Nelayan mencari ikan di sore hari

Berita dari Nelayan Manggarai untuk Jakarta

Suatu kali salah seorang kawan wartawan bertanya kepada penulis, apa saja tempat di Pulau Flores, khususnya daerah Manggarai, di Nusa Tenggara Timur, yang bisa dijadikan arena peliputan wisata, budaya, dan kuliner. Pertanyaan itu tak bisa serta merta penulis jawab. Maklum, penulis adalah orang Flores yang lahir dan besar di Jakarta. Penulis memutuskan untuk menanyakan hal itu kepada rekan dari Manggarai.

Namanya Emanuel Caesario. Penulis biasa memanggilnya Eman. Uniknya, Eman malah memberikan sebuah perspektif baru. Pertama, dia menanyakan, apa alasan si kawan mau ke Flores? Jika ingin meliput, lantas peliputan macam apa yang ingin dilakukan?

Eman mengaku tidak bisa memberikan informasi terbaru terkait lokasi pariwisata atau kuliner di Manggarai yang belum pernah diliput. Sebaliknya, Eman justru memberitahukan agar melihat kondisi sosial masyarakat di lokasi pariwisata tersebut.

Eman mengusulkan agar media massa, apa pun itu bentuknya, mulai memuat sisi lain dari lokasi pariwisata. Terutama tentang kehidupan masyarakat setempat yang terpinggirkan dengan kedatangan kaum turis. Keadaan itu menurut Eman masih diperparah dengan kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat setempat.

Dia pun bercerita tentang pengembangan pelabuhan di Labuan Bajo menuju Pulau Komodo, Manggarai Barat, yang kini menjadi area pariwisata favorit. Ternyata di sana mata pencaharian masyarakat pesisir sebagai nelayan telah tersingkir.

Eman juga menceritakan bagaimana pemerintah maupun swasta belum melaksanakan tugasnya untuk memperbaiki infrastruktur jalan dari desa ke kota. Masyarakat pedesaan yang menjual hasil panen kebun dan ladang ke kota terpaksa menguras biaya transportasi yang besar. Akibatnya, harga panen menjadi tinggi dan akhirnya kalah saing dengan produk-produk pangan baru dari masyarakat pendatang yang berjualan di Ruteng (salah satu kota besar di Manggarai).

Cerita Eman spontan mengusik batin penulis. Pemaparan Eman tersebut seperti sebuah kabar buruk dari Manggarai ke Jakarta. Penelusuran dari media sosial lebih banyak mengulas lokasi wisata atau travelling di Flores dan sekitarnya ketimbang membahas soal aksi penolakan masyarakat pada pembangunan.

Dalam proses penelusuran informasi, penulis menemukan salah satu kutipan dari Isidorus Lilijawa, anggota DPRD NTT, yang opininya dimuat di Pos Kupang. Begini kata Isidorus,

Pariwisata bukan hanya menyangkut urusan ekonomi. Sebagai faktor yang multisektoral, pariwisata tidak berada dalam ruang hampa, melainkan ada dalam suatu sistem yang besar, yang komponennya saling terkait, dengan berbagai aspeknya, termasuk aspek sosial, budaya, lingkungan, politik, keamanan dan seterusnya. Belakangan ini pariwisata menjadi salah satu prime-mover dalam perubahan sosial budaya di berbagai daerah, terutama daerah-daerah tujuan wisata (DTW).

Asumsi saya, predikasi NTT sebagai provinsi pariwisata berada dalam konsep di atas. Provinsi NTT memang memiliki banyak potensi pariwisata baik wisata alam, budaya, rohani, kuliner, dan lainnya.

Dengan menjadikan NTT sebagai provinsi pariwisata sesungguhnya untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) NTT dan juga devisa negara. NTT menurut Isidorus sudah sesuai dengan kriteria utama pariwisata tingkat internasional.

Tapi di lain pihak seharusnya perlu disadari juga tujuan pengembangan pariwisata di NTT agar bisa menjadi prime-mover dalam sektor kehidupan masyarakat NTT.

Apa itu maksudnya prime-mover? Pengembangan pariwisata dipandang mampu mengubah pola kehidupan masyarakat setempat lebih maju. Salah satu ukuran kemajuan adalah dengan perubahan mata pencaharian dari yang tradisional ke modern. Pariwisata memang mempunyai keterkaitan ekonomi yang sangat erat dengan banyak sektor melalui apa yang disebut trickle-down effect dan multiplier effect.

Isidorus menyebut para pelaku usaha pariwisata lokal di Manggarai Barat sempat curhat kepada mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu terkait beberapa hal yang masih terabaikan untuk mengembangkan pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat.

Beberapa hal yang dikeluhkan oleh pelaku usaha kecil lokal ini adalah: penolakan terhadap pengelolaan kawasan Pantai Pede oleh investor, masalah monopoli dari para pemodal besar, jasa pelayanan wisata asing yang dilakukan oleh warga asing bukan warga lokal, kekurangan pemandu, penjualan souvenir oleh warga pendatang (masyarakat non-Flores), hingga persoalan menumpuknya sampah yang tidak diolah.

Keluhan ini menunjukkan adanya dominasi orang-orang pendatang atas bisnis penunjang pariwisata. Padahal ceruk usaha penunjang pariwisata tersebut bisa menjadi alternatif usaha baru bagi masyarakat setempat.

Masuknya pemodal besar dalam bisnis pariwisata di NTT dapat mematikan pemodal kecil yang rata-rata adalah pelaku usaha pariwisata lokal. Mesti ada regulasi yang mengatur agar kehadiran pemodal besar tidak dalam rangka memonopoli semua urusan wisata atau malah mematikan geliat ekonomi pariwisata lokal.

Pemerintah juga perlu berhati-hati dalam memberikan ruang ‘privatisasi’ aset-aset pemerintah kepada investor dari luar. Harus dibicarakan dengan warga setempat dan mesti mengutamakan kepentingan masyarakat, budaya dan adat istiadat setempat.

Pemerintah jangan silau oleh daya tarik ‘mamon’ milik investor luar. Sekali lagi, provinsi pariwisata jangan hanya slogan. Selesaikan masalah-masalah kepariwisataan di tingkat bawah secara bijak agar rakyat benar-benar merasakan ini baru provinsi pariwisata.

Terancamnya nelayan

Membaca argumentasi Isidorus semakin mengukuhkan asumsi dari Eman, memang ada pengabaian atas keterlibatan masyarakat lokal terkait pengelolaan pariwisata setempat. Argumentasi ini juga membawa ingatan penulis pada hal yang membuat masyarakat pesisir Manggarai Barat terpaksa beralih mata pencaharian.

Dalam ingatan penulis, sejak diluncurkannya Sail Komodo 2013, tak banyak lagi nelayan lokal di sekitar kawasan Labuan Bajo. Rata-rata masyarakat setempat justru menjadi penjual suvenir atau mengelola kapal angkutan menuju Pulau Komodo.

Andi Oktami Dewi Artha Ayu dalam tesisnya yang berjudul Resistensi Masyarakat Lokal Terhadap Pengelolaan Pariwisata di Taman Nasional Komodo menyebutkan, mayoritas masyarakat yang mendiami Desa Komodo dan kawasan Manggarai Barat sekitarnya bekerja sebagai nelayan. Nelayan merupakan profesi yang diwariskan secara turun-menurun dalam kehidupan masyarakat Desa Komodo.

Keberadaan pariwisata Taman Nasional Komodo, membuat mata pencaharian masyarakat Komodo beralih menjadi pemahat patung. Pemahat patung adalah alternatif mata pencaharian untuk menjawab kebutuhan pelancong akan buah tangan dari lokasi pariwisata setempat.

Andi Oktami mewawancarai Faisal, salah satu masyarakat pesisir Manggarai Barat yang berprofesi sebagai nelayan. Berikut kutipan wawancara Andi kepada Faisal,

Saya tidak setuju dengan adanya pariwisata ini karena dengan adanya pariwisata ini membuat nelayan harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bernelayan padahal dulu itu di sekitar sini saja saya sudah bisa memancing dan dapat ikan dan tidak perlu kasih keluarkan solar banyak-banyak, sekarang sejak ada ini turis-turis harus keluar jauh untuk dapat ikan dan sejak adanya ini pengawas sekarang desa sama hutan dikasih batas dan masyarakat di sini tidak boleh masuk ke hutan. (Faisal, 21 April 2015)

Masyarakat menolak pengelolaan pariwisata Taman Nasional Komodo karena masyarakat di pedesaan semakin terpinggirkan terhadap akses pengelolaan sumberdaya dan alam yang dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu. Padahal sumber daya alam yakni laut merupakan mata pencaharian andalan mereka. Hasil tangkapan ikan bukan hanya untuk dijual tetapi juga untuk dimakan sendiri dalam keluarga.

Keluhan utama Faisal ialah karena para nelayan harus menempuh jarak yang jauh keluar dari Kawasan Taman Nasional Komodo untuk mencari ikan semenjak ditetapkannya Taman Nasional Komodo.

Andi Oktami mencoba memberikan tiga point kesimpulan kontra atau bentuk resistensi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata di Manggarai Barat:

  1. Jika kawasan ini adalah kawasan pariwisata Taman Nasional Komodo maka masyarakat yang mengandalkan hidupnya bernelayan tidak dapat lagi mencari ikan di kawasan tersebut;
  2. Mayoritas masyarakat tidak lagi percaya janji yang diberikan oleh pemerintah maupun Balai Taman Nasional Komodo. Hai ini terkait dengan pengalaman mereka sebagai nelayan yang selalu dijadikan objek. Pemerintah setempat tidak memberikan pelatihan dan pemberdayaan manusia seiring dengan program pariwisata. Pemerintah hanya memberikan instrumen baru untuk mencari nafkah seperti pengadaan kapal kecil untuk masyarakat tanpa pelatihan.
  3. Pemerintah tidak pernah mempersiapkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata untuk bekerja di bagian industri maupun pemasaran. Dalam situasi seperti itu, masyarakat lokal pasti akan tergusur dengan menjual tanahnya dan tidak mampu berkompetisi untuk menjadi penjual suvenir dan pemahat patung.

Kini, masyarakat mau tak mau mulai beradaptasi dalam pengelolaan pariwisata Taman Nasional Komodo dengan cara mengembangkan homestay. Masyarakat membuka rumahnya sebagai penginapan bagi turis, persis seperti yang penulis temui di kawasan wisata Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.

Ada pula alternatif lain bagi eks-nelayan dengan  mengganti fungsi perahunya yang awalnya untuk menjala ikan kini untuk mengantar wisatawan berkeliling di sekitar Kawasan Taman Nasional Komodo.

Cara-cara ini memang alternatif yang bisa dijadikan alasan bahwa pemerintah tak sepenuhnya diam. Meskipun demikian, Faisal menyatakan masih ingin bertahan menjadi nelayan. Faisal mengaku kesulitan beralih profesi karena menjadi penyedia homestay membutuhkan modal yang besar.

Andi Oktami menulis bahwa rumah Faisal sendiri belum bisa menjadi homestay karena belum memiliki toilet yang layak. Otomatis jika ingin menjadi penyedia homestay, Faisal membutuhkan modal untuk merenovasi rumahnya. Demikian pula banyak warga lain di Manggarai yang rumahnya tak memiliki toilet.

Lantas siapa yang akan menyediakan sejumlah kebutuhan tersebut?

Integrasi sosial

Baru-baru ini, penulis mendengarkan langsung sebuah konsep dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dalam tinjauannya ke kawasan Reklamasi Pantai Utara, 4 Mei 2016 lalu. Ia meninjau bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, didampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Rizal Ramli menyatakan, dalam sebuah konsep pembangunan, khususnya pembangunan properti dan pariwisata, perlu diciptakan kawasan yang memiliki integrasi sosial dengan komponen yang adil.

Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menuturkan, dia tak mau jika sebuah kawasan pinggir Pantai Utara Jakarta dibangun sangat mewah beserta dengan akses kepariwisataan, sementara nelayan Pantai Utara Jakarta harus tergusur. Rizal tak mau setiap pembangunan kawasan menciptakan benteng yang hanya diperuntukkan bagi kelas tertentu.

Barangkali kita mesti belajar di Singapura, di mana sosial integrasi itu diatur oleh negara. Misalnya, contohnya, dibikin perumahan. Diatur social maps-nya. Ada orang India-nya, ada Chinese-nya, ada Melayu-nya, ada segalanya, ada berbagai strata. Sehingga lingkungan itu merupakan proses dari sosial integrasi. Kami tidak ingin di Indonesia ada benteng-benteng scara fisik maupun nonfisik antara orang kaya dan miskin. (Rizal Ramli, 4 Mei 2016)

Rizal berkeinginan integrasi sosial sebuah kawasan harus melibatkan masyarakat lokal. Dia menyarankan, misalnya, di kawasan wisata Pantai Utara Jakarta, dari setiap pulau reklamasi bisa ada nelayan lokal yang membuka usaha, misalnya membuka rumah makan ikan bakar. Dengan demikian wisatawan bisa menikmati makanan lokal dan nelayan setempat tidak perlu tercerabut dari profesi semula.

Membaca sejumlah informasi tersebut membawa penulis kepada permenungan. Nampaknya dalam melakukan travelling atau berwisata, seseorang bisa membawa pulang bukan hanya kenangan dari balik foto-foto indah di balik layar gadget.

Seseorang yang travelling seharusnya bisa membawa pulang cerita tentang kondisi sosial masyarakat dan sejumlah keprihatinan yang belum disampaikan. Dengan kata lain, piknik atau berwisata harus disertai dengan kepekaan terhadap kondisi masyarakat lokal. Apakah mereka ikut dilibatkan? Apakah sebagai pendatang, Anda sudah melibatkan mereka dalam perjalanan Anda?

Akhir kata, rasanya istilah “kurang piknik” perlu dipopulerkan kembali dengan tambahan, “kurang piknik, kurang peduli.” Semoga dengan berpiknik kita bukan hanya melepas kepenatan, tetapi siap menerima kegelisahan dan kepenatan baru untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Ayo piknik mempelajari kehidupan dari berbagai sisi.

***

Sumber

Andi Oktami Dewi Artha Ayu Purnama. Resistensi Masyarakat Lokal Terhadap Pengelolaan Pariwisata di Taman Nasional Komodo: Studi Kasus Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tesis Program Studi Ilmu Antropologi, Pascasarjana FISIP Universitas Hasanuddin, Makassar. 2015.

Isidorus Lilijawa. Quo Vadis Provinsi Pariwisata. Pos Kupang. 2014. http://kupang.tribunnews.com/2014/08/18/quo-vadis-provinsi-pariwisata

Yulian. Ini Dia Dialog Lengkap Menteri Susi, Siti Nurbaya, Rizal Ramli dengan Pengembang. POSKOTANEWS. 2016. http://poskotanews.com/2016/05/04/ini-dia-dialog-lengkap-menteri-susi-siti-nurbaya-rizal-ramli-dengan-pengembang/

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

2 responses to “Berita dari Nelayan Manggarai untuk Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *