2016-04 gloria amnesia reklamasi jakarta

Meneropong Reklamasi: Missing Link Hingga Amnesia Kronis Publik

Jika sedang membuka media massa di internet maka kita akan menemukan kolom yang begini bunyinya, ‘Popular This Week’ atau ‘Ter-hits Pekan Ini’. Itu adalah rangkaian berita atau informasi yang paling banyak diklik atau dibaca netizen dalam satu pekan.

Salah satunya adalah soal reklamasi Pantai Utara Jakarta dan kaitannya dengan Gubernur DKI Ahok. Sekilas, banyak orang yang mengatakan ini adalah propaganda politik jelang pilkada untuk mencemarkan sosok Ahok. Di lain pihak, kita memang tak bisa menampik pola pemberitaan di media massa yang cenderung menghakimi.

Penghakiman dalam framing kasus reklamasi awalnya condong membela Ahok. Hal itu penulis perhatikan dari sejumlah broadcast messages (BM).

Dalam BM itu justru menafikan keterkaitan Ahok dalam kasus suap. Salah satu BM itu merupakan kultweet dari salah seorang pendukung Ahok. BM tersebut mencoba memberikan klarifikasi sejarah dengan kesimpulan akhir bahwa tingkat kesalahan dalam reklamasi 17 pulau bukan berada di tangan Ahok melainkan di tangan Fauzi Bowo (Foke), mantan Gubernur DKI.

Di sisi lain, ada juga yang kontra terhadap Ahok. Salah satu catatan dari peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Seiki Sumedi, misalnya, menjadi salah satu opini yang gencar kontra Ahok. Seiki memaparkan pembelaan terhadap Ahok ternyata menunjukkan adanya penghakiman netizen kepada Foke.

Dalam tulisan yang berjudul ‘Reklamasi Pantai Utara dan Fenomena Amnesia Politik’, Seiki menegaskan adanya upaya membentuk framing bahwa persoalan reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah kesalahan Foke.

Seiki melihat framing ini menjadi upaya lempar tanggung jawab Ahok kepada Foke. Di tengah gelombang pertanyaan akankah Ahok terlibat dalam suap reklamasi, Ahok dan media massa malah bercinta dengan pelemparan tanggung jawab kepada Foke. Seiki memandang lempar tanggung jawab dari Ahok menunjukkan bahwa Ahok adalah sosok yang tidak punya konsep dan pendekatan baru dalam mengatasi permasalahan di Jakarta. Ahok hanya melanjutkan apa yang sudah dikonsepkan oleh Foke.

Amnesia politisi dalam tulisan Seiki maksudnya adalah jenis penyakit lupa ingatan yang hinggap pada para politisi saat terlibat berbagai masalah. Ketika masalah reklamasi mencuat, Ahok buru-buru menyalahkan Foke karena Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Sekali pun aturan tersebut menjadi landasan hukum reklamasi, tetapi dia secara spesifik memberi izin siapa dan apa kewajiban yang harus diberikan dari pengelola kepada pemerintah. Seiki mencatat, selama dua tahun menjabat sebagai Gubernur, Jokowi tidak pernah mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi. Faktanya, izin pelaksanaan reklamasi yang ditandatangani Ahok jauh lebih banyak ketimbang Foke. Totalnya ada empat izin pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan Ahok.

Seiki menilai fenomena amnesia politisi ini menjadi bahaya bagi Ahok sendiri karena menampakkan wajahnya yang tidak adil.

Menurut pengamatan Seiki, Ahok cenderung melupakan dan mengabaikan kontribusi Foke pada proyek pembangunan yang dilakukannya. Tetapi jika ada permasalahan terkait proyek pembangunan yang pernah dilakukan Foke, Ahok lekas-lekas mengambil Foke sebagai kambing hitam.

Pertama, Ahok tidak menyebut nama Foke saat melakukan pengerukan 13 Sungai Besar oleh Pemprov DKI. Pengerukan ini adalah penyelesaian Paket Satu dari tiga paket pekerjaan Pemprov DKI, sebagai bagian dari proyek JEDI yang digagas Foke.

Kedua, Ahok juga tidak menyebut nama Foke ketika melakukan penggusuran Kampung Pulo yang berdalih normalisasi Bantaran Sungai Ciliwung. Padahal proyek ini dirintis pada masa Foke, dengan dasar hukum Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Jakarta 2030.

Amnesia politisi seperti ini memberi dampak kepada amnesia publik. Entah ini amnesia publik ataukah bentuk tak acuhnya massa kepada permasalahan publik. Kita perlu membangkitkan diri dari amnesia politisi yang tercermin melalui pernyataan-pernyataan para pemangku kebijakan publik.

Bagaimana sejarah reklamasi Jakarta?

Mari kita bongkar dulu sejumlah cerita masa lalu soal asal-muasal reklamasi. Sejak ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 52/1995 oleh Soeharto, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sutiyoso, langsung membentuk tim eksekutif reklamasi. Saat itu proyeknya adalah reklamasi Pantai Utara Jakarta, pelebaran Pantura. Tahun 1999, rancangan reklamasi itu sudah disusun meliputi perumahan, jasa industri, dan pariwisata.

Kemudian pada 2003, Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim menyebut proyek reklamasi tidak bisa dilanjutkan karena berpotensi meningkatkan banjir di Jakarta.

Pada 2007, Foke menerima konsultan tata ruang asal Belanda yang menyusun wajah baru reklamasi menjadi Giant Sea Wall dengan nama proyek utama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Proyek NCICD ini adalah proyek yang digarap bersama pemerintah pusat yakni membangun tiga tanggul raksasa untuk meredam banjir di Jakarta. Tujuan lainnya meredam banjir agar Jakarta tak lekas tenggelam. Tanggul Giant Sea Wall akan menampung air dari 13 sungai yang nantinya akan diubah menjadi sumber air bersih.

Di tengah jalan, rencana NCICD berubah. Ada tambahan reklamasi 17 pulau dan dikelola oleh 12 perusahaan. Proyek ini juga disinyalir akan menggelontorkan Rp500 triliun untuk pembangunannya.

Di tangan Foke izin pelaksanaan reklamasi 17 pulau satu demi satu dikeluarkan. Izin pelaksanaan tersebut juga diresmikan dengan sangat tidak transparan sehingga luput dari pantauan awak media. Hal ini nampak dari minimnya database pemberitaan tentang peluncuran izin pelaksanaan tersebut. Sebelum Foke lengser, dia sempat mengeluarkan izin prinsip (izin sebelum memulai usaha) untuk empat pulau reklamasi, yakni pulau F, G, I, dan K.

Ketika tongkat kepemimpinan pindah ke tangan Jokowi, sang mantan Walikota Solo menyebut bahwa proyek reklamasi dan Giant Sea Wall ini sangat diminati oleh swasta.

Wajar saja jika proyek ini akan diminati swasta, atau lebih tepatnya ‘didanai’ oleh swasta. Dana yang digelontorkan saja sebesar Rp500 triliun. Tidakkah angka tersebut cukup mencengangkan karena nyaris seperempat dari APBN kita dalam setahun? Tentu saja APBD DKI sendiri tidak akan sanggup mendanai megaproyek tersebut. Oleh sebab itu dalam kesepakatannya, pengembang yang mengelola 17 pulau akan berkewajiban pula untuk menginvestasikan Giant Sea Wall.

Seperti kata Seiki di awal, Jokowi tidak mengeluarkan satu pun izin pelaksanaan reklamasi. Menurut Jokowi, masih perlu ada beberapa kajian yang dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan.

Uniknya, ketika baru menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur, Ahok langsung berani mengeluarkan izin pelaksanaan (izin untuk melakukan usaha) bagi empat pulau yakni F, G, I, dan K. Lagi-lagi, Ahok menunjukkan wajahnya yang pro terhadap sejumlah langkah kebijakan dari Foke dan memilih mengikutinya.

Memasuki awal 2015, semoga pembaca tidak lupa, Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti sempat menegaskan bahwa reklamasi berada di bawah wewenang Kementerian bukan Pemda. Nah, proyek NCICD seperti yang disebutkan di awal memang menjadi dipayungi oleh pemerintah pusat, sementara pelaksana lapangan sekaligus pengeruk keuntungan adalah Pemprov DKI.

Susi menegaskan bahwa proyek reklamasi yang dilakukan oleh salah satu pengembang yakni PT Muara Wisesa masih dalam kajian. Oleh sebab itu izin pelaksanaan Pulau G milik Muara Wisesa tak seharusnya dikeluarkan oleh Ahok.

Hal kedua yang diprotes Susi adalah Jakarta sebagai Kawasan Strategis Nasional memiliki banyak aspek kepentingan, misalnya: keamanan, kegiatan ekonomi perairan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Hal ketiga, Susi mempertimbangkan banyaknya kabel di bawah laut Jakarta dari Jawa ke Muara Karang dan ditarik ke Tanjung Perak dan Tanjung Priok. Bila reklamasi dilakukan maka akan menimpa pipa, dan dikhawatirkan akan berbahaya bagi keselamatan masyarakat.

Pada saat yang bersamaan, suara yang mencuat menolak reklamasi datang dari sejumlah lembaga lingkungan hidup. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menuding Giant Sea Wall tidak berbasis kajian lingkungan hidup dan analisa dampak lingkungannya tidak jelas. Suara ini pun disusul dengan gugatan atas pelaksanaan reklamasi di Pulau G dari Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Isi kantong DKI

Dari sejarah singkat tersebut, pertanyaan yang cukup menganggu dan tidak terjawab, mengapa reklamasi 17 pulau harus dipisahkan dari Giant Sea Wall? Kewenangan izin pelaksanaan reklamasi memang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, tetapi bukankah NCICD adalah proyek besar untuk menyelamatkan ibu kota yang dikepalai oleh pemerintah pusat?

Jelas reklamasi tidak diperuntukkan bagi masyarakat pesisir. Pihak yang paling diuntungkan dalam hal ini selain pengembang tentunya adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok sendiri sudah mengakui hal tersebut dalam salah satu pemberitaan.

Menurut mantan Bupati Belitung Timur tersebut, reklamasi 17 pulau akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, reklamasi dari pengembang diproyeksikan mampu meningkatkan PAD sekitar Rp47 triliun. Tak hanya itu, pengembang juga masih akan dikenakan kewajiban tambahan retribusi dalam rangka revitalisasi kawasan Utara Jakarta. Dia pun mengaku akan sangat merasa rugi jika DKI batal melakukan reklamasi.

“Ya kami rugi dong, kalau IMB tidak ada jadi tidak bisa menjual dan setiap penjualan kan dapat BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Terus efek domino paling besar seluruh dunia ada di industri properti,” ujar Ahok seperti yang dilansir dalam cnnindonesia.com.

Amnesia politisi ini kemudian berjumpa dengan faktor utamanya, yakni kemalasan berpikir. Amnesia politisi ini bahkan mampu menjangkit publik, dan semakin kronis karena penyajian media massa dalam waktu singkat membuat publik enggan mengolah informasi.

Berita dibentuk awalnya dengan framing menyalahkan Foke guna menyesuaikan dengan mood netizen. Netizen tanpa rela capek sesaat mencari informasi tambahan ikut-ikutan menghakimi Foke. Kini arus pun berbalik dengan framing menyudutkan Ahok.

Lagi-lagi kita harus ingat kata Pramoedya Ananta Toer, bahwa tugas seorang terdidik adalah berbuat adil sejak dalam pikiran juga perbuatan. Bukan soal jelang Pilkada DKI atau soal propaganda politik. Kita perlu menjernihkan pikiran agar lebih tajam objektivitasnya dengan menanggalkan paradigma berpikir lampau yang dipenjarakan oleh fanatisme.

 

Referensi:

Reklamasi Pantai Utara & Fenomena “Amnesia Politisi”

Raperda Reklamasi Berhenti, Ahok Sebut Pemda DKI Rugi

Ahok, monyet, dan reklamasi Teluk Jakarta

Ilustrasi dari: Freepik.com

Sharing is caring!
Share on Facebook3Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *