2016-04 rebutan kursi partai politik independen

Korupsi dan Deparpolisasi

Kendati baru akan digelar pada 2017, hingar-bingar pilkada Provinsi DKI Jakarta 2017 sudah terasa memanas pada hari-hari ini. Maneuver politik seorang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak pelak menjadi sentra diskursus publik lantaran keputusan nekatnya maju sebagai calon independen pada Pilgub DKI 2017.

Karena tak memilih jalur partai politik, Ahok lantas dilabel ‘pemeran deparpolisasi’. Meski beberapa parpol telah menyatakan dukungannya pada Ahok, pembicaraan tentang deparpolisasi tetap saja hangat di pusaran diskusi masyarakat.

Mengapa deparpolisasi?

Deparpolisasi adalah sebuah istilah untuk menyebut upaya penyederhanaan jumlah partai politik, seperti yang terjadi di masa Soeharto dengan sistem tiga partai. Di era multipartai ini, terminologi deparpolisasi dimaknai secara agak lain: sebagai upaya mengurangi pengaruh partai politik.

Sikap ini terlihat dari ketidakpercayaan orang terhadap parpol. Demokrasi yang pada galibnya tampak dalam sistem multipartai ternyata memanggungkan faktum yang kontraproduktif. Parpol-parpol yang tumbuh bak jamur di musim hujan menampilkan kebobrokannya masing-masing.

Alhasil apa yang terjadi hanyalah sebuah upaya perlahan membunuh esensi demokrasi. Bayangkan jika setiap parpol dipenuhi para bandit korupsi, demokrasi tak lagi menggolkan tujuan utamanya berkiblat pada kesejahteraan masyarakat manusia.

Salahkah orang untuk tidak mempercayai deretan panjang parpol? Hemat saya, dalam ranah politik demokrasi tidak ada alasan sedikit pun untuk menyembelih hak-hak politik individu, termasuk untuk tidak mempercayai parpol.

Deparpolisasi karena korupsi

Korupsi tak pernah usai. Dua ribu tahun silam, Kautilya, perdana menteri seorang raja di India menulis buku Arthashastra yang membahas masalah korupsi. Tujuh abad lalu, Dante Alighieri juga bicara soal korupsi dalam Inferno. Juga W. Shakespeare, dramawan ternama dalam tiga karya dramanya Measure for Measure, The Tragedy of King Richard The Second, dan Macbeth. Cocoklah dengan karikatur Kompas (9 April 2016) yang menampilkan gambar tentang hewan di kosmos ini yang tak bisa punah, yakni tikus.

Kartun Kompas 9 April 2016
Kartun Oom Pasikom di Kompas (9/4)

.

Di Indonesia, parpol menjadi lumbung para koruptor. Tanggal 9 sampai 11 April 2016, Litbang Kompas melakukan jajak pendapat yang mendapati beberapa temuan berikut (Kompas, 11/04/16).

Pertama, 74,6% tidak puas dengan kinerja parpol menyalurkan aspirasi publik. Kedua, 73,6% tidak puas dengan kinerja parpol mengontrol kinerja pemerintah melalui DPR. Ketiga, 70,9% tidak puas dengan kinerja parpol melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Keempat, 72,7% tidak puas dengan kinerja parpol menempatkan wakil rakyat berkualitas di DPR. Kelima, 60,8 persen responden merasa tidak puas dengan kaderisasi parpol.

Litani ketidakpuasan masyarakat ini tentunya mempertontonkan bagi kita eksistensi partai-partai politik yang penuh intrik koruptif. Kompas mencatat dua penyebab dominan korupsi kader parpol ialah karena keinginan memperkaya diri dan besarnya mahar dalam perhelatan pemilu.

Hasil ini disebabkan oleh mekanisme kaderisasi yang mementingkan kedekatan seseorang dengan elite partai, bukan karena kapasitas personal orang tersebut.

“Baik partai lama maupun partai baru, sama-sama harus menerima kenyataan kadernya ditangkap KPK. Hal ini menyebabkan mayoritas publik memiliki persepsi, parpol (dan politik kekuasaan) lekat dengan korupsi, yang sulit dielakkan.” (Kompas, 11/04/16).

Opsi solutif

Mengembalikan kepercayaan publik pada partai-partai politik tentu bukan hal yang enteng-enteng saja. Sebaliknya, dibutuhkan sebuah kerja ekstra keras dari insan-insan partai guna mendongkrak posisi tawar (bargaining position) partainya.

Tren regresivitas kepopuleran dan elektabilitas partai-partai politik sejauh ini mendapat tantangan berat dari tokoh-tokoh politik populis yang hadir sebagai antitesis gerakan politik busuk. Hemat saya, revolusi mental para tokoh parpol adalah sebuah kemendesakan. Revolusi mental politisi mengandaikan adanya kebulatan tekad untuk bersama-sama membangun gerakan kesadaran politik, bahwa kejujuran adalah bagian dari rasionalitas politik.

Mengembalikan reputasi partai juga mengandung arti mempertegas komitmen antikorupsi partai tersebut. Bayangkan, ketika masyarakat disajikan korupsi di tubuh partai politik, mampukah kita mengembalikan marwah partai?

Penting dalam konteks ini tidak lain ialah bagaimana kita membuktikan komitmen antikorupsi partai kita. Kampanye saja (seperti Partai Nasdem yang konon vokal menyuarakan antikorupsi nyatanya memiliki koruptor bernama Patrice Rio Capella) tidak akan mempan menarik masyarakat. Apa yang ditunggu-tunggu sekarang ini ialah bukti, bukan keniscayaan janji-janji politik sarat absurditas.

Di samping itu, korupsi yang disebabkan oleh besarnya mahar politik seorang kandidat pemangku jabatan, misalnya kandidat DPR, tidak dapat terselesaikan kecuali dengan menghilangkan tren lama itu. Mahar politik besar yang dibebankan kepada seorang kandidat membuat ia akhirnya berikhtiar menebus setiap defisit sakunya dengan menghalalkan korupsi.

Jika hal-hal ini betul-betul diperhatikan parpol, niscaya kepercayaan publik perlahan-lahan akan diraih kembali. Tidak akan ada lagi litani ketidakpuasan yang berujung deparpolisasi dalam masyarakat.

.

Ilustrasi: Kartun Medan

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page
Anno Susabun

Tentang Anno Susabun

Lahir di Mano, Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 24 Oktober 1997. Menyelesaikan pendidikan menengah pada SMP-SMA Seminari Pius XII Kisol tahun 2015, bergiat di kelompok menulis Diverbi TOR Ritapiret. Anno adalah kolumnis tidak tetap pada Harian Pos Kupang, Flores Pos, Floresa.co, dan Warta FLOBAMORA. Baca tulisan lain dari penulis ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *