Seorang pria terpaku menonton Kim Jong Un
Ilustrasi: Pradipa PR

Politisi di Televisi dan Gagapnya Regulasi Kita

UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 mengamanatkan gelombang radio—yang digunakan oleh televisi—ditempatkan seperti tanah, air, dan udara. Ia milik publik dan dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kepentingan publik.

Tapi menjelang tahun politik, televisi dieksploitasi politisi. Informasi direkayasa untuk kepentingan politik. Paket pemberitaan diotak-atik untuk menggiring publik pada wacana yang dibawa politisi. Kesadaran publik terbius oleh repetisi muka-muka politisi. Mereka muncul dalam iklan sebagai salah satu modus untuk mendekatkan dan melekatkan dirinya pada ingatan publik.

Praktik culas ini didesain sedemikian rupa dengan taktik mengelabui regulasi yang gagap.

Pasal 34 ayat 4 UU 32/2002 sebenarnya telah tegas menyebut, “Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.” Selaras dengan itu, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS), pada Pasal 11 ayat 2, menyatakan bahwa, “Lembaga penyiaran wajib menjada independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran.”

Tapi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) seakan tak bertaring dalam menindak setiap televisi yang mencemari informasi dengan kepentingan politik. Penindakan paket informasi yang mementingkan kelompok politik tertentu dicampur-baurkan dengan pengaturan soal pemilu.

Di sebuah bincang-bincang bertajuk “Netralitas Media Penyiaran Jelang Pilkada,” Yuliandre Darwis, Anggota KPI yang baru saja dilantik, masih saja mendebatkan hal tersebut. Perdebatan tak pernah beranjak dari pembicaraan soal kategorisasi konten politik dan waktu penayangan. Perdebatan yang itu-itu saja, mandek, tak bergerak bersama keluhan lain soal lemahnya kewenangan.

Ia menyebut, ada dua hal yang membuat iklan politik tak bisa ditindak. Pertama, kategori konten iklan atau pemberitaan politik mesti memenuhi syarat kumulatif: memuat visi, misi, dan program. Jika tak memenuhi unsur-unsur itu, sebuah tayangan tak bisa disebut sebagai iklan atau pemberitaan politik.

Ia merujuk pada peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal kampanye. Peraturan ini adalah turunan dari undang-undang pemilu (UU Pileg, UU Pilpres, atau UU Pilkada) yang menyebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program.

Kedua, iklan atau pemberitaan politik tak bisa ditindak jika tayang di luar 14 hari tahapan kampanye. Para politisi maupun timnya juga selalu berdalih bahwa iklan politik yang tayang di luar masa kampanye itu bukanlah kampanye, tapi hanya iklan politik biasa.

Sekretariat Bersama untuk Kodifikasi Undang-undang Pemilu memuat perbaikan definisi kampanye dalam draft UU Pemilu yang disusun. Syarat kumulatif yang terkunci pada frasa dan dalam ayat “menyampaikan visi, misi, dan program” diubah dengan frasa atau untuk menghilangkan syarat kumulatifnya. Pasal ini juga perlu ditambah frasa citra diri. Sehingga definisi kampanye akan terpenuhi meskipun bakal calon hanya menampilkan salah satu di antara visi, misi, program atau citra diri.

Sementara untuk paket informasi politik yang tayang di luar tahapan kampanye (yang memuat visi, misi, program, atau citra diri) diwajibkan untuk dilaporkan jika di kemudian hari dia terdaftar sebagai calon. Laporan dana pencitraan di luar masa kampanye tergolong pada pre-election campaign yang di banyak negara juga wajib dilaporkan.

UU Penyiaran (UU 32/2002) juga seharusnya mengatur lebih lanjut paket informasi politik yang tayang di luar tahapan pemilu ini. Hanya ada dua pilihan pengaturan yang bisa diadopsi dalam mengatur paket informasi politik ini. Pertama, slot disediakan pemerintah. Kedua, tak boleh ada sama sekali iklan dan paket informasi politik di televisi.

Untuk pilihan regulasi pertama, UU Pilkada (UU 8/2015) bisa jadi rujukan karena memuat pasal yang mengatur soal iklan yang dibiayai negara. KPU kemudian mengeluarkan PKPU yang mengatur frekuensi, durasi, dan penempatan iklan di televisi dan radio.

Pasal 36 PKPU Kampanye Pilkada 2015 telah mengatur jumlah maksimal iklan kampanye di televisi dan radio untuk pasangan calon, yaitu 10 spot iklan, berdurasi paling lama 30 detik untuk iklan televisi atau 60 detik untuk iklan radio. Aturan itu berlaku sama untuk semua televisi dan dilakukan setiap hari selama 14 hari masa kampanye.

Terkait jadwal penayangan iklan, dalam PKPU dinyatakan, hal itu ditetapkan KPU daerah atau KPI daerah setelah berkoordinasi dengan lembaga penyiaran. Penayangan iklan juga harus memperhatikan alokasi waktu yang berimbang untuk setiap pasangan calon.

Jika tak bisa diatur demikian, regulasi yang didorong adalah regulasi yang tidak memperbolehkan sama sekali iklan dan berita politik yang menguntungkan salah satu kepentingan tertentu di televisi. Politisi tak perlu khawatir hak politiknya terenggut. Ia masih bisa memanfaatkan ruang lain seperti media sosial. Politisi bisa memanfaatkan platform YouTube atau media sosial berbasis video lain yang tak memakai frekuensi publik.

Sudah saatnya publik ditempatkan sebagai insan mulia. Ia mestinya didekati dengan komunikasi yang mementingkan substansi, ideologi, dan argumentasi politik ketimbang terus digempur dengan kemolekan citra diri yang dipatut-patut.

Sharing is caring!
Share on Facebook24Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *