orang memegang remote di depan TV

Kenapa sih TV Indonesia Gak Menarik?

Tentu kita kesal setiap hari melihat acara TV yang isinya tidak bermanfaat. Sinetron yang tidak jelas alur ceritanya. Beberapa di awal memiliki plot yang bagus. Tapi dengan semakin banyak episode, semakin keluar dari jalur cerita, terjadi pengulangan plot, dan memunculkan cerita absurd (karakter hidup kembali, kecelakaan lalu lupa ingatan).

Menjamurnya reality show yang tak masuk akal. Ada acara yang menampilkan keluarga sedang marah-marah tapi dengan Bahasa Indonesia yang baku, perkelahian ini kemudian disorot oleh beberapa kamera yang merekam kejadian dari berbagai macam sudut pandang. Apa ada dalam realita orang marah-marah dengan bahasa baku dan mau disorot oleh lima kamera yang mengambil gambar tanpa izin orang tersebut? Sebenarnya kenapa sih konten TV Indonesia begitu tidak bermutu?

Profit

Ade Armando menjelaskan bahwa berbeda dengan negara di Eropa Barat yang didominasi TV publik, TV Indonesia didominasi oleh TV swasta. Dalam salah satu wawancara, seorang petinggi TV swasta menyatakan bahwa TV swasta adalah institusi bisnis yang tentu orientasinya adalah profit, bukan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Menurutnya jika mereka tidak memikirkan soal profit, lantas siapa yang akan memenuhi kebutuhan operasional TV swasta, seperti menggaji karyawan.

Karena orientasinya soal profit, wajar jika tayangan yang ditayangkan tidak harus tayangan yang mendidik. Tentu kita masih ingat dengan begitu membanjirnya tayangan drama dari luar negeri, dari Korea, Taiwan, telenovela dari Amerika Latin, dan yang kekinian sekarang drama dari India dan Turki.

Alasan TV swasta menayangkan drama seperti itu, dan bukannya memproduksi sendiri, ialah karena biaya produksi yang diperlukan untuk memproduksi drama buatan sendiri sangat tinggi. Sedangkan biaya membeli hak siar drama luar negeri sangat murah sehingga keuntungan yang didapat sangat berlipat.

Di sisi lain, TV publik berorientasi untuk kepentingan publik dan tidak mengambil keuntungan dari penayangan iklan. Pembiayaannya diambil dari sumber lain, seperti negara atau biaya berlangganan. Ironisnya di Indonesia, layanan TV publik yang disediakan oleh negara hampir selalu diasosiasikan dengan hal yang tidak menarik dan tidak efisien. Coba lihat Inggris misalnya, di sana TV publik bisa berhasil dengan baik. Tentu kita pernah mendengar TV BBC, salah satu TV terkemuka yang menghasilkan acara-acara bemutu seperti serial Sherlock.

Masalahnya berarti bukan soal dikotomi publik-privat (swasta). Karena buktinya di negara lain justru TV publik yang berjaya. Masalahnya tentu ada yang salah di manajemen TV publik di Indonesia. Coba lihat TVRI yang acaranya begitu monoton. Hasilnya jelas, eksistensi TVRI terpuruk.

Sistem rating

Untuk mendapatkan profit, televisi harus mendapatkan iklan. Para pengiklan baru bersedia memberi iklan untuk acara yang laku ditonton pemirsa. Tentu pengiklan tidak ingin rugi karena pengeluaran untuk iklan sangat besar sehingga mereka harus memastikan iklan mereka ditonton oleh lebih banyak orang.

Cara untuk mengukur laku/ tidak lakunya suatu acara dilakukan melalui rating, yang di indonesia dilakukan oleh AC Nielsen. Dahulu rating diukur dengan metode buku harian. Metode ini mewajibkan responden untuk mencatat kebiasaan menonton mereka dalam buku harian. Seiring dengan perkembangan zaman, cara itu dianggap tidak akurat. Penonton dianggap bias karena terlalu bergantung dengan memori dan hanya akan mencatat acara-acara TV yang disukainya.

Saat ini rating dilakukan secara otomatis dengan menggunakan alat bernama People Meter. Pada TV orang-orang tertentu (panel penonton) dipasang alat berupa kotak hitam untuk merekam kebiasaan menonton. Selain kotak hitam, penonton juga diberikan remote control personal yang bisa mengidentifikasi kebiasan menonton setiap anggora kerluarga.

Masalahnya, rating Indonesia dimonopoli oleh AC Nielsen sehingga kita tidak memiliki pembanding terhadap hasil kerja AC Nielsen. Banyak yang mempertanyakan validitas rating AC Nielsen karena mereka tidak mau menjelaskan rinci metode survey mereka.

Karena tidak pernah secara jelas memublikasikan metode ratingnya, banyak hal yang menjadi pertanyaan. Semisal dalam rating, penonton dibagi menjadi beberapa kategori menurut penghasilan bulanannya. Kategori A dengan penghasilan tertinggi sampai kategori E dengan penghasilan terendah.

Yang perlu kita telisik bagaimana penyebaran panel penonton per kategori jika rating AC Nielsen menempatkan tayangan-tayangan “tidak bermutu” dalam rating yang tinggi. Apakah kategori dengan penghasilan rendah memiliki jumlah yang lebih banyak dibanding kategori lainnya?

Lalu soal sebaran panel pentonton, juga ada pertanyaan besar soal penyebaran panel penonton. Rating AC Nielsen ternyata hanya dilakukan pada 22.000 panel penonton di 11 kota besar di Indonesia: Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Surakarta, Denpasar, Medan, Palembang, Makassar, Banjarmasin.

Dengan sebaran seperti itu, bukankah rating AC Nielsen hanya menggambarkan kebiasaan menonton orang-orang di kota besar? Lalu bukankah rating AC Nielsen masih sangat Jawa sentris karena 6 dari 11 kota sumber rating ada di Jawa? Lantas bagaimana dengan Kalimantan, Papua, NTT, dan NTB yang tidak memiliki representasi panel penonton, bukankah itu semua tidak adil bagi mereka?

Sebenarnya ada upaya untuk membuat penilaian progaram di luar rating AC Nielsen di Indonesia seperti misalnya yang pernah dilakaukan KPI dengan indeks kualitas program siaran. Namun meotodologi yang dipilih KPI dalam penelitian ini ternyata juga menjadi masalah. KPI mensurvey 810 orang—dengan anggapan mereka adalah ahli—yang tersebar di 9 kota (Denpasar, Banjarmasin, Ambon, Medan, Makasar, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta).

Definisi ahli yang dipilih KPI masih diperdebatkan karena berbagai macam profesi yang tidak ada hubungannya dengan penyiaran juga menjadi responden seperti misalnya dari kalangan mahasiswa, tokoh adat, TNI, dan aktivis LSM. Melihat kenyataan ini sepertinya untuk beberapa jangka waktu ke depan di Indonesia kita masih harus pasrah dengan monopoli rating AC Nielsen.

Pola kerja

Televisi bekerja dengan sistem kejar tayang. Sinetron tayang setiap hari sehingga tidak memberikan jeda waktu kepada rumah produksi untuk merencanakan secara matang produksinya. Para aktor/aktris dan kru melakukan shooting di pagi hari untuk ditayangkan di sore hari. Dengan jadwal seketat itu, para pemain baru membaca naskah bahkan saat shooting akan dilakukan.

Penulis skenario juga bekerja dengan ekstra keras karena mereka harus menghasilkan cerita setiap harinya. Cerita yang dibangun harus sesuai dengan rating. Dari rating diketahui pola pemirsa menonton sinetron. Misalnya bisa diketahui penonton suka dengan aktor/aktris tertentu, adegan tertentu (menangis, marah-marah, dll).

Penulis skenario yang sudah bekerja susah payah menghasilkan cerita bahkan sampai bisa dibangunkan di pagi buta hanya untuk merevisi adegan agar cerita bisa sesuai dengan rating. Kejadian ini bisa terjadi setiap hari sehingga wajar saja jika kualitas sinetron di Indonesia menjadi sangat buruk.

Kepemilikan televisi

Kepemilikan televisi juga menjadi masalah, terutama saat dihubungkan dengan kegiatan politik para pemiliknya. Tercatat beberapa pemilik media adalah petinggi partai politik. Aburizal Bakrie pemilik ANTV dan TVOne adalah petinggi partai Golkar; Surya Paloh pemilik Metro TV adalah petinggi partai Nasdem; Hary Tanoesidjo pemilik RCTI, MNC TV, dan Global TV adalah petinggi Perindo.

Pasal 20 ayat 3 UU Penyiaran secara tegas melarang saluran penyiaran digunakan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Bukankah menyiarkan mars Perindo di hampir setiap jeda acara juga seharusnya adalah bentuk pelanggaran ketetapan ini? Sampai secara tidak sadar banyak orang hapal Mars Perindo saking seringnya lagu itu didendangkan di stasiun TV.

Tidak efektifnya KPI

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah perwujudan dari masyarakat untuk memonitor kualitas penyiaran. KPI memiliki wewenang untuk menetapkan standar siaran, menentukan pedoman perilaku penyiaran, memberikan sanksi terhadap standar dan pedoman perilaku penyiaran, dan melakukan koordinasi dengan pemerintah/lembaga/ masyarakat.

Dari kualitas yang ada di televisi saat ini, apakah KPI dianggap sudah melaksanakan tugasnya dengan baik? Laporan Remotivi tahun 2015 tentang KPI menunjukkan bahwa 94% masyarakat tidak puas dengan kinerja KPI. September 2013-Juni 2015 KPI mengeluarkan 408 sanksi, tapi sanksi itu tidak mampu membuat efek jera. Sebabnya pelanggaran berulang terus diberikan sanksi yang sama meski KPI memilliki format sanksi yang bertingkat.

Remotivi juga menjadi perantara untuk menyalurkan keluhan masyarakat terkait suatu program TV kepada KPI. Mirisnya dari 853 aduan yang disalurkan ke KPI pada 2015, hanya sekitar 17% yang ditindaklanjuti oleh KPI dengan mengeluarkan sanksi.

Juli lalu baru terpilih sembilan komisioner yang baru. Ada komentar bahwa kesembilan komisioner ini sebagian besar dipertanyakan rekam jejaknya di bidang penyiaran. Namun bukan itu yang perlu kita sesali sekarang. Yang perlu kita lakukan ialah bagaimana kita bisa mendorog KPI dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan fungsi kontrol terhadapt TV swasta.

Sebenarnya TV swasta telah meminjam frekuensi publik yang dana pemeliharaannya diambil dari pajak yang kita bayar. Jadi sudah kewajiban mereka untuk memberikan tontonan sehat kepada kita. Alasan TV swasta, “kalau tidak suka dengan siaran kami, silakan ganti channel,” adalah alasan absurd yang harus kita lawan!

***

Bacaan lebih lanjut

Widodo, Y. “Kuasa Rating dan Tayangan Tak Barmutu”. Diakses dari http://www.remotivi.or.id/amatan/286/Kuasa-Rating-dan-Tayangan-Tak-Bermutu.

Nastiti, A. “Di Balik Tren Tayangan Impor”. Diakses dari http://www.remotivi.or.id/amatan/311/Di-Balik-Tren-Tayangan-Impor.

Sharing is caring!
Share on Facebook84Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *