TV dilempar, TV tidak relevan

Ada Apa dengan TV?

Kita jadi bisa pacaran dan ciuman karena siapa
Kita jadi tahu masalah artis cerai karena siapa
Kita pintar dandan dibimbing tivi
Kita jadi lebay dididik tivi
Tivi bak pelita
Pembuat gelap gulita
Jasamu tiada
(Lirik video Remotivi – TV Jasamu Tiada)

Banyak dari kita yang meng”iya”kan lirik lagu produksi Remotivi tersebut. Tak sedikit dari kita mengakui tak lagi mau menonton televisi. Bahkan memilih untuk tak menghadirkan pesawat televisi di rumahnya untuk menghindari pengaruh buruk dari tayangan di media ini. Tapi, tak sedikit pula berpendapat bahwa apa yang ada di dalam televisi tidak ada yang salah, tak ada yang perlu dirisaukan karena semua itu hanya sekedar hiburan semata. Hiburan gratis ini, suka-suka merekalah. Begitu asumsinya.

Penetrasi televisi masih yang tertinggi jika dibanding dengan penetrasi media konvensional lainnya seperti media cetak atau radio. Data yang dikemukakan CIPG (Centre for Innovation Policy and Governance) bahwa BPS tahun 2012 melansir setidaknya 91,55% warga Indonesia berumur di atas 10 tahun menonton televisi.

Nah, sebelum memutuskan apakah kamu akan tetap menyalakan televisi atau menyimpannya di gudang untuk menghindari pengaruh buruk, sebaiknya kamu pahami empat hal berikut soal televisi.

1. Tayangan televisi tidak gratis

Untuk bisa sampai di rumah-rumah dan kita tonton, tayangan televisi bersiaran menggunakan gelombang frekuensi. Pernah dengar istilah UHF (ultra high frequency), VHF (very high frequency)? Nah itu dia. Kalau di radio ada FM (frequency modulation) dan AM (amplitude modulation).

Singkatnya cara kerja siaran televisi terestrial (free to air) seperti ini: stasiun televisi merekam gambar dan suara dalam bentuk sinyal. Oleh stasiun pemancar, sinyal ini dikirim ke stasiun penerima. Nah, jika di rumah ada penangkap sinyal atau masih dalam radius jangkauan sinyal, tayangan televisi bisa ditampilkan dalam pesawat televisi yang ada di rumah kita.

Tentu dibutuhkan infrastruktur yang cukup untuk “melancarkan jalannya” sinyal televisi melalui frekuensi ini agar masyarakat dari Sabang hingga Merauke dapat menikmati siaran televisi. Layaknya jalan tol, semakin terawat infrastruktur jalannya tentu menunjang keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

Nah, masyarakat ternyata punya andil yang cukup besar dalam merawat infrastruktur penyiaran televisi ini. Pajak yang kita bayarkan setiap kali kita belanja, membeli barang, makan di restoran, dan sebagainya salah satunya digunakan untuk merawat infrastruktur penyiaran ini.

Dengan kata lain, tayangan televisi untuk dapat sampai di kamar kita dan kita tonton tidaklah gratis. Saya, kamu, kita, ternyata turut andil dalam eksistensi penyiaran ini.

2. Kita warga negara, bukan konsumen

Televisi menempatkan kita sebagai konsumen. Mayoritas tayangannya berupa “apa yang harus kita konsumsi”, bukan “informasi apa yang kita butuh”. Fungsi ideal media pada dasarnya ada empat hal, yakni edukasi, sumber informasi, kontrol sosial, dan hiburan. Namun, kenyataannya saat ini televisi hanya mengedepankan fungsi terakhirnya. Ketiga fungsi lainnya terabaikan, atau mungkin dengan sengaja diabaikan dengan berbagai alasan.

Seharusnya, di hadapan televisi kita adalah warga negara yang harus dipenuhi haknya oleh televisi dengan menjalankan empat fungsi idealnya. Mengapa demikian?

Karena stasiun televisi hanya meminjam frekuensi milik kita: publik. Frekuensi tak beda jauh dengan barang tambang, tanah, air, yang merupakan milik rakyat (publik) dan pengelolaannya diserahkan pada pemerintah dengan sepenuhnya berdasar pada kepentingan rakyat. Pemerintah menyewakannya pada pemilik stasiun televisi dengan catatan sebagai peminjam frekuensi, tentu punya kewajiban yang harus dipenuhi untuk pemilik, bukan?

Rentang waktu peminjaman frekuensi ini selama 10 tahun dan pemerintah berhak untuk meminjamkan kembali atau mencabut izin penggunaan frekuensi ini. Tahun ini, tahun saat jatuh tempo perpanjangan izin siar untuk 10 stasiun televisi swasta yang bersiaran secara nasional (ANTV, Global TV, Indosiar, MNC TV, RCTI, SCTV, Trans 7, Trans TV, TV One, dan Metro TV).

Beberapa waktu lalu, pemerintah telah melakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) untuk mengevaluasi apakah 10 stasiun televisi tersebut mendapat peminjaman frekuensi untuk tetap bersiaran atau tidak. Rencananya, Oktober nanti pemerintah telah memutuskan stasiun televisi mana yang mendapat izin siar dan mana yang tidak.

Layaknya barang tambang, jumlah frekuensi yang dapat digunakan untuk bersiaran terbatas: dari 526.5 – 1606.5 KHz untuk AM, 87.5 – 108.0 MHz untuk FM, 174 – 230 MHz untuk VHF dan 478 – 806 MHz untuk UHF.  Bedanya, barang tambang akan habis pada satu waktu tertentu. Misal, Indonesia mempunyai 10 ton batu bara. Batu bara ini bisa kita gali semuanya tahun ini, tapi tahun depan dan seteresnya kita tak lagi punya batu bara.

Sedangkan frekuensi, jumlahnya terbatas pada waktu ini, namun tetap dapat digunakan seterusnya. Misal, frekuensi untuk televisi dapat bersiaran antara kanal UHF di Ch. 22- 62 (42 kanal). Di atas atau di bawah frekuensi tersebut tidak dapat digunakan untuk bersiaran. Nah jumlah ini misalnya, hanya bisa digunakan oleh 10 stasiun televisi untuk menghindari siaran yang tumpang tindih. Namun sepanjang waktu nanti, rentang frekuensi ini tidak bisa bertambah atau berkurang (pengecualian jika telah digitalisasi sistem penyiaran).

Frekuensi tersebut tidak hanya digunakan untuk bersiaran televisi, tapi juga dibagi-bagi seperti siaran radio, TV komunitas, TV lokal, penerbangan, meteorologi, frekuensi darurat, dan lain sebagainya.

Saat ini banyak sekali televisi lokal (daerah) dan televisi komunitas yang menunggu mendapat jatah frekuensi agar mereka dapat bersiaran. Namun frekuensi yang kita miliki telah terpakai oleh stasiun lain, yang mungkin sekarang sedang menyiarkan acara gosip, sinetron yang sudah masuk episode 2042 dengan jalan cerita yang sudah sangat jauh dari judulnya, sinteron balap liar, dan sejenisnya.

3. Ada wakil publik bernama KPI

Sebagai warga negara di hadapan televisi, kita difasilitasi oleh negara untuk menuntut hak kita jika tayangan televisi dinilai merugikan, tak sehat, atau tak bermanfaat untuk publik. Pemerintah telah menyediakan saluran dan mekanisme yang dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk menuntut haknya atas siaran yang sehat lewat lembaga independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

KPI adalah wakil publik. Lembaga ini berdiri atas amanat UU Nomor 32 tahun 2002 untuk mengawasi isi siaran agar isi siaran tak merugikan publik sebagai pemilik frekuensi. Semangat dibentuknya lembaga ini agar sistem penyiaran yang merupakan ranah publik dikelola oleh sebuah badan yang independen yang bebas dari kepentingan pemodal dan pemegang kekuasaan. KPI menyediakan berbagai saluran seperti hotline telepon, sms, website, dan media sosial (Twitter dan Facebook) sebagai saluran bagi publik mengadukan tayangan televisi.

Di bidang isi siaran, KPI juga memiliki pedoman “standar aman” sebuah tayangan televisi yang disebut Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sebagai pedoman bagi industri penyiaran dalam memproduksi konten. Jika konten tayangan berpotensi melanggar, KPI bisa mengeluarkan sanksi untuk stasiun televisi tersebut.

KPI sebagai regulator dan wakil publik, seharusnya mampu untuk menindak stasiun televisi yang konten tayangannya tidak sesuai dengan kepentingan publik dengan lebih tegas. Jika selama ini sanksi hanya berupa teguran dan paling banter adalah pengurangan durasi atau penghentian sementara tidak efektif untuk menghukum stasiun televisi, mekanisme sanksi lain seperti denda materi, mungkin bisa diterapkan.

Industri televisi bekerja dengan logika bisnis, memperhitungkan untung dan rugi. Denda materi bagi tayangan dengan konten yang tak sesuai kepentingan publik, tentu akan mengurangi keuntungan bersih mereka. Hal ini bagi industri akan merugikan bisnis mereka, sehingga diharapkan mampu menjadi kontrol bagi mereka dalam memproduksi tayangan. Tentu, mekanisme denda dan pemanfaatan hasil denda ini perlu dirancang dengan matang agar tidak diselewengkan oleh pihak tertentu dan publik dapat menerima manfaatnya.

Minggu lalu, sembilan orang komisioner baru KPI periode 2016-2019 telah terpilih. Sanksi KPI perlu dipertegas dan revisi UU Penyiaran menjadi kunci untuk memperbaiki kualitas konten tayangan televisi. Ini tentu saja menjadi ‘pe-er’ bagi komisioner baru yang harus secepatnya dikerjakan.

4. Matikan televisi bukan solusi

Setelah kita membicarakan banyak hal mulai dari tayangan televisi tidaklah gratis untuk bisa kita tonton hingga KPI sebagai lembaga independen yang harusnya sebagai perwakilan publik memperjuangkan kepentingan publik. Sekarang, ada pada pilihan kita menyikapi semakin tak sehatnya tayangan di layar kaca ini.

Apa yang bisa kita lakukan?

Ya, sebagian dari kita punya beberapa pilihan: menggantinya dengan media lain (buku, internet, games, dan sebagainya), pindah ke televisi berbayar, atau matikan televisi. Namun, sadarkah kita bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menjadikan televisi sebagai sumber informasi dan hiburan yang utama karena tidak ada pilihan lain?

Membiarkan televisi dengan konten yang dibuat tanpa memperhatikan perlindungan anak, remaja, dan kelompok rentan lainnya, berarti membiarkan anak-anak di daerah yang tak punya pilihan lain selain menonton televisi, tetap menyaksikan tayangan yang tak sehat.

Ya, matikan televisi bukan solusi. Kita ikut bayar pajak untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur penyiaran. Kita turut ongkosi KPI agar bekerja secara progresif mewakili kita agar kepentingan publik tak terabaikan.

Kita perlu menemani KPI mengawasi isi siaran televisi dan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang progresif dalam mewujudkan siaran yang sehat. Tugas komisioner KPI tiga tahun ke depan tidaklah mudah. Banyak hal yang perlu diperbaiki, mulai dari regulasi terkait isi siaran, sanksi, hingga menjadikan KPI sebagai wakil publik yang punya gigi di hadapan industri menjadi poin penting.

Tanpa regulasi yang jelas, kita akan semakin sering menyaksikan sensor gambar yang tak sesuai konteks. Tentu kesal melihat dokumentasi pemerahan susu sapi dan payudara sapinya diblur. Tentu jengkel melihat dokumentasi perjalanan wisata dan arca-arca batunya diburamkan pada bagian dada.

Lalu? Tentu sebagai publik pemilik frekuensi, kita sangat bisa menggunakan berbagai saluran negara untuk menuntut hak kita atas siaran yang ramah anak, siaran yang sehat, dan siaran yang sesuai dengan kepentingan publik. Regulasi yang jelas untuk sensor dan konten lainnya, serta sanksi yang menimbulkan efek jera juga perlu direalisasikan.

Apa yang bisa kita lakukan?

a. Manfaatkan saluran pengaduan KPI

Lembaga negara ini punya kanal-kanal yang memfasilitasi publik dalam mengeluarkan pendapatnya mengenai tayangan televisi. Publik dapat memanfaatkan formulir aduan dan formulir aplikasi pada laman www.kpi.go.id. Jika kesulitan mengakses laman tersebut, ada kanal lain seperti call center di 021 6340626 atau SMS center di 0812 130 70000.

b. Sekarang ada LAPOR!

Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) adalah sarana interaktif masyarakat dan pemerintah berbasis media sosial yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden bersama Kementrian PAN-RB dan Ombudsman.
LAPOR dapat diakses melalui laman www.lapor.go.id atau bisa diunduh aplikasinya melalui Google Playstore. SMS center juga tersedia untuk memudahkan masyarakat dengan mengirimkan SMS ke nomor 1708. Dengan LAPOR! setiap keluhan masyarakat akan diteruskan pada lembaga terkait untuk ditindaklanjuti dan dipantau perkembangannya. Jadi, kamu tak perlu khawatir keluhanmu tidak didengar.

c. RAPOTIVI

Kedua hal di atas adalah saluran yang disediakan pemerintah, RAPOTIVI dikembangkan oleh lembaga non-pemerintah bernama Remotivi. RAPOTIVI berbentuk aplikasi android yang khusus untuk pengaduan tayangan televisi. Aplikasi ini dapat diunduh di Google Playstore. Selain itu, publik juga dapat mengaksesnya melalui laman www.rapotivi.org.

Sedikit berbeda dengan kedua saluran sebelumnya, RAPOTIVI menyediakan materi-materi literasi seperti komik, infografis, dan artikel singkat mengenai dunia penyiaran, khususnya televisi. Konten-konten ini diterbitkan secara reguler untuk meningkatkan pemahaman pengguna mengenai televisi kita.

Jika siaran televisi yang sehat adalah hak kita, maka menggunakan kanal yang telah tersedia untuk menuntut hak kita adalah kewajiban.

Referensi

http://www.kpi.go.id/index.php/2012-05-03-14-44-06/2012-05-03-14-44-38/dasar-pembentukan
http://www.remotivi.or.id/meja-redaksi/305/Syarat-KPI-Bertaji
http://www.remotivi.or.id/amatan/297/Lisensi-untuk-Dominasi
http://www.remotivi.or.id/amatan/304/Setelah-Kegagalan-Bertubi-tubi,-Apa-Yang-Mesti-Dilakukan-KPI?
http://rapotivi.org/index.php?r=home/kabar&id=62

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page
Septi Prameswari

Tentang Septi Prameswari

Bekerja sebagai Staf Advokasi dan Kampanye Remotivi, sekaligus sebagai Koordinator Program Rapotivi serta freelancer konsultan media monitoring di Pol-Tracking Institute. Septi merupakan volunteer Youth Proactive Batch 1. Saat pilpres 2014, menjadi konsultan data entry pelanggaran pemilu di Kemitraan (Partnership). Saat ini Septi merupakan salah satu awardee "Beasiswa Unggulan Pegiat Sosial dan Seniman" (BUPSS) dari Kemendikbud angkatan 2015. Baca tulisan lain dari penulis ini

One response to “Ada Apa dengan TV?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *