PKI komunisme menolak asing

Menolak Pemberangusan dengan Pikiran yang Picik

Sungguh cupet pikiran mereka yang menolak pemberangusan ekspresi kiri dengan basis argumen bahwa ideologi kiri telah mati dan tak perlu ditakutkan lagi.

Sejak Simposium 1965, alergi terhadap ide-ide komunisme kembali timbul. Segala ekspresi yang berhubungan dengan ide-ide tersebut diberangus. TNI dan Polri melakukan sweeping dan penyitaan terhadap segala bentuk ekspresi tersebut. Safenet mencatat frekuensi pelanggaran terus meningkat. Setidaknya terjadi 4-5 kali pelanggaran per bulan terhadap kebebasan berkumpul dan berpendapat.

Orang yang memakai baju kaus Pencinta Kopi Indonesia dikriminalisasi, acara diskusi dibubarkan, dan nonton bersama dilarang. Bahkan baju kaus Munir pun disita karena dianggap terkait dengan komunisme. Dedi Junaedi, Kepala (plt.) Perpustakaan Nasional, melontarkan dukungan pemusnahan buku-buku kiri di jelang Hari Buku Nasional 17 Mei.

Berbagai kalangan mengutuk segala bentuk pemberangusan itu dengan bermacam-macam argumen. Yang paling kerdil adalah argumen bahwa pemberangusan berlebihan karena ideologi komunis sudah mati.

“Berhentilah memakai pikiran berkarat untuk melawan ideologi yang berkarat,” kata salah satunya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan ketidakyakinannya akan kebangkitan paham komunis di Indonesia. Ideologi itu sudah terbukti gagal di banyak negara. Satu-satunya negara komunis yang masih tersisa sekarang ini menurutnya adalah Korea Utara.

Goenawan Mohamad, budayawan itu, langsung nyamber: Wakil Presiden bicara dengan akal sehat dan informasi yang benar tentang komunisme.

Buya Syafi’i Maarif, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2000-2005, bahkan menilai tindakan aparat TNI dan Polri merazia atribut dan buku yang dianggap mengandung unsur komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah langkah berlebihan. Kekhawatiran akan kebangkitan PKI disebut sebagai kegenitan politik. Komunisme sudah usang dan hampir tidak ada lagi orang menganut paham itu.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan (Unhan), Salim Said, mengingatkan publik dan aparat penegak hukum agar tidak cemas tentang kemungkinan kebangkitan PKI. Komunisme sudah mati, sudah bangkrut, tidak perlu terlalu cemas dengan kebangkitan PKI.

Menghormati kebebasan berekspresi

Menurut saya, penolakan terhadap segala bentuk pemberangusan mesti didudukkan dalam argumen penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Tak penting seberapa gurem ideologi tersebut.

Segala macam ekspresi mesti dihormati dan dijamin hak-haknya tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. “Karat” ideologi tadi juga tak boleh jadi pembeda bahwa yang ini boleh berekspresi dan yang itu tidak.

Indonesia telah menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam konstitusinya. Indonesia juga punya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No 12 Tahun 2005.

Oleh karena itu, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu hak dasar terkuat dalam sistem hukum nasional karena jelas dilindungi oleh konstitusi dan sejumlah instrumen hukum lainnya. Pelanggaran atas hak-hak tersebut bukan saja melanggar hukum tetapi juga melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Kebebasan berekspresi adalah penjaga laju demokrasi. Demokrasi tak akan berjalan tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, sikap, dan ekspresi. Tapi, di Indonesia yang reformasinya sudah berumur 18 tahun, ruang-ruang berekspresi di Indonesia belum sepenuhnya terbuka. Aparat dan pemerintah masih bersikap belum terbuka dalam menyikapi ekspresi warga yang beragam dan dalam bentuk yang beragam pula—kesenian, pendapat, maupun ruang-ruang wacana lain.

Mengkontestasi ideologi di pemilu

Klaim bahwa komunisme atau PKI telah mati, menurut saya, gegabah. Pendiskreditan ini adalah bentuk represi lain terhadap komunisme dan PKI. Represi ini terus tumbuh pasca-’65 yang menurut Max Lane adalah pembantaian ideologi dan massa komunisme.

Zen RS menyebut ’65 sebagai proklamasi yang men-tidak-kan kiri. Dengan mudahnya seseorang dicap komunis hanya karena mendiskusikan Marxisme, menonton Pulau Buru Tanah Air Beta, atau mengenakan kaus Munir. Bahkan, ideologi yang dimatikan pemerintah ini disebut sudah usang, tidak akan laku, mati, dan tidak akan bangkit lagi. Segitunya.

Jangan dulu ngomong usang sebelum ideologi tersebut dikontestasi di pemilu. Biarkan komunisme dan PKI hadir kembali dan turut serta di pemilu. Biarkan partai dan massanya mengkontestasikan ide keadilannya. Seberapa laris, biar pemilu yang menentukan naik-turun suara/kursi-nya.

Di Pemilu 1955, PKI meraih suara mendekati suara PDI Perjuangan—partai pemenang Pemilu 2014. PKI meraih suara 6.179.914 suara atau 16,36% dari 37.774.535 suara sah (43.104.464 pemilih). Dengan jumlah suara ini PKI mendapat 39 kursi atau 15,17% dari 257 kursi parlemen. PKI menjadi partai keempat di enam partai relevan yang menghuni parlemen saat itu. Tapi Dekrit Presiden Soekarno 1959 memusnahkan capaian berharga pemerintahan parlementer hasil Pemilu 1955 ini.

Pemilu kita telah lama berjalan dengan peserta yang nirideologi. Demokrasi prosedural yang selama ini disematkan pada Indonesia juga disebabkan oleh pemilih di pemilu yang lebih aktif mempertimbangkan sosok—galak atau tidaknya calon; lovers atau haters—ketimbang mempertimbangkan pengorganisasian ideologi poltik melalui partai yang kemudian tercermin pada kebijakan yang diusung calon.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *