Gugatan reklamasi di pengadilan
Foto: Setiaji Wibowo/Youth Proactive

Reklamasi Tetap Jalan, Pengadilan: Reklamasi Tidak Sah

Hakim memutuskan izin reklamasi Pulau G tidak sah. Ini terungkap dalam pengabulan gugatan terhadap pemerintah DKI Jakarta atas izin reklamasi Pulau G di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 31 Mei 2016.

Hakim memutuskan reklamasi tidak sesuai dengan prinsip pengadaan lahan untuk kepentingan umum. Dalam prosesnya, nelayan juga tidak dilibatkan secara partisipatif dalam proses penyusunan AMDAL. Selain itu, SK reklamasi juga harus dicabut setelah mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Mendengar keputusan ini, nelayan-nelayan yang menghadiri sidang putusan bersukacita. Mereka bersyukur dengan melakukan doa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan PTUN. “Ibu terharu nangis karena bahagia, bahagia sekali,” ungkap Ibu Habibah, seorang nelayan dari Marunda.

Dari kalangan masyarakat, terhitung 7072 orang sudah mendukung petisi untuk membatalkan SK Reklamasi Pulau G.

Meski sudah kalah di PTUN, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan akan tetap melanjutkan reklamasi di Pulau G sebagaimana dilansir Kompas.com (31/5).

“Kalau buat saya itu (putusan PTUN) enggak ada masalah. Reklamasi tetap jalan. Kami punya izin sendiri,” ujar Ahok. berencana akan mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan reklamasi Pulau G ke salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI, yakni Jakarta Propertindo.

Menanggapi kemungkinan pengalihan pelaksana proyek yang dilakukan Ahok, M. Nur Setya H Prabu menyampaikan bahwa seharusnya tak boleh ada perusahaan lain yang melanjutkan. “Apapun itu SK-nya dibatalkan tidak ada boleh perusahaan itu melakukan reklamasi, skenario lain itu nanti.” Putusan hakim memang menyatakan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, tidak boleh ada reklamasi di Pulau G.

Usaha untuk menghentikan kebijakan reklamasi tidak berhenti sampai di sini saja karena putusan spesifik hanya mengatur pembatalan izin Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Fuad Wibisono dari KNTI Jakarta menyatakan bahwa masih ada lima upaya hukum yang dilakukan, di antaranya gugatan untuk Pulau E, Pulau M, dan Pulau H.

Pelajaran bagi daerah lain

Putusan ini menjadi contoh untuk seluruh kepala daerah yang sudah menerbitkan izin reklamasi. Jika izin reklamasi ternyata tidak didahului dengan perda zonasi sebaiknya sebaiknya dicabut dulu dan diperbaiki sebelum digugat oleh masyarakat sipil, sebagaimana diungkapkan oleh M. Nur Setya H Prabu dari Walhi.

Alghif Fari Aqsha, Direktur LBH Jakarta, menyampaikan ringkasan hasil putusan perkara kepada para wartawan. Ada tiga point putusan yang disorot.

Pertama, hakim mengabulkan gugatan para penggugat yaitu lima orang nelayan teluk Jakarta.

Kedua, tidak sahnya keputusan gubernur No. 2238 tahun 2014 yang memberikan izin reklamasi kepada PT Muara Wisesa Samudra atau Pulau G.

Ketiga, pengadilan memerintahkan tergugat untuk mencabut surat putusan tersebut.

Hakim memiliki beberapa alasan sebelum mengeluarkan keputusan ini. Di antaranya tidak dicantumkannya UU 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil dan juga UU perubahannya, UU No. 1 Tahun 2014, dalam SK reklamasi Pulau G.

Selanjutnya, tidak ada rencana zonasi sebagaimana dimandatkan pasal 7 ayat 1 UU 7 tahun 2007. Nelayan juga tidak dilibatkan secara partisipatif dalam proses penyusunan AMDAL. Selain itu, terdapat faktor ketidaksesuaian dengan prinsip pengadaan lahan untuk kepentingan umum sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2012. Hakim juga menyoroti dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi, juga kemungkinan gangguan terhadap objek vital.

Seperti diketahui, proyek reklamasi Jakarta banyak dikritik oleh berbagai kalangan, termasuk peneliti. Dampak reklamasi dinilai akan memperburuk kemacetan di Jakarta, menjauhkan nelayan dari penghasilannya, dan merusak suaka margasatwa yang dibangun Pemprov DKI.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

One response to “Reklamasi Tetap Jalan, Pengadilan: Reklamasi Tidak Sah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *