Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Untuk UU MD3. Tampak dari sebelah kanan Ahmad Hanafi dari IPC, Ibeth Koesrini dari IBC, Almas Sjafrina dari ICW, Fadli Ramadhani dari Perludem dan Apung Widadi dari Fitra berbicara tentang akar persoalan korupsi
Foto Rizal

Sebab DPR Rentan Korupsi: 52,3% Anggota DPR Pernah Berbisnis

Integritas DPR yang semakin merosot dianggap diakibatkan oleh pola korupsi yang terus berulang. Pada periode 2014-2019 yang baru berjalan selama kurang dari dua tahun misalnya, sebanyak tujuh orang anggota DPR telah ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Belum pernah ada satu periode anggota DPR bersih dari kasus korupsi. Periode sebelumnya, kita dihebohkan dengan kasus korupsi Luthfi Hasan Ishak, Presiden PKS, [juga] petinggi Partai Demokrat, seperti Nazaruddin dan Angelina Sondakh. Tahun sebelumnya juga ada korupsi dalam suap pemilihan Gubernur Bank Indonesia. Itu terus berulang hingga detik ini,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina saat konferensi Pers “Evaluasi DPR: Integritas Menurun, Kepercayaan Publik Dicederai” di kantor ICW, Kalibata, Jakarta (16/8/2016).

Menurut Almas, pola korupsi yang terus berulang ini dikarenakan tidak terselesaikannya akar persoalan korupsi. Akar persoalan korupsi yang dimaksud adalah tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan anggota DPR pada saat bertarung dalam pemilu.

Pada Pemilu 2009 misalnya, politisi PDI-P Pramono Anung seperti yang dikutip dari Perludem.org mengatakan biaya terendah dikeluarkan oleh caleg pada saat pemilu mencapai Rp. 1,8 miliar dan tertinggi bisa mencapai Rp 20 miliar rupiah. Biaya politik yang tinggi ini kemudian dianggap menjadi latar belakang kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR.

Akar persoalan korupsi lainnya adalah penempatan kader di DPR sebagai sumber utama keuangan partai. Pendanaan partai melalui potongan gaji bagi kader yang menjadi anggota DPR dianggap sebagai mekanisme pendanaan partai yang buruk. Menurut Almas, “tidak menutup kemungkinan ini menjadi salah satu faktor kader partai di DPR melakukan korupsi,” katanya.

Lebih lanjut menurut Almas, tingginya potensi konflik kepentingan juga menjadi faktor terus berulangnya pola-pola korupsi selama ini. Berdasarkan hasil penelitian ICW terkait potensi konflik kepentingan anggota DPR periode 2014-2019, 52,3% anggota DPR memiliki latar belakang sebagai pengusaha atau pernah terlibat dalam bisnis.

“Fungsi DPR sangat dekat dengan pengusaha, misalnya fungsi legislasi: mereka mengatur soal kebijakan, fungsi pengawasan dan anggaran. Ini adalah fungsi yang sangat rawan ditunggangi kepentingan bisnis,” jelas Almas.

Melihat indikasi ini, tampak adanya pergeseran makna berpolitik. “Berpolitik hari ini hanya dimaknai sebagai perebutan kekuasaan dan mencari rente, bukan lagi bagaimana memperjuangkan kepentingan rakyat,” kritik Almas.

Pergeseran ini setidaknya terlihat dari kinerja anggota DPR yang tidak sebanding dengan fasilitas yang diterimanya. Dari 39 rancangan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015, hingga bulan Oktober baru dua undang-undang yang disahkan.

Sementara itu menurut peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhani, anggaran untuk fasilitas seperti kendaraan untuk anggota dewan mengalami kenaikan, dari Rp. 2,4 miliar di tahun 2014 menjadi Rp. 8,7 miliar di tahun 2016. “Belakangan bahkan kita diramaikan dengan anggaran untuk treadmell test untuk anggota dewan,” sambungnya.

Demikian pula pada anggaran untuk kunjungan kerja. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Ibeth Koesrini, anggaran kunjungan kerja pada tahun 2014 sebesar Rp. 994,92 miliar mengalami kenaikan menjadi Rp. 1,24 triliun pada tahun 2015. “Jika dibagi, maka anggota DPR setiap kunjungan kerja mendapatkan sekitar Rp. 180 juta,” jelasnya.

Untuk itu, hasil evaluasi yang diberikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk UU MD3 dalam konferensi pers itu merekomendasikan sejumlah pembenahan. Di antaranya adalah reformasi regulasi yang mengatur keuangan partai, memaksimalkan pencegahan melalui laporan dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta meningkatkan kontrol terhadap pelaksanaan fungsi representasi oleh fraksi.

Selain itu Koalisi Masyarakat Sipil Untuk UU MD3 juga menyarankan agar anggota DPR untuk melapor dan mendeklarasikan adanya konflik kepentingan yang berkaitan dengan dirinya serta penerapan sanksi bagi anggota DPR yang gagal memenuhi kewajiban tersebut, mereformasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MK) agar lebih independen dalam menangangi kasus pelanggaran kode etik, dan mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk anggota DPR,

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk UU MD3  terdiri dari berbagai macam civil society organization (CSO). Di antaranya, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Sebelumnya, koalisi ini pernah menggalang dukungan publik untuk melakukan judicial review terhadap revisi UU MD3 di situs Change.org.

Sharing is caring!
Share on Facebook8Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

One response to “Sebab DPR Rentan Korupsi: 52,3% Anggota DPR Pernah Berbisnis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *