Beradu kecepatan sepeda dalam lomba

Kecepatan Laju Roda Tour de Flores dan Kegagapan Pemda

Masalah ini bisa disebut masalah klasik. Sudah banyak masalah yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh buruknya komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kali ini, masalah tersebut agak unik.

Mengapa? Masalah ini terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), provinsi yang sering disebut dengan nama Nasib Tunggu Tuhan, tempat selalu ada ketidaksepakatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini adalah sedikit tulisan tentang acara Tour de Flores, sebuah acara turnamen bersepeda di Pulau Flores.

Pusat vs Pemda

Ide Tour de Flores ini diluncurkan pada akhir 2015. Berita itu spontan membuat orang-orang Flores yang berada di perantauan khususnya di Jakarta, memiliki pandangan yang positif akan ide acara besar tersebut. Bingkai ke depannya jelas bahwa acara tersebut akan semakin menarik minat para wisatawan, khususnya wisatawan asing, untuk berkunjung ke Flores.

Event ini diperkirakan menelan biaya sekitar Rp16,5 miliar dari APBD pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten di Flores. Tour de Flores juga diprediksikan akan memberikan pendapatan sekitar Rp20,4 triliun dari para wisatawan yang berjumlah sekitar 2,1 juta orang.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli bersama Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya mengimbau agar semua kepala daerah di Flores NTT, dari mulai Gubernur sampai Bupati, mendukung kegiatan ini.

Tak sesuai harapan, agenda Tour de Flores ini lantas mendapatkan kecaman dari salah seorang kepala daerah. Namanya Marianus Sae, Bupati Kabupaten Ngada, Flores.

Marianus Sae berpendapat agenda Tour de Flores telah menguras APBD yang ingin dialokasikan olehnya guna menyelesaikan sejumlah program untuk warga Ngada. Total APBD yang harus dipangkas dari setiap daerah sekitar Rp7-8 miliar, yang digunakan untuk memberikan hadiah kepada pemenang. 320 peserta berasal dari 20 negara di dunia. Nah, sisa biayanya konon akan digunakan untuk membiayai pihak panitia yang pada umumnya beranggotakan orang-orang dari Jakarta.

Jelas saja kemarahan Marianus Sae spontan menjadi sorotan publik, khususnya bagi masyarakat Flores. Kemarahan Marianus Sae juga diam-diam memperoleh dukungan dari beberapa kepala daerah lain yang sayangnya belum berani bersuara sekeras Marianus Sae.

Kemarahan tersebut sangat lumrah. Hanya demi pembangunan pariwisata, pemerintah daerah harus bersedia mengocek kantong anggaran daerah senilai Rp1,5 miliar dan Rp3 miliar dari APBD masing-masing. Padahal APBD 2016 yang sudah ditetapkan tidak ada rencana pengeluaran untuk untuk penyelenggaraan Tour de Flores 2016.

Kondisi itu diperparah dengan adanya pemerintah daerah yang sedang berutang, misalnya Pemerintah Kabupaten Flores Timur berutang Rp9,5 miliar. Dia masih harus mengalokasikan anggarannya Rp1,5 miliar untuk acara sepedaan para atlet tingkat dunia.

Beberapa proyek promosi pariwisata di Flores ditemukan masih belum memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin di Flores. Penelitian Maribet Erb (2008) saja membenarkan hal itu ketika dia mengkaji paket promosi pariwisata pemerintah daerah di Labuan Bajo yang diselenggarakan pada tahun 2000, 2004 dan 2006. Dikutip dari IndoProgress,

Mariberth Erb berkesimpulan bahwa promosi pariwisata di Labuan Bajo tidak berkaitan dengan peningkatan mutu pembangunan pariwisata di Flores, tetapi lebih sebagai upaya untuk menciptakan ‘proyek’ untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Melalui ‘proyek’ ini, pemerintah daerah, dalam hal ini oknum birokrat dan politisi yang terlibat, ingin memperdayai pemerintah pusat demi kepentingan ekonomi politiknya sendiri.

Contoh lainnya adalah temuan penelitian Andi Oktami Dewi Artha Ayu (2015). Andi Oktami menyimpulkan, adanya resistensi masyarakat Manggarai Barat terhadap pengembangan pariwisata laut di Desa Komodo karena masyarakat memiliki kekhawatiran pada keselamatan lingkungan mereka, terutama pada laut yang menjadi lahan mereka dan dampak negatif masuknya kebudayaan barat di lingkungannya.

Resistensi masyarakat Manggarai Barat di Desa Komodo berkaitan ekologi, karena masyarakat setempat sangat mendukung adanya konservasi dan menentang praktik-praktik buruk dalam pengambilan hasil laut.

Akan tetapi justru ada sistem zonasi dan ada pula larangan dari Balai Taman Nasional Komodo untuk melakukan aktivitas nelayan dan perahu masyarakat yang melintas di zona inti. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang sistem zonasi dan akhirnya selalu berujung pada pelanggaran dan penembakan.

Tambah lagi, masyarakat Desa Komodo yang dituduh merusak karang, padahal kerusakan justru banyak terjadi di daerah pariwisata. Serta lahan pemukiman masyarakat lokal yang semakin hari semakin menyempit dan dibuatkannya pilar-pilar atau pembatas antara daerah pemukiman penduduk dengan hutan. Ini artinya membuat masyarakat secara perlahan diusir dari Kawasan Taman Nasional Komodo.

Masyarakat nelayan harus mencari hasil laut di luar dari kawasan Taman Nasional dan meningkatkan besarnya modal yang mereka butuhkan. Hal serupa juga berlaku bagi masyarakat penjual suvenir dan pemahat patung Komodo. Mereka harus memiliki modal besar untuk membeli bahan baku membuat patung Komodo dan membeli suvenir untuk dijual kembali.

Menguji pengembangan ekonomi

Tour de Flores resmi diselenggarakan dan dibuka pada 18 Mei 2016 lalu. Turnamen sepeda Tour de Flores 2016 akan membawa peserta menempuh jarak 661,5 Km yang terbagi ke dalam 5 etape dari 19-23 Mei 2016. Etape tersebut yakni Larantuka-Maumere (138,8 Km), Maumera-Ende (141,3 Km), Ende-Bajawa (123,3 Km), Bajawa-Ruteng (136,6 Km), dan Ruteng-Labuhan Bajo (121,5 Km).

Chairman Tour de Flores Primus Dorimulu yang juga adalah Pemimpin Redaksi Berita Satu–salah satu media milik Lippo Group–memperkirakan jika Tour De Flores diselenggarakan secara simultan, maka pada tahun keempat di Pulau Flores bisa mendatangkan wisatawan sampai dengan 4 juta orang.

Dilansir dari Harian Bisnis Indonesia (19/5), Managing Tour de Flores Faustinus Wundu mengungkapkan bahwa ide Tour de Flores terinspirasi oleh Tour de France, Tour de Singkarak, dan Tour de Banyuwangi Ijen. Kegiatan-kegiatan itu berdampak luar biasa dalam melecut pengembangan pariwisata sebagai lokomotif utama pembangunan daerah di sekitar arena tour. Alhasil Menko Rizal Ramli memberikan restu agar event tersebut menjadi event perodik di Flores.

Faustinus mengakui masih ada berbagai kelemahan masih ditemui dalam penyelenggaraan perdana tersebut. Maklum saja, ide pelaksanaan tour ini muncul pada akhir 2015, dengan persiapan yang mepet dan koordinasi yang belum padu.

Selain karena mepetnya persiapan, ada sejumlah hambatan yang ditemui seperti tingginya ego struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) internal di tingkat kabupaten, di internal kementerian dan lembaga serta antar-lembaga.

Misalnya saja, tak sedikit peserta perlombaan yang tidak mendapatkan hotel untuk menginap. Para peserta terpaksa beristirahat di rumah-rumah khalwat yang dikelola oleh para biarawan-biarawati Katolik.

Argumentasi bahwa Tour de Flores akan membantu peningkatan minat pariwisata di Flores kian kabut tatkala Didin Junaidi, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, mengungkapkan bahwa ajang sport tourism pnya tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah daerah.

Tantangan yang dikatakan Didin ialah bagaimana pemerintah mengemas suatu atraksi wisata yang juga melibatkan masyarakat lokal, khususnya kelompok-kelompok usaha kecil misalnya tenun ikat, hasil olahan ikan atau peternakan. Hal ini diperlukan agar kejadian-kejadian lampau dimana aksi pariwisata tak memberi manfaat tak terulang kembali.

Yupiter Marenos Lada, praktisi pariwsiata Nusa Tenggara Timur (NTT), juga ikut mengamini apa yang dikatakan Didin Junaidi. Yupiter menyatakan, Tour de Flores memang memiliki tujuan yang positif, sayangnya perlu disadari kebutuhan wisatawan dan masyarakat setempat. Jika pemda ingin membuat acara sebesar itu seharusnya pemda mau tak mau sudah harus menyiapkan akses dan fasilitas transportasi menuju ke daerah wisata.

Tak hanya itu, menurut Yupiter membuat desa wisata sehingga masyarakat lokal diberdayakan baik itu potensi dan kapabilitasnya di samping membangun community-based tourism agar masyarakat siap menjadi tuan rumah yang baik bagi para wisatawan.

Pemaksaan?

Sebelum mencuatnya polemik ‘pemaksaan’ program Tour de Flores dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ada beberapa kejadian sejenis yang juga pernah mencuat di media massa. Salah satunya adalah pelaksanaan Festival Danau Toba (FDT) pada November 2015.

Pelaksanaan FDT yang diselenggarakan pada 19-22 November 2015 di Kabupaten Karo, Sumatera Utara memiliki pelaksanaan yang kurang maksimal sehingga terkesan dipaksakan. Pasalnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara Elisa Marbun menyatakan pemaksaan tersebut terjadi karena jadwal yang sudah terlanjur ditentukan oleh Kementerian Pariwisata. Alhasil pemerintah daerah mau tak mau harus siap karena pelaksaan tidak mungkin ditunda.

Sejak 2013 ketika FDT dikelola Kementerian Pariwisata, tujuh kabupaten/kota di Sumatera Utara diminta terlibat sebagai penyelenggara. Namun daerah yang memiliki akomodasi keuangan yang cukup saat ini yakni Simalungun, Tobasa dan Tanah Karo.

Kabupaten Karo juga tidak punya anggaran untuk penyelenggaraan ini, anggarannya dari Kementerian Pariwisata sebesar Rp1,4 miliar dan dari anggaran Pemprov Sumater Utara sebesar Rp2 miliar. Jadi total anggaran untuk penyelenggaraan FDT ini sebesar Rp3,4 miliar.

Meskipun begitu Elisa berharap FDT bisa menjadi festival internasional bercitra kuat dan diakui dunia sebagai destinasi berbasis geopark yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pihaknya akan fokus pada pelestarian alam dan kreatifitas budaya masyarakat sekitar Danau Toba serta pemberdayaan masyarakat agar kesejahteraan masyarakat pun meningkat.

Di lain pihak, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan evaluasi atas pelaksaan FDT bukan terletak pada pemaksaan melainkan pada minimnya promosi yang dilakukan atas acara tersebut.

Berangkat dari evaluasi singkat proses perencanaan hingga pelaksanaan Tour de Flores, sangat diharapkan adanya partisipasi dalam bentuk pengawasan baik dari warga di pusat dan warga di daerah terkait proyek-proyek pengembangan pariwisata dan kebudayaan.

Hal ini bertujuan agar tujuan utama wisata sebagai keran baru pemasukkan pendapatan asli daerah tak serta merta malah meroggoh lebih banyak anggaran secara tidak transparan. Apalagi kalau proyek pariwisata malah menomorduakan proyek prioritas misalnya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Jangan sampai goal utama tersebut tak tercapai karena kealpaan kita pada pengawalan sejumlah rencana pembangunan pemerintah.

***

Sumber

Andi Oktami Dewi Artha Ayu Purnama. Resistensi Masyarakat Lokal Terhadap Pengelolaan Pariwisata di Taman Nasional Komodo: Studi Kasus Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tesis Program Studi Ilmu Antropologi, Pascasarjana FISIP Universitas Hasanuddin, Makassar. 2015.

http://www.aktual.com/penyelenggara-fdt-2015-terkesan-dipaksakan/

http://traveling.bisnis.com/read/20160518/224/548695/menanti-efek-tour-de-flores

http://dinamikarakyat.com/jalanjalan/Kadis-Pariwisata-Sumut-akui-FDT-2015-Dipaksakan

http://indoprogress.com/2016/05/tour-de-flores-perampokan-apbd-dan-gugatan-marianus-sae/

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/05/18/064404526/balap.sepeda.tour.de.flores.2016.dibuka.hari.ini.oleh.rizal.ramli

http://waspada.co.id/sumut/menteri-pariwisata-bantah-fdt-2015-terkesan-dipaksakan/

Sharing is caring!
Share on Facebook1Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page
Gloria Fransisca

Tentang Gloria Fransisca

Gloria Fransisca Katharina Lawi, perempuan berdarah Flores, Nusa Tenggara Timur yang lahir dan tumbuh dewasa di Ibu Kota Jakarta. Alumni Universitas Multimedia Nusantara (UMN) pada Fakultas Ilmu Komunikasi ini tengah bekerja sebagai jurnalis di salah satu harian ekonomi dan bisnis di Indonesia. Dia juga tergabung dalam Komunitas Penulis Muda Agenda 18. Baca tulisan lain dari penulis ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *