Para pembicara NGOPI Komersialisasi Pendidikan
Foto: Pradipa PR/Youth Proactive

NGOPI (Ngobrol Pintar): Kelas Menengah “Ngehe”, Akibat Pendidikan Tak Kritis

Di tengah kontroversi penghapusan subsidi bagi perguruan tinggi yang menyebabkan mahalnya biaya kuliah, pendidikan di Indonesia dinilai masih memiliki banyak masalah. Di antara masalah itu adalah gagalnya sistem pendidikan yang mampu membekali peserta didiknya dengan pikiran kritis. Dampaknya, lahirlah fenomena yang lazim disebut sebagai kelas menengah ngehe.

“Kelas menengah ngehe adalah akibat dari pendidikan yang tidak melahirkan orang-orang yang kritis,” ungkap Retno Listyarti, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, pada Jum’at (1/7) di diskusi NGOPI (Ngobrol Pintar). Kelas menengah ngehe adalah istilah yang lazim disematkan pada segmen masyarakat dengan daya beli tinggi dan berpendidikan, tapi sinis kepada kepentingan masyarakat lain selain kalangannya sendiri.

Menurut guru yang malang-melintang mengajar di beberapa sekolah di Jakarta ini, pendidikan di Indonesia belum berhasil melakukan pengajaran yang mampu membangun cara berpikir kritis dan jiwa yang humanis.

Ia beranggapan pendidikan di Indonesia juga cenderung membangun budaya orang kaya. “Coba Anda lihat kurikulum dan buku pelajaran SD. Ketika bicara soal keluarga, yang ditampilkan Budi membantu ayahnya mencuci mobil. Kalau berkegiatan, ditunjukkan kehidupan mall. Tema kebersihan, ada vacuum cleaner,” ucapnya.

Menurut Retno, yang ditunjukkan dalam buku pelajaran jauh dari keseharian orang-orang miskin atau masyarakat di daerah seperti Papua. Ia melihat buku pelajaran menanamkan nilai bahwa gaya hidup yang seharusnya diikuti oleh semua orang adalah gaya hidupnya orang kaya: punya mobil, jalan-jalan di mall, dan memakai vacuum cleaner.

Retno menilai, problem pendidikan di Indonesia berasal dari guru-guru yang hanya bisa mengajar tanpa paham ideologi pendidikan. Tidak banyak guru yang memahami bagaimana kegiatan belajar-mengajar lebih dari sekadar murid memahami materi pelajaran, mendapat nilai bagus, dan mengisi formulir evaluasi guru. Ia pun melihat banyak guru yang tidak suka membaca, hingga menyebabkan muridnya menjadi berwawasan sempit dan tidak banyak berdiskusi dengan gurunya.

Tapi, menurut mantan Kepala Sekolah SMAN 3 ini, akar masalahnya sebetulnya terletak pada kompensasi guru dan pendidikan guru yang tak memadai. Misalnya, ia menyebutkan bagaimana gaji guru honorer yang sangat rendah, bisa mencapai hanya Rp60.000 per bulan. “Ada juga kabar sekarang semua orang bisa jadi guru, sehingga tak perlu lagi sekolah guru,” katanya. Padahal menurut penilaian Retno, pendidikan guru seperti IKIP penting untuk mengajari filosofi pendidikan.

Sekadar jadi pabrik ijazah

Selain di tataran pendidikan dasar, problem pendidikan ini juga terjadi di pendidikan tinggi. Senada dengan apa yang dikatakan Retno, Lucia Kusumadewi berpendapat kampus-kampus hari ini belum berhasil memberikan pendidikan yang baik.

“Universitas harusnya jadi pabrik pengetahuan, tempat diskusi dan gagasan diperdebatkan,” kata pengajar di Departemen Sosiologi Universitas Indonesia ini, “Tapi sekarang yang diproduksi apa? Ijazah. Ranking universitas.”

Lucia menilai pendidikan tinggi hari ini terlalu sibuk berlomba-lomba mengejar ranking universitas. Lomba itu dilakukan dengan membangun fasilitas megah, seperti misalnya yang dilakukan Universitas Indonesia dengan proyek Perpustakaan Pusat yang memakan biaya paling tidak Rp128 milyar. Selaras dengan itu, biaya pendidikan pun jadi terlampau mahal. Di Universitas Indonesia, misalnya, biaya pendidikan per semester bisa mencapai Rp15 juta.

Akibatnya, universitas besar di Indonesia pun dari tahun ke tahun hanya itu-itu saja. “Universitas lokal terpuruk. Anak-anak daerah minder tiap kali mereka mengaku dari universitas lokal,” paparnya.

Berdasarkan pengamatan Lucia, ia melihat Indonesia meniru model pendidikan yang keliru, yakni di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Di negara-negara itu, untuk memperoleh pendidikan berkualitas harus ditempuh melalui pembayaran angka fantastis. Di Harvard University, misalnya, biayanya mencapai 10.000 USD (sekitar Rp130 juta). “Di Amerika ada student loan (pinjaman biaya pendidikan). Tapi akibatnya begitu lulus mereka harus kerja banting tulang untuk bayar utang,” kata dosen yang pernah studi di EHESS, Perancis, ini.

Hal ini berbeda dengan pengalaman di Finlandia. Di negara yang menurut penelitian UNESCO rata-rata melahap 300 halaman buku per 5 hari itu, pemerintah memastikan biaya pendidikan terjangkau bagi semua kalangan. Pendidikan tinggi disubsidi pemerintah, dengan anggaran pendidikan di tahun 2009 sejumlah 11 juta Euro (sekitar 160 milyar rupiah). Staf pengajar tidak harus mengikuti kurikulum yang kaku, tapi bisa menyesuaikan dengan karakter muridnya dan mendampinginya secara pribadi.

“Finlandia tidak mengejar ranking, tapi mengikuti filosofi pendidikan,” sebut Lucia, “Pendidikan yang humanis, kritis, memerdekakan, dan memanusiakan.”

Sementara di Indonesia, negara yang menurut penelitian UNESCO rata-rata hanya membaca 27 halaman buku dalam setahun, pendidikan masih diterapkan secara kaku. Menurut Retno, seharusnya pendidikan tidak hanya sebatas menjadikan murid sebagai cetakan produk yang harus bersaing di lapangan kerja. Pendidikan seperti ini akhirnya hanya menciptakan individu yang tidak terbuka pada gagasan dan tidak peka pada kalangan sekitarnya.

“Pendidikan seharusnya menajamkan pikiran dan menghaluskan perasaan,” pungkasnya.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

One response to “NGOPI (Ngobrol Pintar): Kelas Menengah “Ngehe”, Akibat Pendidikan Tak Kritis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *