Perisakan cyber-bullying di Indonesia

Merisak di Jejaring Sosial? Pikir-pikir Dulu Deh

Saat SD, gadis yang baru merayakan kelulusannya dari bangku putih abu-abu, melakukan konvoi di jalanan dan dicegat oleh ibu polantas, ia menjadi perbincangan panas di media sosial. Apa pasal? SD tertangkap kamera sedang membentak-bentak sang polwan. SD pun mengaku sebagai anak seorang jenderal. Ia menyebut nama salah seorang perwira tinggi di instansi yang fokus pada pemberantasan narkotika.

Video rekaman adu mulut antara SD dan petugas pengatur jalan tersebut diunggah di situs web berbagi video (video sharing) paling populer sejagat saat ini. Dalam hitungan menit, ratusan orang menghujat tanpa ampun. Video tersebut kemudian tersebar dengan cepat di media sosial, dibincangkan penuh emosi oleh netizen.

Sampai-sampai muncul banyak akun instagram atas nama SD dengan deskripsi yang sangat memojokan personal SD. Tanpa ampun. Hujatan tak sekadar soal kesalahan apa yang diperbuat SD, tapi mengarah ke hal yang lain seperti fisik, pribadi, keluarga, dan bentuk sumpah-serapah lainnya.

Sebagian dari kita mungkin setuju, ini merupakan perisakan di dunia internet (cyberbullying). Kasus SD menambah deretan panjang kasus perisakan di media tanpa batas yang nampak digandrungi orang di internet.

Mungkin masih hangat ada di ingatan kita tentang rusaknya sebuah taman bunga Amarylis akibat banyaknya pengunjung yang berfoto ria tanpa memperhatikan apa yang ia pijak. Netizen lalu beramai-ramai menyebarkan foto-foto para remaja yang terlibat. Banyak dari korban perisakan ini akhirnya menutup akun media sosial mereka karena tak tahan dengan cibiran dan makian netizen yang tidak ia kenal di akun pribadinya.

Kasus lain, seorang mahasiswi mencurahkan isi hatinya di akun media sosialnya penyebab ia tidak mau berbagi tempat duduk dengan wanita hamil di kereta listrik. Bak malaikat penolong, netizen mengumpat dan memaki si empunya akun. Tak jauh berbeda, dalam hitungan cepat hal ini tersebar dan menjadi perbincangan panas di media sosial.

Lain lagi, kita juga masih ingat kasus FS yang mengunggah keluhannya di Path soal Yogyakarta: ia menilai kota ini tak ramah pengunjung dan tak layak ditinggali. Kasus ini lebih parah. Ia bahkan diganjar hukuman penjara setelah habis dirisak di media sosial oleh akun-akun para “malaikat” dengan tuduhan pencemaran nama baik, salah satu pasal UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Negara-negara dunia pertama punya perhatian sangat besar soal perisakan yang mengkhawatirkan ini. Salah satu situs, StopCyberbullying.ORG, menggarisbawahi pentingnya peran orang dewasa dalam menjaga anak dan remaja di sekitar kita dari bahaya perisakan ini, baik sebagai pelaku maupun korban.

Menilik beberapa kasus yang terjadi di negara kita tercinta ini, justru orang dewasalah (di atas 18 tahun) yang menjadi pelaku cyberbullying. Tanpa memperhatikan bahwa yang ia maki, yang ia hujat, yang ia marahi adalah anak di bawah umur. Anak-anak ini bisa saja akan depresi dengan perlakukan orang-orang yang tidak ia kenal terhadap dirinya.

Cyberbullying patut mendapat perhatian dari banyak pihak.  Lewat semakin banyaknya kasus perisakan yang terjadi, kita patut khawatir bila perisakan ini dibela dengan alasan kebebasan berekspresi.

Jika kita kesulitan membayangkan dampak perisakan di media sosial, mungkin kita perlu berhenti sejenak dari rutinitas dan menonton film Unfriended (2014). Film yang diproduksi oleh Universal Pictures ini menceritakan tentang seorang gadis, Laura, yang bunuh diri akibat perisakan.

Rekaman memalukan Laura disebarkan para sahabatnya di internet dan menjadikan Laura dihujat di dunia maya. Hujatan ini memunculkan komentar netizen yang intinya lebih baik gadis itu mati dari pada menanggung malu karena perbuatannya.

Dampak perisakan pun terlihat di dunia nyata, bukan hanya di film. Dua tahun lalu, seorang koordinator sebuah acara musik di Jogja bunuh diri dengan menabrakkan diri ke kereta api. Diduga ia frustasi karena banyak dihujat di media sosial setelah acara musik yang ia gelar gagal.

Media sosial punya karakter tak terbatas pada jarak, ruang, dan waktu. Sehingga apa pun yang kita bagikan di media sosial punya potensi sangat besar untuk tersebar luas dengan sangat cepat. Kita bisa optimis suatu hari nanti, lewat literasi yang semakin berkembang, masyarakat akan berpikir dua kali dalam membagikan sesuatu apalagi sampai menghujat di media sosial. Meskipun entah kapan hal ini akan terjadi.

Media arus utama dan perisakan

Nah, tapi apa jadinya jika media arus utamajurnalis profesional yang mempunyai kode etik dan media yang menjadi sumber informasi–turut menghakimi dan turut merisak di media sosial?

Coba kita lihat kembali kasus SD beberapa waktu lalu. Saat netizen mulai ramai membicarakannya di media sosial, media arus utama seperti portal berita nasional, bahkan televisi, berlomba-lomba memberitakan kejadian ini.

Kode Etik Jurnalis (KEJ) pasal 5 dan 9 sedikit banyak telah mengatur soal pemberitaan. Seharusnya wartawan tidak menyebarkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan (jika memang yang dilakukan SD dianggap sebagai kejahatan), serta wajib menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya yang tidak berkaitan dengan publik.

Selain KEJ, media penyiaran khususnya televisi juga punya aturan main mengenai siaran jurnalistik. Dalam Pasal 40 Standar Program Siaran (SPS) disebutkan program siaran jurnalistik tidak boleh melakukan penghakiman. Dan Pasal 43 program siaran harus memperhatikan kepentingan anak dan remaja dengan wajib menyamarkan gambar wajah dan identitas jika hal ini dikhawatirkan dapat mengancam anak baik secara fisik maupun psikis.

Sangat disayangkan ketika media arus utama ini entah lupa atau disengaja tak mengindahkan kode etik jurnalistik dan pedoman hukum lainnya dengan menayangkan identitas SD secara gamblang, baik nama maupun wajah. Tak hanya itu, mereka pun berlomba-lomba mencari siapa sosok SD ini sehari-hari.

Intinya, media mainstream tak ada bedanya dengan cibiran netizen: menghakimi SD secara pribadi, alih-alih memberitakan apa yang salah dari kasus SD dan bagaimana sebaiknya masyarakat bersikap agar apa yang dilakukan SD tak dilakukan anak muda lainnya. Atau, lebih bagus lagi, menganjurkan agar bagaimana anak muda generasi Y tidak terjebak sebagai pelaku perisakan di dunia digital.

Wajar jika individu secara pribadi gagap menanggapi kehadiran internet yang memberi ruang tanpa batas. Tapi bagaimana jika yang kegagapan ini menjangkiti media arus utama–jurnalis profesional yang berpegang pada kode etik?

Literasi macam apa yang harusnya diberikan dan siapa penanggung jawabnya jika seharusnya tugas membumikan literasi termasuk soal penggunaan media baru ada di tangan jurnalis?

Tak sedikit pengguna media sosial yang menyebarluaskan berita-berita yang bersumber dari media arus utama yang abai terhadap perlindungan privasi. Dengan semakin banyak orang yang membagikan sebuah informasi yang abai perlindungan privasi, apakah ini bukan termasuk merisak? Apalagi informasi dari berita media arus utama tersebut menyebutkan akun media sosial SD sehingga potensi bullying nasional pun semakin besar.

Arogansi SD membentak polwan dan mencatut nama jenderal patut disalahkan. Namun, apakah layak dirisak di media sosial? Tak lama setelah pemberitaan media ramai soal video SD ini, dikabarkan ayah SD meninggal dunia. Berita soal musabab kematian ayah SD simpang siur apakah ada hubungannya dengan perisakan, tapi terlepas dari sebabnya, tentu kita patut untuk berkaca: merisak di jejaring sosial tak ada untungnya.

Negara harus punya aturan main yang jelas yang mengatur soal ini. Agar tak ada lagi alasan kebebasan berekpresi muncul sebagai pembenaran atas perisakan. Dan juga jangan sampai pasal soal pencemaran nama baik di UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) menjadi jawaban atas kasus perisakan. Pasal ini bisa menjadikan korban sebagai korban untuk kedua kalinya atau pelaku sebagai korban.

.

Ilusrasi: Neil Webb/Getty Images

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page
Septi Prameswari

Tentang Septi Prameswari

Bekerja sebagai Staf Advokasi dan Kampanye Remotivi, sekaligus sebagai Koordinator Program Rapotivi serta freelancer konsultan media monitoring di Pol-Tracking Institute. Septi merupakan volunteer Youth Proactive Batch 1. Saat pilpres 2014, menjadi konsultan data entry pelanggaran pemilu di Kemitraan (Partnership). Saat ini Septi merupakan salah satu awardee "Beasiswa Unggulan Pegiat Sosial dan Seniman" (BUPSS) dari Kemendikbud angkatan 2015. Baca tulisan lain dari penulis ini

2 responses to “Merisak di Jejaring Sosial? Pikir-pikir Dulu Deh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *