Pembicara dan Audiens Diskusi Menggagas Perlindungan Sosial di Indonesia
Foto: Rizal Assalam/Youth Proactive

BPJS Masih Diskriminatif untuk Warga Miskin

Di Indonesia, layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dibiayai dengan menghimpun iuran dari peserta. Untuk masyarakat miskin yang tidak bisa membayar iuran, BPJS Kesehatan memasukkan kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebagai salah satu peserta, di samping peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran. Iuran bulanan yang ditanggung pemerintah ini sebesar Rp23.000, naik pada 1 Januari 2016 dari sebelumnya Rp19.225.

Meskipun demikian, BPJS sebagai implementasi dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dinilai belum berhasil melindungi masyarakat miskin.

Kritik ini muncul dalam diskusi yang bertajuk “Menggagas Perlindungan Sosial di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Gema Demokrasi di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (7/8). Kegiatan tersebut menghadirkan aktivis akar rumput, di antaranya Dika dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Tedjo dari Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB) dan Dicky Dwi Ananta dari Partai Rakyat Pekerja (PRP).

Dalam praktik di lapangan, Dika menilai ada kecenderungan pelayanan BPJS diskriminatif dan minimalis. Berdasarkan pengalamannya mengadvokasi layanan kesehatan bagi warga miskin, pelayanan BPJS “yang diberikan sangat lambat. Warga baru diberikan pelayanan ketika pihak rumah sakit mendapat jaminan atas sumber pembiayaan,” kata Dika.

Dalam banyak kasus, rumah sakit seringkali menolak pasien PBI. Menurut Dika, alasan penolakan yang sering digunakan adalah ketiadaan ruang rawat inap. “Padahal sebenarnya kamarnya ada, namun pihak RS berbohong karena tidak ingin fasilitasnya digunakan untuk melayani PBI,” tuturnya.

Terkait penolakan yang banyak dialami peserta PBI, Tedjo menambahkan bahwa selama ini pihak rumah sakit tidak transparan dengan tidak memberikan informasi yang memadai terkait fasilitas kesehatan yang dimiliki. “Warga diharuskan untuk aktif mencari informasi tentang fasilitas kesehatan. Padahal seharusnya informasi itu disediakan oleh pihak rumah sakit.”

BPJS sebagai lembaga jasa keuangan

Selain memberikan layanan kesehatan, BPJS juga dinilai didesain sebagai lembaga jasa keuangan. Menurut Dicky, penilaian tersebut dibuktikan lewat pengaturan dalam PP No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

“Di dalam peraturan tersebut, aset BPJS Kesehatan dapat digunakan sebagai investasi dengan pembatasan tertentu. Namun, investasi pada Surat Berharga Negara RI dan Surat Berharga Bank Indonesia tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase,” papar Dicky.

Penilaian ini diperkuat melihat pasal 39 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dalam penjelasan pasal 39, disebutkan bahwa lembaga pengawas independen BPJS terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam  pasal 1 angka 10 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri menjelaskan lembaga jasa keuangan sebagai “lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan.”

Berdasarkan aturan yang ada, Dicky menyimpulkan bahwa BPJS dirancang untuk menyediakan dana segar yang dikumpulkan melalui iuran peserta kepada negara saat terjadi krisis ekonomi dan juga untuk menaikkan nilai surat berharga negara dan BI. “BPJS lebih menyerupai lembaga jasa keuangan ketimbang sebagai penyelenggara perlindungan sosial,” pungkasnya.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter3Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *