kapolri, tito karnavian

Kapolri Baru, Harapan Baru untuk Pemberantasan Korupsi di Badan Polri?

Nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian akhir-akhir ini menjadi semakin mencuat. Terutama karena dibawah pimpinannya Santoso berhasil dilumpuhkan pada 18 Juli 2016. Pimpinan kelompok teroris yang selama ini menjadi buronan tewas tertembak ditangan pasukan Satgas Tinombala (Tribunnews, 2016).

Tito Karnavian diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 13 Juli 2016 oleh Presiden Joko Widodo dan ditugaskan untuk menggerakan reformasi internal Polri sehingga dapat menekan perilaku koruptif (Tempo, 2016).

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memang memiliki janji ketika ia menjadi Kapolri, yang berjanji akan menangkap Santoso baik hidup ataupun mati. (Merdeka, 2016) Selain janjinya dalam memerangi terorisme, Kapolri juga memiliki janji di dalam mereformasi dan melakukan pemberantasan korupsi di badan Polri. (Tempo, 2016)

Reformasi Polri

Semenjak berpisah dari ABRI, Polri telah berupaya untuk mereformasi dan mengadaptasi diri ke dalam norma dan harapan demokratisasi masyarakat Indonesia.

Usaha-usaha reformasi Polri tersebut meliputi tiga aspek yakni, struktural, instrumental, dan kultural (International Organization for Migration, 2012).

Secara struktural upaya reformasi terpusat pada pembangunan organisasi polisi yang independen, profesional, dan berdasarkan pada ilmu pengetahuan serta teknologi yang berorientasi pada pelayanan publik.

Secara instrumental, Polri berupaya membuat, memperbaiki, dan mengharmonisasikan berbagai panduan instrumen bagi penerapan filosofi, prinsip, visi, misi, serta kode etik perilaku bagi aparat polisi.

Terakhir secara kultural, upaya-upaya reformasi dibuat untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja aparat polisi serta menciptakan budaya polisi yang mendukung terlaksananya reformasi struktural dan instrumental, sehingga terwujud sebuah budaya Polri yang baru.

Reformasi polisi dapat dilihat sebagai transformasi organisasi kepolisian agar lebih profesional dan akuntabel dalam memberikan pelayanan, tanggap dalam merespon ancaman, serta responsif dalam memahami kebutuhan masyarakat (Umar, 2009).

Tantangan yang Dihadapi

Banyak pihak yang melihat bahwa kepolisian merupakan salah satu instansi yang paling korup di Indonesia.
Hal tersebut didukung dengan berbagai riset yang menunjukkan hal tersebut, seperti di dalam riset yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia dan Populi Center.

Menurut hasil riset Transparency International Indonesia pada tahun 2015, persepsi publik tentang lembaga publik terkorup di Indonesia adalah kepolisian, eksekutif dan peradilan (Transparency International Indonesia, 2015).

Riset lain juga mengatakan hal yang tidak jauh berbeda, dalam riset yang dilakukan oleh Populi Center menemukan bahwa kepolisian berada di urutan kedua sebagai lembaga negara terkorup (CNN Indonesia, 2015).

Di dalam satu dekade ini, kasus korupsi yang menjerat anggota kepolisian mulai dari kasus korupsi dalam simulator Surat Izin Mengemudi (SIM), kasus rekening “gendut” yang dimiliki oleh berbagai perwira polisi, hingga kasus korupsi yang dilakukan oleh Komjen Susno Duadji dalam kasus dana pengamanan kepala daerah Jawa Barat.

Di dalam buku Police Organization yang ditulis oleh Maurice Punch, korupsi bisa terjadi karena polisi menerima atau dijanjikan keuntungan yang signifikan untuk melakukan sesuatu yang ada dalam kewenangannya, melakukan sesuatu di luar kewenangannya, melakukan diskresi dengan alasan tak patut, dan menggunakan cara diluar hukum untuk mencapai tujuan (Kompas, 2013).

Korupsi di lingkungan Polri merupakan tindakan yang telah umum terjadi. Menurut Bambang Widodo Umar, korupsi oleh polisi telah merambah baik di bidang operasional maupun pembinaan. Ada korupsi yang bersifat internal, ada juga korupsi yang bersifat eksternal (Kompas, 2013).

Korupsi yang bersifat internal dilakukan polisi tanpa melibatkan masyarakat, dan menyangkut kepentingan pelaku di lingkup kedinasan. Contohnya adalah korupsi dalam penerimaan anggota polisi dan dalam penerimaan anggota polisi.

Sedangkan korupsi yang bersifat eksternal dilakukan polisi yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Contohnya adalah korupsi dalam pembuatan SIM, STNK, BPKP, atau korupsi dalam hal tidak melakukan penyidikan kasus secara tuntas dengan merekayasa keterangan tersangka, saksi dan barang bukti.

Sesuatu yang dipelajari

Tindakan kejahatan merupakan suatu tindakan yang dapat dipelajari. Di dalam hal ini kejahatan dilihat sebagai hasil dari pembelajaran norma, nilai, dan perilaku yang berhubungan dengan tindakan kejahatan (Siegel, 2012).

Burgess dan Akers mengatakan bahwa tindakan kejahatan ini dipelajari dalam situasi non sosial dan melalui interaksi sosial dengan orang lain yang dapat memperkuat tindakan kejahatan tersebut (Miller, 2009).

Menurut mereka berdua, individu belajar untuk mengevaluasi perilaku mereka sendiri melalui interaksinya dengan orang dan kelompok lain. Pihak-pihak ini mengontrol sumber dan pola dari penguatan tindakan yang mendefinisikan perilaku sebagai benar atau salah, serta memberikan perilaku yang dapat ditiru. Semakin individu banyak belajar dalam mendefinisikan perilaku sebagai hal yang benar, semakin besar kemungkinan mereka untuk terlibat di dalamnya

Oleh karena itu, Individu yang masuk ke dalam kelompok yang menghargai tindakan korupsi, “membenarkan” tindakan korupsi, dan mendorong tindakan korupsi memiliki kemungkinan besar dalam mengikuti serta melakukan tindakan korupsi di proses pembelajaran sosial yang berlangsung lama ini.

Rencana Pemberantasan Korupsi di Badan Polri

Di dalam melakukan pemberantasan korupsi di badan Polri, Kapolri Jenderal Tiro Karnavian merencanakan rekrutmen yang lebih transparan serta sistem jenjang karier menggunakan rekam jejak dan penilaian kinerja (Tempo, 2016).

Pembuatan Peraturan Kapolri tentang barang mewah oleh anggota Polri dan pembuatan Peraturan Kapolri soal bisnis yang boleh dijalankan anggota Polri juga direncanakan olehnya (Tempo, 2016).

Kapolri Jenderal Tiro Karnavian juga ingin melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ikut mereformasi institusi kepolisian. Reformasi ini direncanakan akan fokus mengatasi budaya korupsi, hedonis, dan konsumtif (Tempo, 2016).

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan karena pada dasarnya masih banyak kasus korupsi yang harus segera dituntaskan baik yang berada dalam dan di luar badan Polri.

Dengan adanya bantuan KPK, KPK diharapkan dapat mengawasi dalam pelaporan Laporan harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) anggota Polri, dan menjadi pintu masuk untuk mereformasi badan Polri. (Kompas, 2016).

Sebelumnya hubungan KPK dan Polri terus memanas akibat penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Hal ini kemudian “dibalas” oleh Polri dengan menetapkan penyidik dan Wakil Ketua KPK sebagai tersangka penganiayaan serta tersangka karena telah memerintahkan orang lain untuk menyampaikan kesaksian palsu.

Akan tetapi, apakah kerjasama antara KPK dan Polri cukup untuk memberantas korupsi di badan Polri?

Di negara lain, Kanada dan Inggris juga pernah melakukan pemberantasan korupsi di badan polisi (Kompas, 2013). Pemerintah Kanada dua kali membentuk komisi untuk memeriksa Royal Canadian Mounted Police yakni pada tahun 1997 melalui komisi Mac Donald dan pada tahun 1981 melalui komisi Keable.

Sedangkan di Inggris melalui Scotland Yard’s, mereka membentuk tim investigasi sebagai unit rahasia dengan nama Bent Coppers untuk mengungkap korupsi di London Metropolitan Police. Unit ini diawaki anggota polisi yang disusupkan ke bagian organisasi kepolisian yang banyak melakukan korupsi dan bertugas menangkap polisi yang mendalangi korupsi.

Pembuatan komisi atau tim investigasi di dalam kedua negara tersebut dapat dicontoh oleh Kapolri Jenderal Tiro Karnavian agar lebih menekan para polisi yang melakukan korupsi.

Selain itu, diperlukan peran serta yang aktif dari pihak-pihak lainnya untuk turut membantu dalam mengawasi dan dalam memberantas korupsi di badan Polri, baik dari pihak pemerintah, pihak LSM, hingga dari masyarakat sendiri.

Mengutip dari Bayley dan Perito, untuk mengurangi korupsi yang dilakukan oleh polisi diperlukan reformasi terhadap budaya kepolisian, meningkatkan standar untuk perekrutan dan pelatihan, menciptakan program pelatihan integritas dalam perekrutan dan anggota aktif, menegakkan disiplin, mengevaluasi integritas semua anggota, dan proaktif dalam menyelidiki perilaku yang menyimpang di anggota kepolisian (Bayley dan Perito, 2011).

Berkaca dari tantangan yang dihadapi dan rencana pemberantasan korupsi di badan Polri, muncul pertanyaan baru, apakah Kapolri Jenderal Tito Karnavian dapat memberantas korupsi di lingkungan Polri secara jujur, terbuka, obyektif, dan tanpa padang bulu?

Referensi

1. Tribunnews. 2016. Santoso Tewas Tertembak, Tito Karnavian Dinilai Lunasi Janji. http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/19/santoso-tewas-tertembak-tito-karnavian-dinilai-lunasi-janji
2. Merdeka. 2016. Jenderal Tito Janji Buru Santoso sampai Dapat. http://www.merdeka.com/peristiwa/jenderal-tito-janji-buru-santoso-sampai-dapat.html
3. Tempo. 2016. Kapolri Tito Karnavian Janji akan Tekan Korupsi di Polri. https://m.tempo.co/read/news/2016/07/13/063787392/kapolri-tito-karnavian-janji-akan-tekan-korupsi-di-polri
4. Kompas. 2016. Jenderal Tito Gandeng KPK Berantas Korupsi di Tubuh Polri. http://nasional.kompas.com/read/2016/07/15/21562641/jenderal.tito.gandeng.kpk.berantas.korupsi.di.tubuh.polri
5. Tempo. 2016. Komjen Tito: Reformasi Polri Belum Maksimal. https://m.tempo.co/read/news/2016/06/23/078782555/komjen-tito-reformasi-polri-belum-maksimal
6. CNN Indonesia. 2015. Survei Populi: DPR dan Polri Lembaga Terkorup. http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150131142201-20-28696/survei-populi-dpr-dan-polri-lembaga-terkorup/
7. Kompas. 2013. Polisi, Kekuasaan, dan Korupsi. http://nasional.kompas.com/read/2013/07/02/1333211/Polisi.Kekuasaan.dan.Korupsi
8. Tempo. 2016. Cara Tito Karnavian Babat Polisi Korup. https://www.tempo.co/read/fokus/2016/06/23/3328/cara-tito-karnavian-babat-polisi-korup
9. International Organization for Migration. 2012. Penutupan Program Dukungan IOM terhadap Reformasi Polri dengan Pendanaan Uni Eropa. http://eeas.europa.eu/archives/delegations/indonesia/documents/press_corner/20120711_01_id.pdf
10. Umar, Bambang W. 2009. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta: IDSPS Press.
10. Transparency International Indonesia. 2015. Survei Persepsi Korupsi 2015.
11. Siegel, Larry J. 2012. Criminology. California: Wadsworth Cengage Learning.
12. Miller, J. Mitchell. 2009. 21st Century Criminology: A Reference Handbook. California: SAGE Publications, Inc.
13. Bayley, David dan Robert Perito. 2011. Police Corruption: What Past Scandals Teach about Current Challenges. Washington DC: United Sates Institute of Peace

Sharing is caring!
Share on Facebook1Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *