Giant Sea Wall reklamasi Jakarta

Kebijakan Reklamasi dari Teluk Benoa Hingga Jakarta

Reklamasi pantai utara Jakarta saat ini semakin menjadi perhatian publik terutama setelah KPK mengungkap kasus M. Sanusi, ketua komisi D DPRD DKI Jakarta. Sesungguhnya kajian mengenai kebijakan ini tidak harus diihat sekadar ada atau tidaknya korupsi di sana, tetapi ia juga perlu dikaji dari soal kemanfaatannya untuk publik.

Sebelum ada ribut-ribut soal reklamasi di Jakarta, sudah sering kita dengar soal kebijakan reklamasi yang dilakukan di Teluk Benoa. Bedanya, sirkulasi ide yang berkembang seputar reklamasi pantai Jakarta hanya berkembang di kalangan tertentu saja sebelum terungkapnya kasus korupsi M. Sanusi. Sangat kontras dengan perkembangan wacana reklamasi Teluk Benoa yang menyedot perhatian banyak rakyat Bali, bahkan sampai ke tingkat nasional.

Meski kasus yang terjadi di Jakarta dan di Benoa tidak mutlak sama, namun analisis yang lebih mendalam tentang keduanya dapat kita jadikan pelajaran untuk memandang lebih jernih soal reklamasi.

Antara masyarakat, pemerintah, dan pengembang

Secara umum, ada tiga aktor yang dapat kita identifikasi dalam soal reklamasi, baik yang terjadi di Teluk Benoa ataupun di pantai Jakarta: pemerintah, pengembang, dan masyarakat.

Analisis ini tidak bermaksud memberikan gambaran mendetail mengenai apa yang terjadi di kedua tempat itu, tetapi lebih ke soal gambaran umum bagaiman setiap stakeholder bersikap. Ada proses penyederhanaan di sini karena akan sulit untuk menjelaskan semua yang terjadi dalam jumlah kata yang terbatas. Dan tentu saja akan selalu ada anomali yang terjadi dalam setiap kelompok aktor.

Pengembang memiliki sikap pro-reklamasi dengan motif utama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak melulu berarti negatif karena jika ia terjadi sesuai dengan yang direncanakan, toh masyarakat juga yang akan merasakan manfaatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Masyarakat memilki sikap cenderung menolak reklamasi, meskipun dengan derajat yang berbeda. Di Bali, terasa masyarakat luas memiliki pandangan negatif terhadap reklamasi yang terjadi. Sedangkan di Jakarta penolakan itu secara kuat datang dari kelompok yang terdampak langsung oleh reklamasi seperti nelayan atau kelompok yang memang memiliki inisiatif untuk terus mengawal kebijakan pemerintah seperti civil society.

Kelas menengah di Jakarta cenderung apatis terhadap isu reklamasi, bahkan sebagian dari mereka malahan mendukung membabi buta kebijakan ini karena fanatismenya terhadap kebijakan gubernur.

Pemerintah memiliki sikap yang cukup ambigu. Ia seharusnya berada di antara kelompok yang pro dan kontra. Akan tetapi, ia memiliki kecenderungan yang kuat untuk berpihak terhadap kelompok pemilik modal. Keberpihakan ini dapat dipahami dengan logika bahwa idealnya reklamasi akan menggenjot pemasukan daerah, menimbulkan efek berganda (multiplier effect), dan menginisiasi munculnya trickle down effect kepada masyarakat Jakarta atau sekitar Teluk Benoa.

Keberpihakan pemerintah terhadap reklamasi memainkan peran yang sangat penting dalam proses politik karena pemerintah memilki sumber daya yang kuat dalam memainkan isu dan dapat dengan mudah mengeluarkan peraturan perundangan yang mendukung kebijakan reklamasi.

Meski begitu, ada juga bagian dari pemerintah yang terang-terangan menolak kebijakan reklamasi, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, juga oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kasus reklamasi di Jakarta.

Paradigma Eco-populism

Ton Dietz dalam bukunya, Entitlements to Natural Resources: Contours of Political Enviromental Geography, mengemukakan sebuah paradigma yang dapat digunakan dalam memandang pengembangan suatu wilayah dihadapkan persoalan lingkungan: eco-populism. Paradigma ini memandang bahwa harus ada titik keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan, artinya tidak boleh ada ada yang dikesampingkan antara pembangungan atau lingkungan.

Contohnya: ada kebutuhan mendesak untuk melakukan pembangunan di suatu hutan, tetapi terbentur dengan kenyataan bahwa daerah itu adalah hutan konservasi dan di dalamnya terdapat masyarakat adat yang telah hidup sekian lama di area itu.

Pembangunan ditakutkan akan menyulitkan kehidupan masyarakat adat karena akan membatasi ruang gerak dan berdampak terhadap lingkungan. Namun jika pembangunan tidak jadi dilakukan juga akan berdampak terhadap terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

Cara penyelesainnya dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan secara terbatas di area-area yang telah disetujui bersama. Harus dipastikan bahwa ada kajian lingkungan yang mendalam yang memastikan tidak adanya kerusakan lingkungan dalam pembangunan ini, juga perlu dipastikan bahwa masyarakat tidak dibatasi aksesnya dalam mengarungi hutan sebagaimana yang telah mereka lakukan sejak lama.

Begitu juga dalam soal reklamasi. Pembangunan bisa saja dilakukan, tetapi dalam area terbatas yang sebisa mungkin tidak mengganggu daerah kerja tradisional para nelayan. Harus ada kajian lingkungan yang menyeluruh.

Kementerian Lingkungan Hidup menyarankan untuk menggunakan kajian lingkungan yang melihat seluruh daerah reklamasi sebagai suatu kesatutan yang mempengaruhi ekosistem Teluk Jakarta, bukan kajian lingkungan yang dilakukan per pulau yang hanya mengantisipasi dampak secara parsial.

Selain itu tentu saja, para nelayan harus bisa dipastikan untuk bisa mengakses daerah sekitar pulau baru yang direklamasi untuk melaut seperti biasa. Satu alasan kuat nelayan menolak reklamasi di Jakarta karena mereka kerap dikejar-kejar oleh penjaga pantai di sekitar pulau hasil reklamasi saat akan mencoba mencari hasil tangkapan. Alasannya hanya karena dianggap merusak pemandangan.

Sayangnya sekali lagi, menerapkan paradigma tersebut menjadi suatu kebijakan nyata sulitnya bukan main.

Kebijakan reklamasi baik dari pihak pro dan kontra masing-masing—di pantai Jakarta atau Teluk Benoa—memiliki argumen yang mendukung premis bahwa ada-tidak adanya reklamasi justru semakin mendukung kelestarian lingkungan. Rumitnya juga, setiap pihak memiliki kajian sendiri yang mendukung argumen mereka. Setiap pihak selalu kekeuh bahwa hanya ada dua solusi yang memungkinkan: jadi atau tidaknya reklamasi.

Kebijakan dengan dasar eco-populism tidak akan pernah terlaksana jika kontradiksi-kontradiksi ini tidak bisa menemui titik temu. Idealnya, untuk mencapai tahap itu, para pihak yang bertikai harus bertemu dalam forum yang difasilitasi pihak ketiga yang kompeten (mediasi). Dalam forum itu, mereka harus willingly to give some and take the other (bersedia untuk memberikan beberapa hal untuk mendapatkan hal lainnya). Jika satu pihak hanya fokus kepada apa yang mereka diinginkan, kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak tidak akan pernah tercapai.

Partisipasi dalam pembuatan kebijakan

Sebuah kebijakan dalam negara demokrasi seharusnya merupakan manifestasi dari kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kepentingan itu disalurkan oleh saluran resmi seperti partai politik/anggota DPR dan DPRD, serta eksekutif/birokrasi. Bisa juga melalui saluran lainnya seperti media.

Pembuat kebijakan yang baik seharusnya mengajak masyarakat untuk berpatisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan, bukannya justru mengejutkan masyarakat dengan sosialisasi ‘dadakan’ ketika kebijakan itu sudah selesai dibuat. Sayangnya dalam banyak kasus di Indonesia, lebih sering ditemui kasus ketika masyarakat merasa kecolongan ketika kebijakan itu sudah selesai dibuat atau mencapai finalisasi.

Begitu juga yang terjadi dalam kasus reklamasi pantai Jakarta dan Teluk Benoa. Kedua kebijakan itu dianggap tidak melibatkan masyarakat luas dalam proses pembuatan kebijakan.

Pada kasus Teluk Benoa, pemerintah merasa sudah melakukan proses partisipasi. Ada pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan di lingkungan desa/banjar untuk membahas soal reklamasi, bahkan pertemuan-pertemuan ini diadakan dengan pembiayaan yang tidak sedikit jumlahnya.

Masalahnya, saat masyarakat di sekitar Teluk Benoa ditanyakan soal reklamasi, banyak yang merasa tidak dilibatkan dalam proses itu. Malahan mereka justru mengetahui soal perkembangan kasus reklamasi dari media massa.

Di Jakarta,  kebijakan reklamasi mendapat penentangan kuat dari kelompok nelayan. Reklamasi dianggap akan merugikan nelayan akibat dijadikannya perairan tempat mereka biasa melaut menjadi daratan baru. Implikasinya, nelayan harus melaut lebih jauh ke lautan lepas.

Padahal untuk berlayar lebih jauh, nelayan harus mengeluarkan ongkos bahan bakar yang lebih banyak, sementara volume tangkapan ikan hanya stagnan atau semakin berkurang. Nelayan mengeluh bahwa ongkos untuk melaut perharinya mencapai Rp.300.000 per hari, sedangkan penghasilan mereka hanya Rp.30.000 per harinya.

Senada dengan yang terjadi di Teluk Benoa, para nelayan merasa bahwa proyek reklamasi pantai Jakarta adalah proyek elitis yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD DKI Jakarta, dan para pengembang. Di luar itu, para nelayan yang langsung terkena dampak reklamasi merasa tidak diberikan ruang. Karena itu mereka melakukan berbagai usaha untuk membatalkan kebijakan itu, misalnya dengan melakukan tuntutan melalui PTUN.

Solusinya?

Sangat sulit untuk memberikan saran konkrit yang dapat memuaskan semua pihak. Namun sebagaimana telah dibahas tulisan ini, ada dua hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, apa pun solusi yang diambil, masyarakatlah (yang terdampak langsung) yang harus menentukan solusi itu. Pemerintah selalu punya saluran partisipasi masyarakat, tetapi sayangnya saluran itu lebih sering digunakan sebagai sarana prosedural untuk menggolkan suatu kebijakan.

Alangkah baiknya jika pemerintah kembali turun ke daerah pesisir untuk menanyakan pendapat para nelayan di daerah pesisir Jakarta dan sekitarnya mengenai kebijakan itu. Jika kemudian sulit untuk menentukan pendapat masyarakat, bisa dibuat survei oleh pihak ketiga yang netral dan diawasi publik untuk meihat bagaimana tren pandangan yang berkembang di masyarakat. Jika melalui cara ini masyarakat terbukti menolak reklamasi, lebih bijak jika kemudian rencana kebijakan reklamasi dihentikan.

Kedua, paradigma yang perlu digunakan dalam kasus reklamasi ini ialah paradigma eco-populism yang menyeimbangkan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan. Jika reklamasi jadi dilakukan, harus dipastikan dampak-dampak negatif dari reklamasi paling tidak bisa diminimalisasi.

Selain itu pemerintah dan pengembang harus memapakarkan skema rencana pengembangan daerah reklamasi baik dlihat dari segi teknologi, dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam sebuah dokumen yang dapat dengan mudah diakses oleh publik.

Kita tidak dapat menafikkan bahwa pengembang bergerak berdasarkan orientasi profit. Perlu dipahami bahwa biaya untuk melakukan reklamasi sangat besar sehingga ada kemungkinan pengembang akan menerapkan cara-cara tertentu (dengan menjadikan area reklamasi untuk kepentingan yang berduit misalnya) untuk bisa balik modal.

Namun, harus dipastikan ada kompensasi yang sesuai kepada masyarakat. Misalnya dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan dan area khusus yang memang ditujukan oleh masyarakat kelas bawah. Lapangan pekerjaan harus disediakan secara masif dan area untuk masyarakat kelas bawah disediakan luas, bukan hanya sekadar fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum) dengan besaran minimal sekadar untuk memenuhi syarat prosedural proyek.

Lantas bagaimana jika pengembang (dan pemerintah) tidak mampu menyediakan syarat-syarat tersebut? Kalau begitu lebih baik kebijakan reklamasi tidak perlu jadi dilaksanakan. Setiap kebijakan tujuannya untuk menyejahterakan rakyat, bukan untuk semakin memiskinkan mereka.

***

Bacaan lebih lanjut

Dhani, A. “Menjual Bali”. Diakses dari http://midjournal.com/2014/08/menjual-bali

Dirhantoro, T. “Warga Pesisir Jakarta Tolak Dua Raperda Reklamasi”. Diakses dari http://geotimes.co.id/56369-2/

Gaban, F. “Ahok dan Ambisi Garuda di Teluk Jakarta”. Diakses dari http://geotimes.co.id/ahok-dan-ambisi-garuda-di-teluk-jakarta/

Hidayat, R.”Nelayan Gugat Reklamasi Teluk Jakarta”. Diakses dari http://geotimes.co.id/nelayan-gugat-reklamasi-teluk-jakarta/

Mongabay.co.id. “Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Berikut Tanggapan Kementerian Lingkungan”. Diakses dari http://www.mongabay.co.id/2016/04/08/soal-reklamasi-teluk-jakarta-berikut-tanggapan-kementerian-lingkungan/

Panghegar, F. “Reklamasi Teluk Jakarta, Belajar dari Reklamasi Kapuk”. Diakses dari http://geotimes.co.id/belajar-dari-pengalaman-reklamasi-kapuk/

Rosalina, M. P. “Dilema Reklamasi Pantai Jakarta”. Diakses dari http://print.kompas.com/baca/2015/11/11/Dilema-Reklamasi-Pantai-Jakarta

Wittmer, H. dan Birner, R. (2005). Between Conservationism , Eco-Populism and Developmentalism Discourses in Biodeversity Policy in Thailand and Indonesia. CAPRI Working Paper No. 37.

Laporan Kuliah Kerja Dalam Negeri Program Studi Damai dan Resolusi Konfik Cohort 3 Universitas Pertahanan Indonesia. (2015). “Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik: Analisis Polemik di Teluk Benoa Bali.”

Foto dari: CNN Indonesia/Safir Makki

Sharing is caring!
Share on Facebook2Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

3 responses to “Kebijakan Reklamasi dari Teluk Benoa Hingga Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *