Looking at the city

Mengendalikan Politik dari Panama

Saya yakin ribuan nama taipan Indonesia yang terdapat di dokumen Panama Papers ataupun Offshore Leaks bukan hanya berkelit dari pajak untuk memperkaya diri sendiri. Jauh dari itu, orang-orang super kaya ini butuh uang banyak untuk mengendalikan politik dan mengamankan bisnisnya.

Investasi di politik jadi bisnis yang menjanjikan. Melalui bisnis di dunia politik, sumber daya bisa gampang diakses bahkan dikuasai. Tren global dalam 20 tahun terakhir menunjukkan para konglomerat mulai masuk ke politik, menjadi oligarkh, dan menguasai sumber daya.

Tapi untuk dapat ikan yang besar, umpan juga harus besar.

Oligarki butuh uang banyak untuk mendirikan partai atau bahkan membeli anggota partai. Partai atau anggota partai inilah yang dijadikan sebagai investasi bisnis untuk mengakses sumber daya.

Setidaknya butuh 10-15 juta dolar untuk membentuk partai di Indonesia. Studi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada tahun 2011 memperkirakan anggaran belanja partai sekelas PAN per tahun mencapai Rp51,2 miliar. Jumlah ini terdiri dari operasional sekretariat Rp1,4 miliar, konsolidasi organisasi Rp8,2 miliar, pendidikan politik dan kaderisasi Rp33,7 miliar, unjuk publik Rp6,7 miliar, dan perjalanan dinas Rp1,2 miliar.

Ongkos politik juga kian mahal ketika masuk dalam fase pemilu. Rata-rata belanja partai di Pemilu Legislatif 2009 mencapai Rp91,84 miliar. Gerindra tertinggi dengan menghabiskan Rp300,34 miliar dan PKB terendah dengan Rp3,61 miliar.

Lantas dari mana uang sebanyak itu didapat?

Di rezim antikorupsi yang kini makin kuat, korupsi dari APBN atau APBD sudah sangat receh. Menggelapkan pajak bisa jadi jalan lain yang lebih aman. Penggelapan pajak di Indonesia tidak bisa ditangani KPK. Kalangan internasional juga memiliki perbedaan definisi antara korupsi dan penggelapan pajak. Singapura contohnya: korupsi diberantas habis, tapi ia masuk dalam satu dari 50 negara suaka pajak.

Di negara suaka pajak, penanam modal asing berlomba-lomba membuat perusahaan cangkang (shell company) untuk menghindari pembayaran pajak di negara asalnya. Konglomerat negeri ini memanfaatkan negara suaka pajak tersebut. Mereka memanfaatkan ketersediaan fasilitas bagi korporasi, orang super kaya, dan pelaku kejahatan lainnya agar dapat menghindari dan mengelak bayar pajak.

Beberapa nama di dokumen Panama Papers dan Offshore Leaks punya afiliasi dengan partai dan pemerintahan.

Ada Fifi Lety Indra, adik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang namanya berkait dengan perusahaan bernama GT Asia Pacific Funds Management Ltd. dan Moores Rowland Asia Pacific Custodians Ltd. Ia pernah maju sebagai calon walikota Pangkal Pinang.

Nama Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan juga disebut-sebut ada di dokumen Panama Papers. Kekayaannya yang berlipat menjadi Rp660 miliar dalam satu dasawarsa berpengaruh pada kuasanya di sudut istana.

Harry Azhar Azis (Ketua BPK) dan Airlangga Hartarto (Anggota Komisi XI DPR) yang berafiliasi dengan Partai Golkar juga terdeteksi namanya di dokumen itu.

Jejaring kroni Muhammad Nazaruddin, bendahara Partai Demokrat yang tejerat korupsi itu, juga mengungkap bahwa duit panas diperoleh Nazaruddin dari sejumlah kontraktor yang namanya terdaftar di Panama Papers. Nazaruddin dapat uang itu atas jasanya memenangkan banyak proyek pemerintahan untuk pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah.

Ada juga nama Paulus Tannos dan Azmin Aulia (adik mantan Mendagri Gamawan Fauzi). Mereka berada di pusaran kasus korupsi proyek pembuatan KTP elektronik. Azmin Aulia tergabung dalam Konsorsium Perusahaan Percetakan Negara RI (PPNRI). Konsorsium PPNRI mendekati Mendagri diduga melalui jalan Azmin Aulia.

Nama-nama di atas membuktikan bahwa partai dan pemerintah jadi bergantung pada oligarkh.

Bisakah lepas dari jerat ketergantungan itu?

Bantuan keuangan dari negara bisa memutus jerat itu. Ia bisa membantu partai menghindari jeratan para pemilik uang dan sekaligus membantu mengembalikan partai sebagai organisasi perjuangan rakyat. UUD 1945 memberi banyak peran strategis pada partai untuk mengelola negara. Pembiaran justru akan membuat partai tidak saja mengabaikan kepentingan rakyat, tetapi juga bisa berkembang menjadi lembaga perusak demokrasi.

Angka bantuan partai yang hingga hari ini masih Rp108 per suara hanya mencukupi 1,3 persen dari total kebutuhan dana partai tingkat nasional per tahun. Total bantuan keuangan pada 9 partai politik pemilik kursi di DPR hasil pemilu 2009 saja hanya 0,0007 persen dari APBN.

Untuk itu, besaran keuangan partai politik perlu ditingkatkan dari 1,3 persen total kebutuhan partai per tahun setidaknya menjadi 5 persen per tahun. Selanjutnya perlu disusun desain bantuan keuangan partai sehingga dalam jangka 10-20 tahun ke depan bantuan keuangan partai bisa mencapai 30 persen dari total kebutuhan partai per tahun.

Partai tentu diwajibkan membuat laporan keuangan partai tahunan dan membuat laporan keuangan kampanye setelah pemilu usai. Dua laporan ini adalah instrumen untuk memaksa partai menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

One response to “Mengendalikan Politik dari Panama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *