2016-04-08 wahyudi thohari panama papers tii

Kenapa Negara Bersih Korupsi Masuk di Panama Papers?

Skandal Panama Papers menguak ribuan nama yang memiliki perusahaan di negara-negara suaka pajak (tax haven), yang kerap dimanfaatkan untuk mengemplang pajak. Di antara ribuan nama tersebut, tersebutlah nama Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Perdana Menteri Islandia Sigmundur Gunnlaugsson.

Baik Cameron maupun Gunnlaugsson adalah pejabat di negara yang dikenal relatif bebas korupsi. Menurut Corruption Perception Index (CPI) 2015, Islandia ada di peringkat 13 bersih korupsi. Rapor Inggris lebih baik lagi: ia termasuk 10 besar negara bersih korupsi. Namun rekam jejak baik itu rupanya masih menjerat perdana menteri keduanya ke dalam skandal pengemplangan pajak.

Menurut peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wahyudi Tohari, fenomena tersebut wajar terjadi. “Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan melalui CPI,” jelas pakar economic governance tersebut dalam diskusi Jum’at silam (8/4). “Yurisdiksi korupsi dan penggelapan pajak berbeda.”

Berdasarkan pemaparannya, CPI tidak bisa dipakai untuk mengukur kasus penggelapan pajak karena penggelapan pajak tidak termasuk dalam cakupan pengertian korupsi. Penggelapan pajak dan pencucian uang adalah kejahatan yang terkait dengan korupsi, tapi tidak dimaknai sebagai bagian dari kejahatan korupsi.

Perbedaan definisi inilah yang menyebabkan kasus penggelapan pajak di Indonesia juga tidak bisa ditangani oleh KPK. Penggelapan pajak diproses oleh Pengadilan Pajak alih-alih Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Kalau terbukti ada pengemplangan, PPATK akan analisis transaksi keuangan. Kalau ditemukan unsur pidana korupsi, itu jadi aduan KPK, baru disidik KPK,” papar Wahyudi.

Kalangan internasional juga memiliki perbedaan definisi antara korupsi dan penggelapan pajak. Di Singapura, korupsi tingkat elite sampai tingkat jalanan sudah diberantas habis. Tidak ada korupsi jalanan seperti menyuap polisi saat ditilang atau menyuap proses pembuatan KTP. Tapi Singapura termasuk dalam satu dari 50 negara suaka pajak.

“Lantainya bersih, tapi pasar uangnya kotor,” kata dia. Sebab itulah menurut Wahyudi cara mengukur negara dengan kasus penggelapan pajak bukan lewat CPI, tapi lewat Financial Secrecy Index (FSI). Bersih korupsi menurut CPI tak ada artinya bila menurut FSI masih kotor. “Ibaratnya, jangan ukur kadar gula dengan termometer,” ucapnya. Pengukuran FSI melihat bagaimana negara-negara suaka pajak membiarkan praktik pencucian uang.

Di negara suaka pajak, penanam modal asing berlomba-lomba membuat perusahaan cangkang (shell company) untuk menghindari pembayaran pajak di negara asalnya. Lewat perusahaan cangkang, uang haram hasil korupsi atau perdagangan narkoba dialihkan ke bisnis yang seakan-akan legal.

Selain Singapura, beberapa negara lain yang termasuk suaka pajak menurut indikator FSI adalah Hong Kong, Swiss, Luxembourg, Cayman Islands, dan British Virgin Islands. Bocoran Panama Papers menjadi langkah awal aliran dana haram tersebut.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

2 responses to “Kenapa Negara Bersih Korupsi Masuk di Panama Papers?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *