Seorang pendekar melewati musuhnya, dengan judul awas Kriminalisasi, kriminalisasi sebagai teror
Ilustrasi: Pradipa PR/Youth Proactive, digubah dari Jampang, karya Tatang S.

Jurus Lawas Kriminalisasi

Siapa saja berpotensi dikriminalisasi.

Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menjadi terlapor atas dugaan pelanggaran Undang-undang tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia diduga melanggar Pasal 27 ayat 3 soal pencemaran nama baik di media sosial.

Haris mengungkap keterlibatan Kepolisian, TNI, dan BNN dalam bisnis narkoba yang melibatkan Freddy Budiman—terpidana mati kasus narkoba. Testimoni Haris dimuat di twitter @KontraS dan laman facebook KontraS pada 28 Juli 2016.

Sebelum Haris, Ronny Maryanto, pemantau pemilu dari lembaga Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN), Semarang, Jawa Tengah telah lebih dulu dikriminalisasi. Ia diduga melanggar pasal 310 ayat 1 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.

Ronny melaporkan dugaan bagi-bagi uang kepada pemilih yang dilakukan Fadli Zon sebagai tim sukses Prabowo-Hatta pada Panwas Kota Semarang. Dalam perkembangannya, Ronny justru dilaporkan balik ke Kepolisian oleh Fadli Zon.

Selasa (26/7) lalu, Ronny mengajukan kasasi atas putusan PN Semarang yang menjatuhkan sanksi pidana enam bulan kurungan dengan masa percobaan 10 bulan.

Kriminalisasi sebagai teror dan/atau kontrol

Kriminalisasi pada dasarnya merupakan terminologi ilmu kriminologi dan ilmu hukum pidana yang artinya penentuan suatu perilaku yang sebelumnya tidak dipandang sebagai suatu kejahatan menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana. Dalam pengertian ini, proses kriminalisasi dilakukan melalui langkah legislasi dengan mengatur suatu perilaku atau perbuatan tertentu sebagai tindak pidana dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang diperbolehkan mengatur ketentuan pidana.

Dalam konteks ini, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melakukan studi untuk mengeksplorasi praktik kriminalisasi di Indonesia dari 1998-2014 dengan menelusur tindak pidana baru yang muncul dalam proses legislasi.

Dari 563 undang-undang yang disahkan dalam periode ini, 154 di antaranya memiliki ketentuan pidana yang mengatur 1.601 tindak pidana di dalamnya. Dari jumlah itu, 885 di antaranya merupakan tindak pidana yang telah ada sebelumnya sedangkan 716 sisanya merupakan tindak pidana baru yang ditemukan di 112 undang-undang.

ICJR memandang tren menciptakan tindak pidana baru tersebut semakin nyata dari waktu ke waktu. Konsekuensinya, sangat tidak mungkin bagi siapapun di Indonesia untuk mengingat jenis-jenis perbuatan apa saja yang bisa dikriminalisasi. Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia cenderung menggunakan hukum pidana dalam mengontrol perilaku masyarakat.

Pilihan ini juga pada akhirnya berpotensi pada terciptanya banyak ketidakadilan dalam praktik penanganan. Praktik kriminalisasi juga hampir pasti disertai dengan diberikannya tambahan kewenangan kepada kepolisian untuk menahan seseorang dalam kondisi-kondisi tertentu.

Tentu tak akan ada yang membantah jika tambahan kewenangan pada aparat penegak hukum ini dimaksudkan untuk penegakan hukum. Namun, kewenangan yang diberikan kepada penegak hukum ini seringkali disalahgunakan untuk kepentingan lain selain untuk menegakan hukum itu sendiri. Di konteks ini lah istilah kriminalisasi bergeser.

Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, istilah kriminalisasi kini dimaknai publik sebagai tindakan penegakan hukum yang seolah-olah bertujuan untuk menegakkan hukum, namun sebenarnya tidak. Ada motif lain di balik tindakan penegakan hukum tersebut. Motif tersebut semata-mata hanyalah untuk merugikan tersangka atau orang yang dikehendaki jadi tersangka.

Kewenangan penegakan hukum (yang juga dilegalkan melalui penciptaan tindak pidana baru dalam undang-undang) diselewengkan menjadi sebuah tindakan yang bermaksud untuk memberangus kebebasan warga negara. Pada kondisi tersebut, kemungkinan terjadinya penindakan terhadap dugaan pelanggaran pidana yang tidak sah terhadap warga negara semakin tinggi.

Wajah baru, gaya lama

Dua kasus kriminalisasi dalam permulaan tulisan ini hanyalah contoh kecil dari banyak kasus. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, sampai menyebut tahun 2015 sebagai tahun kriminalisasi. Dalam catatannya, ada 49 orang yang dikriminalisasi selama 2015.

Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memperlihatkan, selama satu dekade (2004-2014) jumlah pejuang agraria yang ditangkap mencapai 1.395 orang. Pada 2015, 278 petani/aktivis dikriminalkan, ditangkap, ditahan, hingga dipidanakan secara paksa.

Data dari LBH Pers menunjukkan, sejak disahkan di tahun 2008, sudah ada 186 korban yang dikriminalisasi menggunakan UU ITE. Per bulannya ada 11 kasus yang dituntut menggunakan UU ITE.

YLBHI memandang kriminalisasi adalah salah satu motif untuk merugikan korban secara tidak sah. Kriminalisasi digunakan untuk merusak reputasi korban, menghalang-halangi korban melakukan aktivitasnya, kriminalisasi sebagai teror kepada pihak lain, kepentingan politik, hingga motif ekonomi. Pihak yang memiliki motif utama tersebut tidaklah harus aparat penegak hukum, namun bisa saja pihak tersebut adalah pihak lain, seperti pelapor atau orang lain yang menyuruh pihak penegak hukum.

Jika kriminalisasi dimaksudkan untuk menghalang-halangi aktivitas kritis terhadap pemerintah, apalagi jika dimaksudkan sebagai teror, ia tak jauh beda dengan Orde Baru. Orde Baru pun menebar teror dengan menangkap siapa saja yang kritis terhadap kekeliruan aktor dalam struktur kekuasaan. Kriminalisasi sebagai teror ala Orde Baru dilancarkan untuk membungkam kritisisme publik. Tak jauh beda dengan kriminalisasi yang dilakukan saat ini, bukan?

Apalagi, pembendungan ini—di masa sekarang dan di masa Orde Baru—seiring dengan upaya pembubaran pertemuan atau diskusi kritis, pelarangan buku-buku bernada kritis, dan upaya lain yang mengadang kebebasan publik dalam berkumpul, berserikat, dan berpendapat.

Sharing is caring!
Share on Facebook18Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

One response to “Jurus Lawas Kriminalisasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *