Relawan politik (partai ketiga/third party) harus diatur Marcin Walecki

Cegah Dana Gelap, Relawan Politik Perlu Diregulasi

Sejak naiknya Jokowi ke tampuk kepresidenan, ranah politik Indonesia kehadiran sosok baru: relawan tokoh politik. Kelompok relawan ini tidak punya struktur seperti partai politik, tapi mereka secara aktif mendorong kemenangan kandidat. Setelah relawan Jokowi, muncul barisan lain seperti Teman Ahok, Sahabat Adhyaksa, dan sebagainya.

Rupanya bukan cuma Indonesia yang pernah dibanjiri relawan tokoh politik. “Mirip dengan negara demokrasi lain, ada kelompok serupa. Mereka disebut third party,” ungkap Marcin Walecki, Selasa (29/3) silam di Gandaria, Jakarta.

Kepala Departemen Demokratisasi Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) ini menyebutkan, kelompok partai ketiga (third party) di negara demokrasi lain bekerja mirip dengan relawan tokoh politik di Indonesia. Mereka berusaha memengaruhi hasil pemilu, tapi bukan partai politik.

Pasalnya, karena statusnya yang bukan partai politik, keberadaan mereka berpotensi diselewengkan. Negara-negara demokrasi di Eropa meregulasi keberadaan mereka, misalnya lewat batasan pendanaan dan partisipasi dalam pemilu.

“Partai ketiga biasa digunakan untuk salurkan dana yang biasanya tak diterima partai politik,” kata doktor ilmu politik Universitas Oxford ini. Dana itu bisa berasal dari aliran dana gelap (illicit cash flow) atau pemodal besar yang aliran dananya melebihi batas maksimum yang lazimnya diperbolehkan diberikan kepada kandidat.

Selain aliran dana gelap, Walecki juga menyebutkan partai ketiga biasa digunakan petahana (incumbent) untuk menekan pemilih dan kampanye negatif (negative campaign). Lantaran bukan partai politik, partai ketiga bisa lolos dari konsekuensi ketika melakukan fitnah kepada lawan kandidat. Tidak ada hukuman yang menjeratnya, meskipun sebetulnya mereka secara informal terkait dengan partai politik tertentu.

Sebab itulah beberapa negara di Eropa menerapkan aturan ketat bagi partai ketiga. Inggris, misalnya, pernah melarang segala jenis pengeluaran untuk kegiatan pemenangan yang dilakukan oleh partai ketiga atau relawan politik. Pengeluaran untuk pemenangan kandidat harus mengatasnamakan si kandidat atau tim sukses resminya. Pengaturan ini beberapa kali dilobi, hingga akhirnya Inggris menerapkan batas pengeluaran yang bisa dikeluarkan partai ketiga.

Dalam aturan lain, ada juga yang membatasi kontribusi partai ketiga sampai ke bentuk dukungan: tiap pidato yang dilakukan untuk mewakili kandidat atau kerja-kerja pemenangan yang dilakukan bukan oleh tim sukses akan dihitung sebagai donasi bagi kandidat.

Di Indonesia sendiri, pengaturan relawan tokoh politik masih kelabu. Teman Ahok, misalnya, memang menerbitkan laporan keuangan di website mereka. Mereka mencantumkan laporan penerimaan donasi sejumlah Rp.500 juta. Tapi tak ada identitas jelas penyumbang. Penyumbang dalam bentuk jasa juga tak tercantum dalam laporan ini. Belakangan, setelah diinvestigasi Tempo (edisi 21-27 Maret 2016), baru terungkap dana itu berasal dari konsultan politik Cyrus Network.

Kelompok relawan lain, seperti Sahabat Adhyaksa, rupanya bahkan tak memiliki website. Tak ada cara praktis untuk memeriksa laporan keuangan mereka.

Pemerintah belum memiliki undang-undang yang mengatur posisi relawan tokoh politik. Walecki berharap ada regulasi yang mengatur relawan di masa depan. Dalam kesempatan berbeda (9/4), pegiat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Maharddhika juga menyebutkan, relawan bisa jadi menjadi arena baru bagi elite politik untuk menginvestasikan modal dan menyamarkan kepentingannya.

Perbaikan partai politik tetap penting

Walecki melihat masyarakat Indonesia harus punya harapan dengan partai politik. Meskipun saat ini partai politik rentan terjangkit korupsi, Walecki menganggap partai justru harus terus dibenahi alih-alih ditinggalkan. Partai politik, bagaimana pun juga, adalah instrumen demokrasi.

Bagi Walecki, solusi mengatasi korupsi di partai adalah dengan meningkatkan anggaran negara untuk partai politik. 80% negara di dunia, berdasarkan data dia, memiliki alokasi anggaran besar bagi partai politik. “Partai politik Belgia dananya 85% dari negara,” sebut pria yang juga menjabat sebagai Penasihat Senior International Foundation for Electoral System (IFES) ini.

Dia mengakui sulitnya untuk membersihkan sistem yang korup dan mengatasi ongkos politik yang tinggi di Indonesia. Tahun 2002, dia menyebutkan, syarat membuat partai politik di Indonesia cukup hanya punya basis di 50% daerah di Indonesia. Tapi di tahun 2011, angka itu melejit jadi 100%. “Butuh 5-10 juta dolar untuk memenuhi dana itu. Siapa yang bisa membuat parpol?” sesalnya. Akibatnya partai kini banyak dikuasai oleh pemilik modal.

Tapi Walecki teguh melihat Indonesia bisa memperbaiki sistem politiknya dengan memperbaiki alur pendanaan partai politik. Bila anggaran negara untuk partai politik dinaikkan, korupsi yang merajalela politik bisa dicegah. Kader partai tidak perlu korupsi untuk menutup pendanaan partai, demikian pula partai tak perlu bergantung pada konglomerat besar. Menurutnya pendanaan itu adalah satu dari tiga hal penting dalam melawan korupsi politik; dua lagi adalah transparansi dan kontrol publik yang independen.

“Anda tidak perlu mencintai partai politik, tapi Anda perlu invest di dalamnya. Anda harus invest pada partai politik, bukan pada politisi,” kata Walecki. Politik bukanlah hanya pertarungan fans club, tapi perjuangan kepentingan bagi masyarakat.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

2 responses to “Cegah Dana Gelap, Relawan Politik Perlu Diregulasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *