Infrastruktur jembatan rusak di NTT

Buruknya Infrastruktur Publik di NTT

Masalah struktural yang kerap dihadapi provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama bertahun-tahun adalah masalah infrastruktur publik dan transportasi di darat, laut, dan udara. Sudah banyak pemimpin hebat yang memimpin NTT, tetapi gagal total membangun infrastruktur yang menjadi penghubung satu daratan ke daratan lain di NTT.

Infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan transportasi darat lainnya rusak parah dan tak diperhatikan pemerintah selama ini. Begitu pun transportasi laut, seperti kapal dan pelabuhan laut, sangatlah minim. Padahal, NTT terbentang antara tiga pulau, Timor, Flores dan Sumba. Cara termudah dan termurah mengakses ke tiga pulau itu hanya melalui transportasi laut, seperti kapal.

Jalan raya yang menghubungkan desa ke kota juga rusak parah dan tak diperhatikan. Jalan raya di desa-desa yang menjadi sentra pertanian di NTT tak diaspal. Ironisnya, pemerintah di seluruh kabupaten di NTT hanya mengaspal jalan di rumah-rumah para pejabat di NTT. Jalan di kota-kota kabupaten setiap tahun terus diperbaiki, sementara jalan raya di desa tak diperhatikan sama-sekali.

Bukan hanya itu, selama bertahun-tahun akses dari Jawa dan Bali menuju NTT, seperti Labuan Bajo (Manggarai Barat) dan Kalimutu (Ende), tak banyak dilintasi transportasi udara.

Maskapai penerbangan yang rutin ke NTT hanya Merpati Airlines, tetapi sekarang sudah dilikuidasi. Sementara maskapai Garuda Indonesia Airways, Wings Air (Lion dan Batik Air) dan Trans Nusa, sekarang ini belum rutin ke seluruh kabupaten di NTT. Jumlah maskapai penerbangan yang masih sangat minim menyebabkan harga tiket pesawat ke NTT, seperti Labuan Bajo, Ende, Maumere, Sumba, dan Rote sangatlah mahal.

Minimnya infrastruktur publik menyebabkan NTT sulit diakses. Persoalannya, dari sisi anggaran, lebih dari 60% dana APBD di seluruh kabupaten di NTT digunakan untuk belanja birokrasi. Namun, dana sebesar itu gagal untuk membangun kemampuan manajerial dalam sistem pemerintahan.

Kegagalan membangun kemampuan manajerial di NTT terjadi karena tiga alasan mendasar. Pertama, tidak selektif melakukan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengangkatan PNS masih saja tersandera politik KKN. Kedua, penempatan pejabat eselon satu yang tidak tepat sasaran. Padahal, birokrasi dan manajemen daerah yang sehat mengandaikan right man on the right place (menempatkan orang pada posisi yang tepat).

Bukan rahasia lagi bahwa banyak pejabat eselon satu di banyak kabupaten di NTT diangkat bukan berdasarkan kompetensi dan kepakaran dalam menguasai sebuah bidang, tetapi hanya karena kedekatan dengan pemimpin.

Menempatkan orang pada bidang yang tepat sebenarnya bisa meringakan pekerjaan bupati, walikota atau gubernur, dalam mengelolah daerah. Tinggal kemudian soal bagaimana pemimpin memberi komando, melakukan koordinasi dan target tertentu kepada pembantu-pembantunya.

Selain itu faktor yang tak kalah penting adalah kegagalan politik anggaran. Tugas mengontrol anggaran daerah menjadi tugas DPRD. DPRD seharusnya bisa mengontrol pos-pos anggaran yang tidak berjalan efektif. Lemahnya mekanisme kontrol DPRD bisa jadi karena ketidakpahaman DPRD membaca anggaran dan sibuk dengan manuver politik di tingkat lokal.

DPRD seharusnya mempertanyakan bagaimana langkah pemerintah untuk dapat menutupi defisit anggaran. Salah satu cara menutup defisit adalah melakukan penghematan anggaran pada pos-pos yang dirasa tidak perlu. Salah satu contoh praktis yang perlu dikontrol adalah pembelian mobil dinas pemerintah yang perlu dikontrol DPRD.

Di banyak kabupaten di NTT, mobil-mobil dinasnya mewah-mewah. Mobil dinas bupati misalnya, bermerk Toyota Fortuner dan Nisan Terano. Wakil Bupati dan Ketua DPRD, bermerk Ford Everest. Mobil-mobil mewah ini jika dihitung harganya di atas Rp500 juta. Padahal, mobil dinas para pejabat daerah diambil dari pos belanja modal, karena akan dihitung sebagai aset daerah.

Total belanja modal untuk kabupaten-kabupaten di NTT di bawah 30% dari total anggaran. Belanja modal ini juga yang akan dialokasi untuk pembangunan infrastruktur publik seperti, fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, irigasi dan sederetnya.

Dari pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, NTT masih sangat jauh dari harapan. Hampir sebagian jalan raya masih rusak parah. Padahal, infrastruktur publik, seperti jalan raya, sangat penting agar rakyat dapat mengakses dan mengenal pasar. Risikonya, rakyat sulit menjual hasil penenan mereka ke pasar. Selain akses jalan raya, air minum bersih dan penerangan (listrik) juga masih sangat sulit.

Elektrifikasi rakyat NTT

Rasio elektrifikasi mencerminkan persentase rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik. Jumlah rumah tangga Indonesia adalah 64,3 juta, dan rasio elektrifikasinya baru mencapai 86,4%. Artinya 8,5 juta di antaranya belum mendapatkan akses listrik.

Konsumsi listrik per kapita menunjukkan seberapa besar kehidupan sehari-hari ditopang oleh tenaga listrik. Semakin tinggi tingkat konsumsinya menunjukkan semakin baiknya tingkat kehidupan. Tingginya tingkat konsumsi listrik mencerminkan jangkauan masyarakat kepada sarana lainnya seperti kesehatan, pendidikan, kemudahan hidup, produktivitas, rekreasi secara lebih baik.

Rasio elektrifikasi provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berada di zona merah (tidak aman/mati-hidup). Rasio elektrifikasi NTT (57,76%) berada pada posisi kedua terendah dari seluruh propinsi di Indonesia, hanya di atas Papua (44%).

Padahal, rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 86.39%. Itu artinya, tingkat pengguna listrik NTT masih sangat memprihatinkan. Fakta dan data ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan PLN NTT untuk bisa menaikan rasio elektrifikasi daerah.

NTT sudah memiliki beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi (geotermal) yang harus dikembangkan terus untuk memenuhi kebutuhan rakyat. NTT memiliki pembangkit Sokoria di Ende-Flores dengan kapasitas 30 MW.

Geotermal Sokoria kapasitasnya cukup besar mencapai 30 MW. Geotermal Sokoria dikembangkan oleh Panax Geothermal (Australia) dan PT Bakrie Power (anak usaha group Bakrie). Geotermal ini masih dalam tahap negosiasi harga dengan PLN. PLN NTT menganggap harga jual yang ditawarkan pengembang terlalu tinggi, padahal, patokan harga menurut UU Panas Bumi hanya sebesar 11.1 sen per Kwh.

Bukan hanya di Sokoria. NTT juga memiliki geohtermal Mataloko dengan kapasitas 2×5 MW. Kapasitas geotermal Mataloko memang kecil, sehingga harus dikelola PLN dengan menggunakan uang subsidi APBN. Selain geotermal Mataloko, di Satar Mese Manggarai ada geotermal Ulumbu dengan kapasitas 4×2.5 MW

Geotermal Ulumbu dan Mataloko seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik rakyat Bajawa dan Manggarai, bukan untuk industri. Sangat tak masuk akal, jika kemudian geotermal Ulumbu dialokasikan ke Manggarai Barat untuk kepentingan hotel-hotel besar yang dikontrol pengusaha-pengusaha Jakarta yang dekat dengan akses kekuasaan.

Contoh kasus: Kabupaten Maritim

Sebagai ilustrasi, Maritim adalah salah satu sentra produksi kopi terbesar di NTT. Dari enam kecamatan di Maritim, luas area perkebunan kopi mencapai 16.997 hektar (baca: Dinas Pertanian dan Perkebunan Maritim, 2010).

Komoditas kopi menjadi salah satu  batu lompatan masyarakat untuk bisa mengangkat standar hidup dan bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi. Kopi di Maritim menjadi salah satu andalan ekspor dan menembus pangsa pasar internasional, seperti Amerika Serikat, Jerman dan Jepang (baca: Harian Kompas, Kamis, 21/4/2011).

Dalam  sistem pasar terbuka seperti sekarang ini, pemerintah perlu memperhatikan pasar ekspor Maritim, khususnya komoditas sejenis kopi. Pemerintah perlu mengatur regulasi dan memberi insentif pajak dan insentif tarif kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini. Pemberian insentif sangat penting agar Maritim mampu bersaing di pasar nasional dan global.

Pemerintah perlu juga mengatur mekanisme harga. Karena yang terjadi selama ini, harga kopi bukan ditentukan oleh patokan harga pasar, tetapi patokan harga dari pengusaha dan para tengkulak.

Akibatnya, petani kopi hanya mendapat potongan harga terakhir dari yang mereka peroleh di pasar. Risikonya, pendapatan petani rendah dan tetap hidup di bawah garis kemiskinan. Rendahnya pendapatan petani berakibat pada rendahnya tingkat tabungan dan tidak dapat mengantisipasi masa depan untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kenyataannya pelayanan publik yang lemah di kabupaten Maritim membuatnya dinobatkan sebagai kabupaten yang menelan ekonomi biaya tinggi. Daerah yang ekonominya berbiaya tinggi biasanya mempersulit masuknya investasi. Daya saing daerah di pasar nasional dan global menjadi lemah.

Sharing is caring!
Share on Facebook8Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

2 responses to “Buruknya Infrastruktur Publik di NTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *