Mengungkap orang Indonesia di Offshore Leaks

Selain Ketua BPK, Ada Adik Ahok dan Sandiaga di Skandal Pajak

Skandal Panama Papers menjerat beberapa nama orang Indonesia. Salah satunya adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis. Dalam dokumen tersebut, tercatat Harry memiliki keterkaitan dengan perusahaan offshore bernama Sheng Yue International Ltd.

Namun Harry Azhar bukan satu-satunya. Adik dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga masuk dalam deretan nama yang terlibat dengan perusahaan yang beroperasi di negara suaka pajak (tax haven). Nama Fifi Lety Indra, adik Ahok, tersangkut dalam dokumen terkait, Offshore Leaks.

Dokumen Offshore Leaks mengaitkan Fifi dengan perusahaan bernama GT Asia Pacific Funds Management Ltd dan Moores Rowland Asia Pacific Custodians Ltd. Dalam dokumen itu tercantum pula firma hukum milik wanita yang pernah maju sebagai calon Walikota Pangkal Pinang tersebut, Fifi Lety Indra & Partners.

Selain adik Ahok, ada pula nama Sandiaga Uno. Pebisnis yang bergerak di sektor ekstraktif (sumber daya alam) ini tercatat memiliki perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands, negara kepulauan di Karibia. British Virgin Islands, sama seperti Panama, adalah salah satu negara suaka pajak.

Konglomerat besar James Riady pun ikut terseret dalam dokumen Offshore Leaks. Sebagaimana dicatat International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), asosiasi yang memprakarsai Panama Papers dan Offshore Leaks, keluarga Riady memiliki paling tidak 11 perusahaan offshore. Di tahun 1996, keluarga Riady pernah terlibat dalam kecurangan politik pemilihan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton.

Menanggapi pengungkapan adik Ahok di Offshore Leaks, sang gubernur sendiri tak berkomentar banyak. “Ya itu enggak heran karena [Fifi] pernah kerja di perusahaan apa itu yang di luar negeri. Dia sebagai kayaknya salah satu petinggi, vice apa begitu,” ujar Ahok seperti dilansir Viva News (8/4).

Sementara Sandiaga Uno mengakui ia memang memiliki perusahaan di British Virgin Islands. Menurutnya, keberadaan perusahaan tersebut penting untuk bisnis salah satu perusahaannya, Saratoga Equities. “Saya memang punya rencana membuka semuanya karena saya sekarang dalam proses mencalonkan diri menjadi pejabat publik,” ujar bakal calon gubernur DKI Jakarta ini saat ditanyai Tempo (5/4).

Di sisi lain, keluarga Riady nampak enggan memberikan informasi. Sewaktu dihubungi Tempo (5/4), salah seorang anggota keluarga Riady hanya memberikan keterangan off the record.

Bagian dari skandal yang lebih besar

Meski Panama Papers dan Offshore Leaks adalah dua dokumen berbeda, keduanya sama-sama mengungkap pihak-pihak yang punya keterkaitan dengan perusahaan di negara suaka pajak. Perusahaan seperti ini memang tidak selalu digunakan untuk kegiatan haram. Tapi, kerapkali, perusahaan di negara suaka pajak adalah perusahaan cangkang (shell company), yakni perusahaan yang tak memiliki aktivitas ekonomi sungguhan.

“Sulit untuk memisahkan mana yang isinya aliran dana gelap (illicit cash flow) dan mana yang punya real economic activities,” kata Bawono Kristiaji, peneliti Danny Darussalam Tax Center. Berdasarkan pemaparannya Jum’at (15/4) silam, pengungkapan terbaru Panama Papers hanyalah bagian kecil dari pengungkapan aktivitas ekonomi yang lebih besar lagi: industri kerahasiaan (secretive industry).

Di industri kerahasiaan ini, negara-negara suaka pajak menjadi tumpuan bagi para pengusaha untuk beroperasi di balik bayangan. Negara-negara ini menawarkan tarif pajak yang rendah, jaminan kerahasiaan tinggi, ketiadaan pertukaran informasi dengan negara lain, dan izin pendirian usaha yang sangat mudah. “Bisa buka account dengan nama anonim,” papar Kristiaji.

Menurut Kristiaji, insentif ini menjadi tawaran yang menarik bagi para pengusaha. Pihak-pihak yang kerap memiliki perusahaan di negara suaka pajak menurutnya ada dua jenis: individu dengan jaringan luas (high-networked individual) dan korporasi. Individu dengan jaringan luas yang dimaksud adalah orang-orang dengan koneksi ke jaringan tertentu yang memiliki kekayaan di atas 1 juta USD.

Berdasarkan data yang dimiliki lulusan University of Tilburg ini, orang-orang super-kaya inilah yang menyetor uang paling banyak di negara suaka pajak. “65% atau dua per tiganya itu bukan berasal dari korporasi, tapi justru berasal dari individu-individu,” kata dia.

Di sinilah pentingnya mempertanyakan sebab masuknya Sandiaga Uno, Fifi Lety (adik Ahok), James Riady, dan nama lain di Offshore Leaks maupun Panama Papers.

Bagi orang-orang super-kaya, keluarga memainkan peranan penting dalam manajemen kekayaan. Hal ini misalnya terjadi di keluarga Riady. Konglomerasi Riady merupakan bisnis yang dikelola oleh anggota-anggota keluarga mereka. Dalam kasus skandal kecurangan politik di tahun 1996, muncul nama Stephen Riady, saudara James. Sementara di dokumen Offshore Leaks, ICIJ mencatat keberadaan nama John Riady, anak James, sebagai pemilik Phoenix Pacific Enterprise Ltd, perusahaan di British Virgin Islands.

Cerita lain namun serupa terjadi dengan Sigmundur Gunnlaugsson, Perdana Menteri Islandia. Orang nomor satu di salah satu negara paling bersih korupsi ini terjerat di Panama Papers karena terkait dengan perusahaan cangkang yang pernah dimilikinya dulu. Sebelum menjabat sebagai perdana menteri, ia dituntut untuk melepas aset dari perusahaan tersebut. Namun Gunnlaugson justru menjualnya ke istrinya sendiri hanya dengan harga 1 USD (Vox.com, 5/4).

Kristiaji menilai, menggunakan perusahaan cangkang di negara suaka pajak memang tidak bisa sepenuhnya dikatakan melanggar hukum. “Tapi yang dilanggar adalah spirit dari ketentuan hukumnya,” ucapnya.

Bagi Theodorus Tuanakotta, pakar akuntansi forensik, garisnya lebih tegas lagi. Menurut dia kenyataan bahwa ada individu yang berusaha menyembunyikan kekayaannya lewat perusahaan cangkang itu sudah sepatutnya dicurigai. Entah itu apakah Panama Papers maupun Offshore Leaks yang menjerat adik Ahok dan Sandiaga Uno. “Mana contoh yang baik?” kata dia saat ditemui di Kota Tua, Jakarta (12/4). “Apakah [contohnya] itu kalau suami punya selingkuhan dan mau nutupin uang dari istri pertamanya?” ujarnya sambil berkelakar.

Ia punya opini senada dengan Kristiaji: unsur kerahasiaan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan lewat negara suaka pajak inilah yang seharusnya digarisbawahi. Theodorus menyebutnya sebagai yurisdiksi kerahasiaan (secrecy jurisdiction). Yurisdiksi kerahasiaan ini, menurut Theodorus, adalah nama yang lebih cocok untuk menyebut negara suaka pajak. Sebab mereka tak bisa diintervensi oleh negara lain dan dimanfaatkan oleh orang-orang super-kaya yang ingin meraup untung sendiri.

“Kenapa harus sembunyi, apa yang disembunyikan, dan dari siapa?” tanya dia. Theodorus mengingatkan, ada satu hal yang sering bersembunyi di balik kerahasiaan, “Fraud (kecurangan) is hidden,” pungkasnya.

.

Ilustrasi: Tim Meko/ICIJ

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

2 responses to “Selain Ketua BPK, Ada Adik Ahok dan Sandiaga di Skandal Pajak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *