Tangan yang menunjukkan serpihan hasil tambang
Foto: Ivan Alvarado/REUTERS

Meraup Untung dari Tambang, Siapa Untung?

Setelah tiga abad melayani dunia dengan pasokan timah, kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung masih saja belum meningkat. Bangka Belitung pernah menjadi pemasok timah terbesar, hingga bisa mengatur harga timah di pasar dunia.

Namun, setelah produksi timah menurun, apakah masyarakat setempat mendapatkan manfaat selain lubang-lubang bekas timah yang ditinggalkan?

Logam yang digunakan sebagai bahan komponen telepon seluler dan pembuat solder ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang suatu hari akan habis. Produksi timah di Bangka Belitung mengalami masa puncak kejayaan di tahun 1987, dan saat ini angka produksi semakin menurun.

Munculnya Keputusan Menperindag no. 558 tahun 1998 dan Kepmenperindag no. 146 tahun 1999 yang menyatakan timah sebagai barang ekspor membuat eksploitasi timah besar-besaran di bumi Laskar Pelangi ini. Ditambah dengan munculnya kebijakan Tambang Inkonvensional, yang bermula dari wilayah kuasa pertambangan yang tidak ekonomis jika dikerjakan sendiri oleh perusahaan, sehingga diserahkan kepada pengelola lain.[1]

Tambang Inkonvensional ini menjadi kontroversi: karena aktivitas pertambangan diserahkan ke masyarakat secara outsourcing, maka pengusaha tidak membayar royalti, dan menimbulkan kerusakan lingkungan karena pengusaha pun tidak perlu melakukan penimbunan tanah akibat galian tambang (reklamasi).

Menurut Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), kerusakan akibat kegiatan penambangan timah di seluruh wilayah Babel mencapai 60% dari total luas hutan yang mencapai 675.510 hektar. Karena kawasan hutan yang rusak, dan lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi, penduduk setempat menjadi kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih. Lubang-lubang tambang ini pula yang memicu maraknya malaria.

Hal ini bertambah buruk dengan pengelolaan dana dari Sumber Daya Alam yang belum dioptimalkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, suatu daerah mendapatkan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bahi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Nah, melalui mekanisme DBH SDA inilah daerah mendapatkan manfaat dari sumber daya yang diekstrak dari daerah mereka.

Sebagai contoh perusahaan besar yang melakukan penambangan timah di Babel adalah PT Timah dan PT Kobatin. Perusahaan ini mempunyai kewajiban membayar landrent dan royalti sesuai dengan luasan konsesi, kemudian mentransfer uang ke rekening negara dan menjadi pendapatan negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Untuk mendistribusikan dana ini ke daerah, Kementrian Keuangan dan Kementrian ESDM melakukan rekonsiliasi triwulanan dan mentransfer dana ini ke pemprov dan pemkab/pemkot. Setelah sebelumnya Kementrian ESDM menetapkan daerah penghasil dan berapa persen yang diterima daerah penghasil dan daerah di sekitarnya.

Namun DBH SDA dari sektor pertambangan, ditransfer ke daerah bersamaan dengan dana bagi hasil yang didapat dari sektor kehutanan, perikanan, minyak bumi dan gas, dan pengusahaan panas bumi. Sehingga publik menjadi agak kesulitan untuk melihat alokasi DBH SDA Pertambangan pada sektor apa saja.

Di sinilah point penting transparansi Dana Bagi Hasil SDA pertambangan menjadi. Karakteristik SDA yang tidak dapat diperbaharui ini membawa amanah tersendiri agar pengelolaan dana dari pertambangan dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai pertanggungjawaban antar generasi.

Jika kekayaan alam suatu daerah kaya SDA dieksploitasi habis-habisan dan kondisi masyarakat sekitar masih begitu saja, alangkah ruginya mereka. Pakar ekonomi Joseph Stiglitz mengenalkan sebuah teori “Kutukan Sumber Daya Alam.” Tesis ini menunjukkan negara-negara yang kaya SDA justru mempunyai performa pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara langka SDA.

Hal ini diduga memiliki beberapa alasan, yaitu volatilitas ekonomi. Ekonomi yang rentan dipengaruhi oleh harga komoditas di tingkat global, atau dikarenakan pengelolaan SDA oleh institusi yang lemah, tidak efektif, dan korup.

Oleh karenanya, penting agar penggunaan Dana Bagi Hasil ini dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan, pemenuhan layanan pendidikan, dan kesehatan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Daerah yang bisa jadi contoh dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil adalah Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten di Jawa Timur ini mendapatkan pemasukan dari DBH Migas rata-rata 1,4 Triliun per tahun.[2] Terobosan yang dicapai adalah dengan membentuk dana abadi yang befungsi untuk mengantisipasi jika DBH yang diperoleh Bojonegoro tidak lagi cukup membiayai pembangunan.

Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga menyiapkan pelatihan tenaga kerja bagi 1.200 orang. Dana abadi tersebut juga 90% diinvestasikan di sektor keuangan. Sumber lain untuk Dana Abadi juga berasal dari keuntungan participating interest pada Blok Cepu.

Hal yang perlu diperhatikan agar pembangunan lebih berkelanjutan adalah tidak mengekspor bahan mentah ke luar, namun mengolahnya di dalam negeri sehingga mempunyai nilai tambah sendiri. Harga jual komoditas menjadi lebih berarti, dan tentunya membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri.

Pemerintah dalam hal ini telah melakukan larangan ekspor bahan mentah, dan mewajibkan perusahaan-perusahaan besar untuk membangun smelter guna melakukan pengolahan di dalam negeri. Namun, sejak diberlakukan larangan hingga saat ini, keseriusan perusahaan dalam membangun smelter dipertanyakan. Progress pembangunan smelter Freeport di Gresik sampai saat ini baru mencapai 14%.[3] Selain itu menjadikan komoditas sumber daya alam ini sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan strategi ketahanan energi.

Pada akhirnya, sumber daya alam tak terbarukan ini akan habis. Maka pengelolaannya haruslah bijak dan tidak merugikan masyarakat sekitar. Pola pembangunan juga harus memperhatikan aspek lingkungan, karena ketika lingkungannya rusak, akses masyarakat terhadap ekonomi pun menjadi terbatas.

***

[1] Joko Susilo. Tiga Abad Melayani Dunia: Potret Tambang Timah Bangka Belitung (Jaringan Advokasi Tambang: 2009). 

[2] http://www.kangyotobjn.web.id/bojonegoro-kota-cerdas-kelola-dana-bagi-hasil-migas/

[3] http://industri.kontan.co.id/news/pembangunan-smelter-freeport-lambat

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page
Asri Nuraeni

Tentang Asri Nuraeni

Lahir dan besar di Ciamis, Asri mempunyai latar belakang Ilmu Komunikasi, peminatan Kajian Media Universitas Paramadina. Saat mahasiswa aktif dalam gerakan komunitas pemuda anti korupsi (KOMPAK Paramadina), dan menjadi volunteer di Youth Proactive. Saat kuliah terlibat sebagai peneliti dalam riset media Poltracking Institute. Setelah lulus, berpengalaman sebagai moderator konten pada citizen journalism blog Kompasiana. Asri pernah bekerja sebagai konsultan penulis pada program Restoring Coastal Livelihood-Oxfam Eastern Indonesia, di pesisir Sulawesi Selatan. Saat ini berperan sebagai media analyst dan content writer di PWYP Indonesia. Asri tertarik pada isu tata kelola SDA yang baik, keterbukaan informasi publik, media, dan pemberdayaan masyarakat. Baca tulisan lain dari penulis ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *