sekarang laporan keuangan parpol masih sangat tertutup. UU Parpol mewajibkan partai politik untuk membuat laporan keuangan dengan rincian laporan realisasi anggaran politik, laporan neraca, dan laporan arus kas. “Namun laporan keuangan dibuat oleh akuntan yang ditunjuk sendiri oleh partai politik. Masyarakat hanya bisa mendapatkan rangkuman audit tanpa mengetahu secara pasti kebenaran laporan itu,” papar Titi.

Praktik pemberian dana negara untuk partai politik terjadi di banyak negara, lanjut Titi. Inggris, Italia, dan Australia memberikan 30% dana bantuan dari pengeluaran partai politik.

Perancis, Denmark, dan Jepang memberikan 50% bantuan dari pengeluaran negara. Meksiko memberikan 70% dana bantuan dari seluruh pengeluaran partai. Bahkan di Uzbekistan 100% pengeluaran partai seluruhnya ditanggung pemerintah.

Titi menjelaskan selama ini partai politik sangat kekurangan dana untuk kegiatan dan biaya operasional. Dana yang diberikan negara hanya sebesar 1,3% pengeluaran partai politik menurut penelitian Perludem. Bahkan menurut Golkar, dana itu hanya bisa memenuhi 0,5% pengeluaran.

Asrul Sani, anggota DPR dari PPP, menekankan bahwa dana yang diperlukan partai politik untuk melaksanakan kegiatannya sangat besar. “PPP butuh 40-50 miliar rupiah untuk menjalankan program partai,” ujarnya. Namun bantuan dari negara hanya sebesar 881 juta rupiah saja. Jumlah ini hanya setara dengan 1-2% kebutuhan partai.

Asrul Sani menambahkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan partai, ada dua sumber dana yang bisa digunakan: dana bantuan dari negara dan potongan gaji anggota DPR/DPRD. Kedua sumber itu termasuk sumber yang halal.

Ada juga sumber yang menurutnya syubhat (tidak jelas halal atau haram). Dana ini berasal dari dana sumbangan pencalonan pilkada. Calon yang melamar maju dari jalur partai biasanya siap menyumbang 1 miliar. Selain itu, ada dana haram yang berasal dari kepentingan proyek. Partai politik tidak mendorong kader untuk mendapatkan dana ini, tetapi jika diberikan ke partai akan diterima juga.

Menurut Titi Anggraini partai juga harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan partai dari pihak ketiga. Sumbangan pihak ketiga ternyata banyak diberikan oleh pemodal besar yang membuat partai politik menjadi tidak mandiri dan terus dipengaruhi kepentingan para penyumbang.

Bagi Asrul cara untuk mengatasi defisit dana partai politik idealnya ialah dengan memperbesar dana bantuan untuk partai politik dari negara dan juga memperluas cakupan kegiatan yang bisa dibelanjakandari item ini.

Selama ini Asrul menyayangkan bahwa peruntukan dana negara terlalu sempit cakupannya sehingga bahkan dengan dana hanya sebesar 881 juta PPP bahkan tidak bisa menghabiskannya. Selain itu ada masalah ketatnya standar pelaporan yang belum bisa diikuti oleh partai politik. Mesk begitu partai politik sekarang mulai belajar untuk melakukan penyesuaian. PPP misalnya mulai menerapkan Kiasan Penggunaan Alat (KPA), jadi siapa yang memegang alat itu dia akan yang bertanggung jawab sepenuhnya.

Namun pemberian dana ini harus diberikan syarat perbaikan tata kelola partai politik menurut Cak Nanto dari Jaringan Pendidikan Pemiih Rakyat (JPPR). “Miris jika kita bicarakan soal dana bantuan, tapi manajemen tidak kita benahi,” ujarnya. Kalau tidak ada perubahan manajemen partai dalam mengelola keuangan, diberi dana bantuan negara yang besar pun pasti parpol akan kelabakan.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

One response to “Bantuan Dana Negara Buat Partai Lebih Transparan dan Akuntabel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *