Marcin Walecki Political Party Funding

Indonesia Termasuk 20% Negara dengan Dana Parpol Kecil

Partai politik di Indonesia memperoleh dana dari tiga sumber: iuran anggota, sumbangan dari pihak ketiga (individu atau badan usaha), dan bantuan keuangan dari anggaran negara. Sumber yang disebut terakhir ini rupanya justru yang paling kecil, hanya sejumlah 0,006% dari APBN.

Kecilnya jumlah pendanaan parpol dari negara sangat berkebalikan dengan yang dilakukan mayoritas negara di dunia. 80% negara di dunia mendanai partai politiknya melalui APBN.

“Di Indonesia, dana justru dari swasta, dan sering korup. Ini tidak mengherankan,” kata Marcin Walecki, doktor ilmu politik Universitas Oxford.

Menurut Walecki, bantuan dana dari negara sangat dibutuhkan untuk mencegah korupnya partai politik. Di Jerman, 35% dana partai politik berasal dari uang negara. Di Belgia, angkanya lebih spektakuler. “Partai politik Belgia dananya 85% dari negara,” katanya di kantor Perludem, Jakarta (29/3).

Penasihat Senior International Foundation for Electoral System (IFES) ini menyoroti, Indonesia pernah mencapai angka setaraf Jerman pada tahun 2005. Saat itu dana partai politik 30%-nya berasal dari negara. Tapi dari tahun ke tahun, lewat berbagai macam keputusan presiden, sumber dana dari negara dibonsai hingga hanya 1%.

Mendanai partai politik dengan uang negara menjadi penting untuk mencegah korupsi. Bila bukan oleh negara, partai politik akan mencari cara lain untuk mendanai kegiatannya.

Cara pertama adalah lewat tangan-tangan pemilik modal besar. Gerindra, misalnya, punya Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto yang merupakan konglomerat besar. Bila dana partai politik dikuasai konglomerat, maka partai akan tergantung pada kepentingan mereka.

Cara kedua adalah lewat saluran uang haram kader partai di legislatif dan eksekutif. Anggota parpol bisa mendanai seluruh kegiatan parpol yang bisa jadi diperoleh dari korupsi atau mendorong diloloskannya proyek tertentu demi sejalan dengan kepentingan parpol.

Ada empat hal menurut Walecki yang diperlukan untuk melawan korupsi politik yang kerap terjadi di partai.

Pertama adalah perlunya ada kontrol internal partai. Meski sudah dilakukan dukungan lewat pendanaan, ia meyakini partai hanya bisa berubah dari dalam. Harus ada cara-cara agar partai politik tidak direbut kepentingan segelintir orang. “Berapa banyak sih konflik partai itu merupakan cara dari dalam untuk mengontrol partai?” sebutnya.

Selanjutnya, untuk menjamin kontrol terhadap partai, dibutuhkan pengelola partai yang independen. “Anda butuh badan keuangan independen yang kuat untuk kontrol keuangan politik. Sekarang ada lima badan tapi tidak kuat, tidak koordinasi satu sama lain,” papar Walecki.

Ketiga, Walecki menyebutkan perlunya keberadaan orang-orang kuat di masyarakat. “Perlu jurnalis investigatif yang memeriksa isu-isu [keuangan partai politik],” ujar dia.

“Terakhir, anggota partai sangat penting untuk mendidik pemilih. Anda perlu kasih tahu ke anggota partai, apa yang terjadi kalau parpol kehilangan independensinya,” sebut Walecki. Di Indonesia, partai politik memang kerap dikritik karena tidak menjalankan fungsi pendidikan politiknya. Kaderisasi dan regenerasi anggota partai pun sering berjalan dengan buruk.

“Di mana pun negara dunia, tak ada partai yang bisa beroperasi hanya dari iuran dan donasi,” kata Walecki. “Yang Anda perlu lakukan, Anda perlu menuangkan air bersih ke dalam sistem. Anda tak bisa bergantung pada air yang korup, karena Anda cepat-lambat akan jadi sakit,” pungkasnya.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

3 responses to “Indonesia Termasuk 20% Negara dengan Dana Parpol Kecil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *