5 fakta tentang demo buruh

5 Hasil Demo Buruh yang Bermanfaat Bagi Kita Semua

.

Duh, buruh ini ngapain sih kok demo terus…”

Eits, tunggu dulu! Waktu terlintas pikiran itu, pernah terpikir juga gak sih kalau sebenarnya demo buruh ini hasilnya juga kita rasakan sehari-hari?

Demo buruh bukan cuma soal upah, tapi juga soal jam kerja, cuti hamil, dan THR. Bahkan demo soal upah itu sebenarnya juga bisa kita rasakan lho walaupun kita bukan buruh. Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sering jadi tuntutan buruh itu berlaku bagi semua tenaga kerja–termasuk dokter, guru, pekerja kantoran. Dan kita bisa menuntut tempat kita bekerja untuk memenuhi UMP itu.

Jadi kenikmatan di tempat kerja yang sedang/akan kita rasakan tiap hari, sebenarnya hasil dari keringat buruh juga.

Ini dia kompilasi 5 fakta tentang demo buruh yang wajib kamu tahu.

***

1. Cuti Hamil

Demo buruh berikan cuti hamil

Perempuan boleh cuti kerja selama 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan. Selama cuti, perusahaan tetap wajib untuk membayarkan gaji. Kalau hak ini tak dipenuhi, perusahaan bisa dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan. Hak untuk cuti kehamilan/kelahiran ini diatur dalam UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satu UU yang diperjuangkan dalam berbagai demo buruh sejak Reformasi.

 

2. Jam Kerja dan Upah Lembur

Demo buruh batasi jam kerja dan upah lembur

Jam kerja di Indonesia dibatasi maksimal 40 jam seminggu, atau sekitar 7-8 jam sehari. Aturan jam kerja di Indonesia masih lebih baik dibanding India, Meksiko, dan Uganda (45-48 jam). Tapi masih lebih buruk dari Perancis dan Jerman (35 jam).

Jam kerja yang dibatasi ini hasil dari demo buruh yang menuntut perusahaan agar tak melakukan eksploitasi pekerja. Kalau kita bekerja lebih dari 40 jam, perusahaan wajib bayar upah lembur.

Rumusnya:

Upah lembur = jam kerja lembur x 1/173 dari upah sebulan.

Upah di jam pertama lembur = upah lembur x 1,5

Upah di jam-jam berikutnya = upah lembur x 2

Contoh:

Upah lembur = 1/173 x Rp2 juta = Rp11.560

Upah di jam pertama lembur = Rp17.341

Upah di jam kedua lembur = Rp23.120

Upah lembur selama 3 jam = 17.341 + 23.120 + 23.120 = Rp63.581

Sekali lagi, hal ini diatur dalam UU yang diperjuangkan demo buruh, yaitu UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan ini juga tercantum dalam Kepmenakertrans No.KEP-102/MEN/VI/2004.

 

3. Upah Minimum

Demo buruh perjuangkan upah minimum untuk kita semua

Upah minimum berlaku bukan cuma untuk buruh, tapi siapa pun yang termasuk tenaga kerja. Artinya dokter, perawat, guru, dsb juga bisa menuntut gaji sesuai dengan upah minimum. Karena siapa pun yang bekerja pada pemberi kerja/perusahaan/lembaga punya hak upah. Sebagaimana tercantum di UU, pemberi kerja “dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.”

Pemberi kerja yang bandel dan membayar pekerja di bawah upah minimum bisa disanksi Rp100juta-Rp400juta. Untuk pekerja yang jabatannya lebih tinggi, bekerja lebih dari satu tahun, dan/atau punya tanggungan keluarga, gajinya harus lebih besar dari upah minimum.

Selain di UU No.13/2003 yang diperjuangkan dalam demo buruh, aturan ini juga diatur di Kepmenaker No.Kep-49/Men/IV/2003. Tiap provinsi dan kabupaten/kota punya aturan yang berbeda-beda untuk UMP-nya.

 

4. Tunjangan Hari Raya (THR)

Demo buruh berikan THR

Hari ini, kita semua menikmati THR. Tapi dulu THR pertama kali cuma diberikan ke PNS di zaman Soekarno (1951), nominalnya sekarang setara Rp1,1jt-Rp1,75jt. Setahun setelah penerapan THR itu, buruh menuntut hak yang sama bagi pekerja lain (Historia.id, 28/8/11). Hingga akhirnya hari ini kita semua bisa merasakan THR.

THR diatur di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No.4/1994 dan Permenaker No.6/2016. Setiap pekerja berhak mendapat THR, terlepas apakah dia karyawan tetap, kontrak, maupun paruh waktu.

Pekerja yang sudah bekerja selama setahun berhak mendapat THR setara upah sebulan. Sementara pekerja yang baru bekerja selama sebulan berhak mendapat THR proporsional.

 

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Demo buruh berikan akses BPJS

Hingga disahkan di tahun 2011, gerakan buruh, anak muda, dan antikorupsi terus mendorong terwujudnya BPJS (saat itu masih digodok dalam RUU BPJS). Pengawalan bukan cuma lewat demo buruh, tapi juga dalam rapat dengan DPR. Salah satu politisi yang aktif dalam isu BPJS adalah Rieke Diah Pitaloka dari PDIP.

BPJS merupakan pelaksanaan jaminan kesehatan, hari tua, kecelakaan kerja, pensiun, dan kematian yang sebelumnya diamanatkan lewat UU SJSN tahun 2004. Lewat UU no.24/2011 tentang BPJS , empat BUMN (Jamsostek, Taspen, ASABRI, dan Askes) ditransformasi jadi BPJS Ketanagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan dan pekerjaan yang terjangkau bagi masyarakat.

***

Ternyata banyak manfaat dari yang diperjuangkan buruh ya? Yuk kita apresiasi kerja keras mereka membuat hidup kita lebih nyaman. Selamat Hari Buruh!

Update (05/04/2018): perhitungan upah lembur sudah dikoreksi.