Foto Setiaji Wibowo/ Youth Proactive
Foto Setiaji Wibowo/ Youth Proactive

Penyederhanaan Pemilu Hasilkan Pemerintahan yang Lebih Baik

Banyaknya rangkaian proses pemilu kerap menjadi momok bagi pemilih di Indonesia. Skenarionya total ada tujuh pemilu yang harus diikuti pemilih dalam rentang lima tahun: pemilihan legislatif (DPRD, DPD, DPRD Kabupaten/ Kota, DPRD Provinsi), pemilihan presiden (2 putaran), pemilihan gubernur (2 putaran), dan pemilihan walikota/bupati (2 putaran).

Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu–yang terdiri dari himpunan masyarakat sipil juga individu dari kalangan akademisi dan peneliti—menawarkan rancangan kebijakan untuk menyederhanakan pemilu di Indonesia yang saat ini dinilai sangat tidak tidak efisien. Anggaran pemilu tahun 2014 jumlahnya 24 triliun rupiah dan 65% biaya pemilu untuk membayar honor petugas.

Saat ini ada 14 UU pemilu yang saling tumpang tindih, kotradiktif satu dengan yang lain, dan banyak pengulangan atau duplikasi, sebagaimana diungkap Sulastio, salah seorang Steering Committee Sekretariat Bersama dalam diskusi yang dilakukan di gedung Muhammadiyah Pusat, Jakarta (19/5). 14 UU itu, menurut Sulastio, punya standar berbeda untuk isu yang sama dan tidak koheren dalam mengatur semua sistem pemilu.

Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu ingin menyatukan seluruh UU itu ke dalam sebuah UU kompeherensif yang mengatur segala macam hal secara rinci soal pemilu. Nantinya jika draft UU ini jadi digolkan, pemilu hanya akan terjadi dua kali: pemilu nasional dan pemilu daerah.

Pemilu nasional mencakup pemilu untuk DPR, DPD, dan presiden. Sedangkan pemilu daerah mencakup pemilu untuk DPRD Kabupaten/ Kota, DPRD Provinsi, gubernur, dan bupati/walikota. Dalam satu periode (5 tahun) akan ada dua pemilihan dengan jeda dua setengah tahun antar pemilihan.

Pemilihan presiden dan legislatif di tingkat pusat akan dijadikan satu paket. Ini berbeda dengan sistem saat ini yang memilih presiden berdasarkan hasil pemilihan legislatif.

“Pileg sebelum pemilu presiden buat presiden didikte legisatif,” ungkap Syamsuddin Haris dari LIPI.

Menurut Syamsuddin, seharusnya dalam sistem presidensial basis legitimasi eksekutif dan legislatif memiliki landasan yang berbeda karena dihasilkan dua pemilu yang berbeda. Parlemen tidak bisa menjatuhkan presiden kecuali melalu proses pemakzulan yang panjang karena dinilai melanggar konstitusi. Sistem pemilu yang diajukan Sekretariat Bersama bisa mengatasi masalah-masalah seperti ini.

Lebih lanjut Syamsuddin menyatakan bahwa penyatuan pemilu presiden dan DPR diharapkan akan memberikan coattail effect. Karena dipilih bersama, keterpilihan presiden akan mempengaruhi keterpilihan legislatif sehingga memperbesar kemungkinan dukungan dari DPR pada presiden.

Keuntungan lainnya ialah parpol dipaksa untuk melakukan koalisi sebelum pemilu presiden atau kepala daerah sehingga diharapkan akan ada koalisi jangka panjang berbasiskan kesamaan ideologi, visi, dan platform politik. Selama ini koalisi partai terjadi secara tiba-tiba pasca-pileg hanya untuk memuluskan majunya calon presiden atau kepala daerah. Koalisi macam ini sangat rentan karena berbasiskan kepentingan semata dan berjangka pendek.

Peneliti LIPI ini menyatakan bahwa penyatuan seluruh pemilu tingkat daerah ke satu pemilu tunggal akan mendorong terangkatnya isu lokal. Lalu pemimpin yang berhasil di tingkat lokal akan punya kesempatan untuk maju ke tingkat nasional dan mereka tidak perlu lagi repot-repot mengundurkan diri seperti yang terjadi selama ini.

Syamsuddin meanjutkan bahwa terjadi penyederhanaan sistem kepartaian menuju sistem multi partai sederhana. Terpilihnya presiden/kepala daerah dari koalisi partai yang sama diharapkan akan berujung pada berkurangnya fragmentasi partai dalam parlemen.

Menguntungkan pemilih

Jika sistem pemilu ini berhasil menyederhanakan sistem kepartaian, maka harapannya pemilih akan diuntungkan dengan semakin sedikitnya calon yang harus dipilih.

“[Dengan sistem yang sekarang] setiap calon pemilih dihadapkan kepada minimal 150 calon dan maksimal 450 calon,” ujar Didik Supriyanto dari Perludem. Akibatnya selama ini pemilih dibuat bingung dengan begitu banyaknya calon yang harus dipilih dalam pemilu.

“Ini menjadi masalah karena sebagian besar pemilih tidak punya preferensi politik sehingga harus melihat semua calon,”jelas Didik lebih lanjut. Kesulitan memilih calon lah yang kemudian menjadi katalisator politik uang. Dari situ rasionalisme pemilih menjadi rusak, ditambah ada sentimen SARA yang begitu kuat dan juga premanisme.

Selain itu, jeda waktu 2,5 tahun antar pemilu nasional dan daerah dapat menjadi kesempatan bagi pemilih untuk punya waktu lebih dalam menilai kinerja partai, sebagaimana diungkapkan Syamsuddin.

Dilihat dari segi biaya, penyederhanaan sistem pemilu akan bisa menghemat pengeluaran anggaran negara. Didik Supriyanto menambahkan akan ada penghematan kira-kira sebesar 15-18 triliun rupiah menurut data pemilu tahun 2009. Jika data tahun 2014 yang digunakan, harusnya jumlah penghematan bisa lebih tinggi karena semakin lama tentu pengeluaran pemilu akan semakin meningkat.

Putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa diadakannya pemilu dua kali, pileg dan pilpres, bertentangan dengan UUD. Hal ini menjadi preseden untuk melaksanakan pemilu serentak di tahun 2019.

“Kita hanya memiliki waktu 3 tahun untuk mempersiapkan pemilu serentak. Seharusnya UU pemilu sudah selesai maksimal setahun sebelum pemilu serentak dilakukan,” ujar pakar hukum tata negara Universitas Andalas Saldi Isra.

Saldi melanjutkan bahwa pemerintah dan DPR belum menunjukkan niat untuk segera menyusun UU itu. Jika hal ini terus dilanjutkan, bukan tidak mungkin penyelenggaraan pemilu akan carut marut seperti yang sudah-sudah. Masyarakat luas yang akan dirugikan.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *