TV saling berhubungan

Seandainya TV Jakarta Tak Siaran di Atas Langit Indonesia

Saat ini televisi di rumah kita hampir seluruhnya mempertontonkan gaya hidup Jakarta. Kotak ajaib ini memberitahu bagaimana parahnya kemacetan ibukota, sinetron remaja gaul Jakarta, acara gosip yang mempertontonkan kehidupan glamor para artis. Saat musim mudik tiba berita di TV ramai memberitakan bagaimana arus mudik di Jawa. Siaran yang sama ditonton oleh mereka yang tinggal di Jakarta hingga yang tinggal di pedalaman Nusa Tenggara Timur.

Sejak tahun 1993 hingga sekarang, TV cenderung bersifat sentralistik, atau kalau boleh dibilang “Jakarta sentris.” Contoh yang paling sederhana adalah di bulan Ramadhan saat adzan maghrib berkumandang. Yang menjadi acuan adalah waktu di Jakarta. Warga yang tinggal di Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur harus “sabar” menonton TV yang tayangan waktunya tidak sama dengan waktu di sana.

Indonesia dengan kawasan membentang Sabang hingga Merauke dan budaya yang sangat beragam ini kurang terakomodasi dalam siaran TV. Padahal kita ketahui bahwa frekuensi yang digunakan adalah sumber daya milik bersama. Kalaupun ada siaran nasional yang mengangkat pariwisata daerah, ini hanya terakomodasi dalam satu-dua program saja. Pemilihan tempatnya pun ditentukan oleh TV yang berlokasi di Jakarta.

Di sisi lain, kepentingan politik warga daerah tidak diwadahi oleh TV swasta bersiaran nasional. Diskusi-diskusi politik yang ditampilkan saat ini cenderung dalam konteks nasional, padahal warga di setiap provinsi perlu mengetahui dan mengawasi bagaimana proses pemerintahan berjalan di daerahnya. Konten-konten politik bernuansa daerah baru muncul jika itu bersifat kasus dan menyita perhatian banyak orang. Misalnya, pengungkapan kasus korupsi di daerah.

Dalam program berita, daerah tidak banyak mendapat ruang. Kalau pun ada hanya beberapa menit saja, dan biasanya konten harus “bombastis” baik itu berupa berita negatif seperti kasus kriminal, kecelakaan; maupun berita positif seperti sosok inspiratif dan berprestasi. Lagi-lagi, konten yang dinaikkan dalam berita yang dikirim kontributor daerah ditentukan oleh pekerja media di Jakarta.

Sistem Stasiun Jaringan yang Tak Kunjung Terealisasi

Lebih dari dua dekade TV swasta yang bisa bersiaran langsung secara nasional terjadi. Generasi millennial yang lahir di awal tahun 1990-an, tumbuh seiring dengan perkembangan TV swasta ini. Karena waktu yang cukup lama ini pula, kita menjadi “dinina-bobokkan” dengan stasiun TV swasta yang bersiaran secara nasional dan merasa baik-baik saja dengan hal ini.

Sebelum TV swasta ini bebas menyiarkan konten TV-nya secara nasional, sebetulnya konstitusi penyiaran pada saat itu men-setting agar TV swasta tidak menjadi pesaing TVRI. TV swasta dibatasi untuk bersiaran di daerah-daerah tertentu saja. Namun, karena praktek bisnis yang dekat dengan kekuasaan lah membuat pola yang sudah ditata ini menjadi berantakan.

Awal mula kemunculan TV swasta diprakarsai oleh RCTI (Radjawali Citra Televisi Indonesia). Pendirinya adalah Bambang Trihatmodjo bersama Peter Sondakh. RCTI mendapatkan izin untuk bersiaran di Jakarta dan sekitarnya, dan memulai siaran percobaan 13 November 1988. Setahun setelahnya, pemerintah memberikan izin Siaran Sistem Terbatas (SST) berikutnya pada Surabaya Citra Televisi (SCTV) yang berbasis di Surabaya.

SCTV didirikan oleh konsorsium yang terdiri atas Sudwikatmono (sepupu presiden sekaligus pemilik grup Subentra), Mohammad Noer (mantan Gubernur Jawa Timur), serta Henry Pribadi (saudara kandung Djuhar Sutanto, mitra bisnis kunci Sudono Salim). Menyusul kemudian, kemunculan TV swasta lainnya yaitu ANTV (dimiliki Aburizal Bakrie) dan Indosiar (dimiliki Sudono Salim).1

Sistem TV yang sudah berjalan berjaringan ini menjadi kacau sejak kemunculan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang digagas oleh Putri Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana. TPI hadir dengan gagasan TV yang tidak berorientasi komersial melainkan sebagai stasiun TV yang menunjang program pendidikan dengan menyebarkan program-program yang sudah diproduksi oleh Depdikbud. Penamaan “pendidikan” baru kemudian terlihat sebagai justifikasi untuk bisa bersiaran nasional tanpa harus dibebani syarat siaran terbatas.2

Karena faktor kemunculan TPI inilah sistem siaran bagi stasiun swasta yang terbatas menjadi berantakan. Karena TPI mempunyai privilege bersiaran nasional TV swasta lainnya pun meminta hal yang sama. Puncaknya, 18 Januari 1993 TV swasta yang sebelumnya diizinkan melakukan siaran lokal kini boleh memperluas jangkauan siaran dengan sistem satelit berdasarkan SK Perubahan Menteri Penerangan.

Selain berubahnya kebijakan sistem siaran berjaringan, kepemilikan media pun cenderung dimiliki oleh kelompok tertentu yang mempunyai kedekatan dengan kekuasaan. Oligarki media ini tentu berpengaruh terhadap terancamnya keberagaman konten TV yang diproduksi.

Sulitnya TV Lokal untuk Tumbuh

Kemunculan TV swasta bersiaran nasional ini tentu membatasi pertumbuhan TV lokal. Khalayak nasional yang dijangkau TV di Jakarta tentu menjadi faktor penentu berjayanya TV nasional ini. Pengiklan tentu lebih memilih produknya dipromosikan secara nasional dibandingkan di daerah tertentu saja.

Dengan sistem siaran yang terjadi saat ini, perputaran uang belanja iklan hanya terjadi di Jakarta. Hasil survei Nielsen terhadap belanja iklan di TV sepanjang tahun 2014-2016 menunjukkan tren meningkat, dengan nilai belanja iklan 17.1 triliun di 2014, 18,1 triliun di 2015, dan 24,2 triliun di kuartal satu 2016.3

Belanja iklan TV puluhan triliun ini hanya berputar di Jakarta, tanpa membaginya dengan daerah lain. Konsekuensinya kemampuan finansial TV nasional sangat kuat. Tentunya semakin besar kemampuan finansial TV, makin besar potensi untuk memproduksi konten berkualitas dan menarik minat publik. Minat publik yang besar kemudian berpotensi mendatangkan belanja iklan yang baik.

Sementara stasiun-stasiun lokal di daerah sulit untuk mampu bersaing dengan stasiun TV bersiaran nasional ini, karena faktor kurangnya suntikan modal, salah satunya dari nilai belanja iklan yang rendah. Sekalipun di awal stasiun TV lokal mempunyai modal yang cukup besar, karena jangkauan siaran mereka yang terbatas, potensi pengiklan pun menjadi tidak sebesar TV bersiaran nasional. Karena keterbatasan modal juga, kemampuan untuk memproduksi konten kreatif dan membayar pekerja media dengan gaji layak menjadi berkurang.

Sistem Stasiun Jaringan yang Diidamkan

Dengan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), induk siaran yang berlokasi di Jakarta bisa saja menjangkau khalayak seluruh Indonesia dengan syarat membangun stasiun afiliasi di daerah atau bekerja sama dengan stasiun lokal yang sudah ada. Dengan kata lain, mereka harus mendirikan stasiun TV serupa di daerah lain yang mempunyai struktur organisasi media pada umumnya, terdiri dari beberapa divisi: Divisi Program, Divisi Pemberitaan, Divisi Produksi, Divisi Teknis, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, dan divisi Human Resource Development (HRD).

Dengan berdirinya stasiun TV di daerah ini tentu akan memberikan efek gulir positif. Pertama, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Stasiun TV diuntungkan dengan belanja iklan, dan pertumbuhan produk lokal. Lapangan pekerjaan menjadi semakin terbuka, dan universitas semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan industri ini.

Kedua, berjalannya fungsi kontrol sosial media. Adanya ruang yang cukup luas untuk mengangkat bagaimana kehidupan perpolitikan di daerah tersebut, memantau kinerja pemerintah dan parlemen, serta mengakomodasi aspirasi warga setempat. Ketiga, ruang yang lebih mengakomodasi hidupnya budaya lokal setempat. TV lokal berkesempatan mengolah konten budaya sesuai dengan kepentingan warganya.

SSJ ini tidak bersifat membatasi munculnya konten siaran yang bersifat nasional. TV lokal bisa menentukan persentase konten yang disiarkan, misalkan 50:50. Lima puluh persen (50%) konten adalah siaran yang diproduksi stasiun tersebut dan 50%-nya relai dari induk siaran. Stasiun lokal yang sehat bisnisnya adalah yang mempunyai konten lokal lebih besar.

Stasiun lokal bisa dengan leluasa memuat konten yang berasal dari induk siaran juga dengan leluasa membatasi konten yang dirasa tidak cocok dengan karakter masyarakatnya. Misalkan, stasiun TV di Aceh bisa menentukan konten dari induk siaran yang cocok dan tidak cocok bagi masyarakat Aceh yang sebagian besar muslim. Stasiun TV di Manado bisa menyesuaikan konten dari induk siaran yang dirasa cocok dengan masyarakatnya.

Sederhananya, sistem berjaringan ini lebih mendukung kehidupan Indonesia yang demokratis. Sistem siaran berjaringan ini sebetulnya sudah diatur dalam UU no. 32/2002 tentang Penyiaran. Pasal 6 ayat 3 menyebutkan bahwa dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.

Saat UU ini diberlakukan , sebetulnya ada waktu transisi bagi TV swasta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang, namun sampai saat ini sistem siaran berjaringan tidak terimplementasi. Wajar saja, karena membangun stasiun TV afiliasi di daerah tentunya perlu modal yang cukup besar, apalagi TV swasta saat ini sudah menikmati simpelnya bersiaran langsung secara nasional. Namun, jika melihat dampak positif dari kebijakan sistem siaran berjaringan, pemerintah dan DPR seharusnya bisa menekan kelompok media untuk tunduk pada konstitusi yang sudah dibuat.

Sembilan belas (19) Juli lalu, sembilan Komisioner KPI telah terpilih, sebagai representasi publik sudah seharusnya KPI bisa mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Juga mendorong tatanan informasi nasional, merata, dan berimbang.4

Fungsi legislasi juga harusnya bisa berjalan dengan baik. Tidak terimplementasinya sistem siaran berjaringan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPR tidak berjalan dengan baik. UU Penyiaran juga masuk dalam Prolegnas 2016, semoga saja kebijakan penyiaran tidak berjalan mundur, dan mewakili kepentingan publik alih-alih memihak kepentingan pemilik media.

Footnote

1 Ade Armando. TV Jakarta di Antara Di Atas Indonesia. Bandung: 2011.

2 Ibid

3 Nielsen Advertising Information Services (ASI) 2012-2016. Diakses dari http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/05/17/174201226/belanja.iklan.tv.dan.media.cetak.di.kuartal.i.2016.tertinggi.dalam.dua.tahun

4 Fungsi, Tugas, dan Kewajiban KPI dalam UU no. 32/2002 tentang Penyiaran

Sharing is caring!
Share on Facebook2Tweet about this on Twitter6Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page
Asri Nuraeni

Tentang Asri Nuraeni

Lahir dan besar di Ciamis, Asri mempunyai latar belakang Ilmu Komunikasi, peminatan Kajian Media Universitas Paramadina. Saat mahasiswa aktif dalam gerakan komunitas pemuda anti korupsi (KOMPAK Paramadina), dan menjadi volunteer di Youth Proactive. Saat kuliah terlibat sebagai peneliti dalam riset media Poltracking Institute. Setelah lulus, berpengalaman sebagai moderator konten pada citizen journalism blog Kompasiana. Asri pernah bekerja sebagai konsultan penulis pada program Restoring Coastal Livelihood-Oxfam Eastern Indonesia, di pesisir Sulawesi Selatan. Saat ini berperan sebagai media analyst dan content writer di PWYP Indonesia. Asri tertarik pada isu tata kelola SDA yang baik, keterbukaan informasi publik, media, dan pemberdayaan masyarakat. Baca tulisan lain dari penulis ini

One response to “Seandainya TV Jakarta Tak Siaran di Atas Langit Indonesia

  1. Semoga segera ada langkah biar ini gak sekedar wacana• Tapi tetap ada plus minus nya sih. Acara TV yg “Jakarta Sentris” positifnya ngebuat masyarakat di tempat saya lebih terbiasa berbagi informasi/berita dari mulut ke mulut yang membuat kita masih saling peduli dan terjaga nya hubungan sosial yang mengurangi sifat individualisme walaupun informasi/berita yang tersampaikan melalui mulut ke mulut sangat besar resiko nya telah “di bumbui”. Entah itu berita nya di tambah atau di kurangi.
    Negatifnya.. bisa dibilang malah menjadi hal yang lucu. Saya sebagai orang “Luar Pulau” istilahnya lebih “gaul” dan “gak kuper” masalah Kota besar macam Jakarta dan Kota – Kota di Jawa karena sebelum datang pun saya sudah punya banyak informasi dari berbagai media, terutama TV. Sedangkan, Orang Jakarta/Jawa sekedar tahu beberapa tempat wisata di tempat saya dan kesannya saya berasal dari Pulau yang seakan terpencil. Padahal.. iya Pulau saya jauh lebih kecil dari Jawa tapi yang di ekspos di TV cuma sebagian kecil dari “beberapa pedalaman” sedang nyata nya disini bahkan Kota Kecil kami walau tak segemerlap Jakarta/Surabaya tidak setertinggal kesan yang ditampakkan TV. Dan tak ada yang lebih lucu dari anak – anak muda kami yang masih mencari jati diri malah melakukan hal – hal dari yang sebenarnya “contoh yang kurang baik dari Sinetron/FTV” sebagai hal yang keren bagi mereka.

    Stasiun TV Daerah kami malah lebih terkesan sebagai saluran yang hadir menggantikan DVD karena yang ditayangkan hanya Video Musik dari artis – artis lokal, lagu daerah. Stasiun TV yang hanya ditonton bila ada acara besar yang tidak dapat kami saksikan langsung.

    Kota saya masuk TV Nasional? Cuma beberapa desa kecil yang akses nya sudah lebih mudah, beberapa tempat wisata, “beberapa” kerusuhan, bencana alam yang benar – benar mengguncang (*gempa kecil atau banjir tidak akan masuk saat di Jakarta terendam semata kaki saja sudah diberitakan. Banjir dahsyat di Taliwang yang menenggelamkan satu desa saja satu – satu nya yang pernah masuk berita sekilas. Walau saya pribadi senang. Semoga kami selalu terhindar/terlindungi dari bencana).

    Berita pendidikan? Ekonomi? Perlu cari tahu sendiri saja! Lah? Masalah politik? Pembangunan? Hal – hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah? Tahu hasil nya saja. Prosesnya? Entah. Apa yang terlihat di publik saja. Setelah pemilihan yaaaa sudah. Memilih pemimpin saja bukan karena tahu benar siapa dan bagaimana nya melainkan karena “masih ada hubungan keluarga” atau “Ahh~ orang desa saya”. Pemilihan umum bukan sesuatu yang besar disini. Karena siapapun pemimpinnya tidak akan berpengaruh pada kehidupan kami. Pengaruh “siapa pemimpinnya” dirasakan orang – orang yang punya jabatan/ingin punya jabatan di beberapa instasi saja. Korupsi – Kolusi – Nepotisme disini ADA! Tapi, siapa peduli? Yang atas mengurus yang atas. Yang bawah? Yang penting bisa makan setiap hari saja… Alhamdulillah.

    Sekian dan Terima Kasih menyediakan kolom Curhat Colongan ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *