Kuburan massal PKI di Semarang

Tunjukkan pada Kami Kuburan Massal Itu

Luhut Binsar Pandjaitan—Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan—mengonfrontasi pertanyaan wartawan asing soal kuburan massal peristiwa ’65 dengan sebuah pertanyaan yang menohok: bisakah Anda menunjukkan bukti satu kuburan massal? No evidence at all.

Luhut kala itu di-doorstop wartawan di siang tanggal 18 April 2016 seusai membuka Simposium Nasional Tragedi ’65.

Di kerumunan pertanyaan wartawan itu, salah seorang kemudian menyempal. Ia mengemukakan bahwa dirinya bisa menunjukkan rekaman satu kuburan massal di Wonosobo. Di sana, ada 21 jenazah yang terkubur di satu lubang.

Luhut berkelit dengan menjawab, “Tunjukkan. Saya akan pergi ke sana.”

Mempertanyakan kuburan massal

Apa yang ditanyakan Luhut seharusnya muncul dari mulut penyintas (survivor) peristiwa ’65 yang kehilangan keluarganya. Investigasi forensik kuburan massal setidaknya penting bagi keluarga. Sebab, ada kebutuhan besar bagi penyintas mengetahui kebenaran dan keberadaan orang yang mereka cintai untuk kemudian menguburkan kembali mereka yang telah teridentifikasi penuh dengan layak. Hal ini penting agar korban mendapatkan kembali martabat, kehormatan, dan kemanusiannya.

Tapi negara belum bisa menjawab kebutuhan itu. Negara tak melakukan investigasi forensik pada tempat-tempat yang diduga menjadi kuburan massal peristiwa ’65.

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) mesti melakukan penelitian mandiri tentang lokasi kuburan massal yang terdapat di berbagai tempat selama hampir 16 tahun. Hasilnya, ada 122 titik lokasi kuburan massal yang tersebar di wilayah Sumatera dan Jawa. Di dalamnya, diperkirakan ada sekitar 14.000 korban bersemayam.

Di Jawa Tengah ada kuburan massal yang sangat valid karena didukung oleh saksi korban dan saksi pelaku yang pada tahun ’65 itu menjadi orang yang membantu menguburkan, membantu membuat lubang, dan membantu mengurugnya.

Untung Bedjo, Ketua YPKP 65, menaksir angka ini baru dua persen dari jumlah keseluruhan. Penelitian YPKP 65 hanya meliputi wilayah Sumatera dan Jawa. Di Jawa pun, ada banyak kuburan massal yang tidak bisa dilacak karena umumnya korban dibuang ke sungai dan laut—misalnya ke Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas.

Kuburan massal sebagai bukti hukum

Upaya pengungkapan fakta, penyelesaian melalui pengadilan, dan rekonsiliasi peristiwa ’65 telah lama mandek. Pasca-Simposium Nasional 65, pengungkapan kuburan massal bisa menjadi upaya awal yang paling menjanjikan untuk menyelesaikan persoalan yang telah lama mandek tersebut.

Selain untuk mengetahui kebenaran dan keberadaan korban, investigasi forensik kuburan massal juga penting untuk menjadi bukti forensik yang dapat digunakan untuk pengungkapan kebenaran di ranah yudisial baik nasional maupun internasional.

Dolorosa Sinaga, anggota International People’s Tribunal 65 (IPT 65), menegaskan bahwa pengungkapan kuburan massal harus dikerjakan paling depan. Investigasi kuburan massal bisa sangat besar bukti hukumnya untuk bisa menyelesaikan yang mandek itu.

Untuk lebih menguatkan bukti hukum, pengungkapan kuburan massal mesti dilakukan dengan mengacu pada standar internasional. Protokol dan standar operasional yang mencakup tata cara penggalian kuburan massal, identifikasi dan pemeriksaan forensik atas kerangka manusia, perlindungan dan keamanan lokasi kuburan massal, perlindungan saksi, serta penghormatan terhadap hak-hak keluarga korban atas kerangka manusia yang ditemukan mesti diperhatikan.

Menunjukkan kuburan massal, tugas siapa?

Data-data mengenai keberadaan kuburan massal sebenarnya telah banyak dikenal publik dan instansi-instansi pemerintahan. Reza Muharam, anggota IPT 65, yakin Komnas HAM, Kejaksaan Agung, maupun TNI mempunyai arsip tapi enggan mengungkap hingga saat ini.

Siti Noor Laila, anggota Komnas HAM, justru memandang pengungkapan kuburan massal bersifat rahasia dan ada di ujung rangkaian penyelesaian peristiwa ’65. “Kuburan ini jangan disempal menjadi sendiri tapi ini adalah seluruh paket penyelesaian itu, dan kami dalam konteks ini menempatkannya di ujung,” kata dia saat menerima audiensi organisasi korban.

Atas ketertutupan itu, civil society mengambil inisiatif untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan. “Kita ingat penggalian kuburan massal yang difilmkan ketika Orde Baru masih berdiri. Juga penggalian kuburan massal di Wonosobo oleh Solidaritas Nusa Banggsa (SNB) dan YPKP 65 yang difilmkan oleh Offstream berjudul Massgrave. Belakangan kita mengingat pemberitaan tentang inisiatif warga untuk penguburan kembali korban di Jembrana, Bali, dan juga aksi nisanisasi di Plumbon Semarang,” ujar Reza.

Pertanyaan dan pernyataan Menkopolhukam yang seolah tidak mengetahui semua itu menunjukkan ketidakpedulian pemerintah selama ini. Padahal, negara seharusnya hadir dalam upaya pengungkapan kuburan massal ini.

Satu-satunya lembaga negara yang mestinya hadir dan paling berhak melakukan pendataan dan validasi kuburan massal dalam konteks penyelidikan adalah Komnas HAM. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengamanatkan Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang fungsinya melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Oleh karena itu, Komnas HAM seharusnya segera mengambil alih proses identifikasi, verifikasi, dan pengungkapan kuburan massal. Komnas HAM juga, dalam pelaksanaan mandat dan tugas tersebut, perlu melibatkan organisasi korban, organisasi masyarakat sipil, dan media massa untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi.

Dan, yang paling penting, Komnas HAM mesti memastikan bahwa temuan kuburan massal tersebut adalah bagian dari bukti hukum bagi kepentingan proses yudisial maupun bagi proses pengungkapan kebenaran.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

2 responses to “Tunjukkan pada Kami Kuburan Massal Itu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *