Ingatkan Ahok untuk cegah pembajakan pemodal

11 Alasan untuk Ingatkan Ahok Hentikan Reklamasi Jakarta

Teman Ahok dan pendukung Ahok harusnya bantu ‪#‎IngatkanAhok‬ untuk tolak reklamasi Teluk Jakarta!

Begitu pula yang bukan pendukung Ahok. Masalah ‪#‎ReklamasiJakarta‬ ini bukan cuma soal sepele seperti benci atau cinta Ahok. Reklamasi Jakarta, proyek yang bakal menimbun 5.155 hektar tanah di utara Pantai Jakarta, adalah masalah bagaimana pemodal besar bisa membajak kerja-kerja pemerintahan provinsi DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta sudah bikin macam-macam untuk publik, dari transportasi publik (TransJakarta), ruang publik (taman), dan banyak lagi. Kenapa juga harus garap reklamasi Teluk Jakarta?

Dihitung-hitung, reklamasi Teluk Jakarta itu lebih banyak ruginya: bisa merusak hidup hewan langka, bisa bikin banjir, dan bahkan bisa nambahin macet Jakarta! Tahu enggak Youth reklamasi itu bakal mendatangkan 1,5jt orang baru yang tinggal di pemukiman mewah?

Dan sebenernya Ahok punya kuasa untuk tidak melanjutkan reklamasi.

Ini dia 11 point untuk kita bantu Ingatkan Ahok hentikan reklamasi Teluk Jakarta.

Proyek reklamasi beda dengan Giant Sea Wall

Kita sering tertukar antara proyek reklamasi 17 pulau (yang melibatkan suap Agung Podomoro & anggota DPRD) dengan Giant Sea Wall (yang konon dibangun untuk mencegah Jakarta tenggelam). Padahal Ahok pernah bilang, “Giant Sea Wall tidak ada hubungannya dengan (reklamasi) 17 pulau.” (detik.com, 26/3/2015).

Proyek reklamasi 17 pulau adalah proyek terkait tapi terpisah: megaproyek yang akan membangun 5.155 ha tanah (setengah luas kota Bogor) di utara Pantai Jakarta. Dananya sebesar Rp.150 triliun dan membutuhkan 600 juta meter kubik pasir dikeruk dari provinsi lain, seperti Banten, Lampung, Bangka (Kompas, 6/4).

Izin reklamasi tak pernah diberikan Jokowi

Izin penggarapan reklamasi pertama kali diberikan Fauzi Bowo (Foke) tahun 2010 untuk Pulau D. Foke mengeluarkan 1 izin pelaksanaan. Ahok meneruskannya: dalam setahun mengeluarkan 5 izin (Pulau F, G, H, I, K). Izin pertama diberikan pada anak usaha Agung Podomoro Land untuk Pulau G (Pluit City), sebulan setelah Ahok menjabat gubernur (Desember 2014).

Kontras, Jokowi tak pernah memberikan izin reklamasi satu pun selama 2 tahun menjabat gubernur DKI. Jokowi berhati-hati dalam pengurusan izin reklamasi, khawatir proyek ini hanya menguntungkan developer raksasa (Kompas.com, 12/12/2013).

Ahok sebenarnya tak wajib lanjutkan reklamasi

Reklamasi Teluk Jakarta pertama kali dicanangkan di Keppres no. 52/1995. Keppres ini sering jadi alasan untuk lanjutkan reklamasi, padahal ada Peraturan Pemerintah no. 26/2008 dan Perpres no. 54/2008 (yang juga turunan UU no.27/2007) yang menyebutkan Keppres no. 52/1995 itu tidak berlaku lagi.

Di Perpres no. 122/2012 juga disebutkan pemda harus koordinasi dengan lembaga/kementerian terkait (Kelautan & Perikan, Lingkungan Hidup). Tapi Menteri Kelautan & Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku belum pernah berkoordinasi (Rappler, 3/4).

Ingatkan Ahok, beliau punya kewenangan penuh untuk tak lanjutkan proyek ini.

Reklamasi melemahkan perairan Jakarta

Ahli oseanografi IPB Alan Koropitan menyebutkan, sirkulasi arus akibat reklamasi bakal menurunkan kemampuan air ”mencuci” perairan secara alami dari sedimen dan cemaran (Kompas.com, 30/11/2015). Padahal tanpa reklamasi pun sedimentasi dan pencemaran di Teluk Jakarta sudah parah.

Ini juga disampaikan secara terpisah oleh Ketua Kelompok Teknik Kelautan ITB Muslim Muin (Jakarta Post, 13/1). Menurutnya, 17 pulau tsb bakal membuat kanal di antara pulau dan menghambat laju sungai ke laut. Jarak antara pantai dan pulau yang sejauh 32km juga akan jadi kanal dan memperparah sedimentasi.

Reklamasi bisa landaikan sungai & bikin banjir

Deputi Direktur WALHI Jakarta Zaenal Muttaqien menyebutkan (Kompas, 30/11/2015), reklamasi bakal memicu pelandaian sungai di Jakarta. Di muara sungai akan terjadi nol gravitasi dan menambah potensi genangan, apalagi sebagian wilayah daratan di Jakarta Utara berada di bawah ketinggian muka laut.

Perubahan arus laut akibat reklamasi juga dinilai bisa sebabkan erosi pulau sekitarnya & banjir (Amdal 2003). Ingatkan Ahok, ini sudah pernah dikaji salah satu konsultan Giant Sea Wall: Jan Jaap Brinkman. Menurutnya kunci pencegahan banjir sebenarnya justru ada di ekstraksi air tanah di Jakarta, bukan reklamasi (Jakarta Post, 10/10/2015). Air tanah Jakarta terlalu banyak dikuras oleh gedung bertingkat dan perumahan. Untuk cegah banjir, solusinya justru bukan reklamasi, tapi menambah cakupan pipa air yang kini dikuasai PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta.

Reklamasi ganggu kehidupan nelayan

Sebelum reklamasi, nelayan bisa menjual hasil tangkapannya senilai Rp.300rb-500rb/hari (BBC, 27/11/2015). Nelayan mencari ikan dan rajungan di Kali Adem.

Tapi sejak reklamasi dimulai tahun 2012, nelayan yang tadinya bisa dapat belasan kg hanya dalam beberapa jam sekarang cuma dapat 3-4 kg ikan (Tribun Jakarta, 10/4). Yang biasa dapat 70kg rajungan cuma dapat kurang dari 50kg. Penghasilan merosot jadi cuma Rp.100rb/hari. Limbah, lumpur hitam, bahkan lumpur pink ada di sekitar laut (Jakarta Post, 13/1). Ikan atau rajungan yang harusnya bisa ditangkap sekarang mati berserakan.

Menyediakan rusun bukan solusi bagi nelayan

Nelayan disebut akan diberi ganti rugi rusun di Kepulauan Seribu. Tapi memindahkan nelayan ke rusun di Kepulauan Seribu cuma akan menambah masalah. Kepulauan Seribu berjarak 45km dari Pantai Jakarta–artinya akan ada ongkos bahan bakar kapal & waktu hanya untuk berjualan di Kali Adem atau Muara Angke.

Pemindahan nelayan ke Kepulauan Seribu juga dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan nelayan di sana yang sudah banyak (Jakarta Post, 26/1). Bertambahnya penghuni memperburuk kondisi Kepulauan Seribu yang infrastrukturnya berantakan: power supply buruk & sumber listrik yang bergantung pada diesel. “Saya tidak setuju kalau nelayan dikasih rumah tanpa memikirkan mata pencaharian dari mereka,” ucap Menteri Kelautan & Perikanan Susi Pudjiastuti (Kompas, 4/4).

Bisa hancurkan ekosistem dan hewan langka

Pemprov DKI Jakarta pernah membangun dan membanggakan Suaka Margasatwa Muara Angke (SMMA). Ada 91 jenis burung di wilayah SMMA. Sekitar 17 jenis adalah jenis burung yang dilindungi, seperti bubut Jawa (Centropus nigrorufus), spesies terancam punah di dunia, dan bangau bluwok (Mycteria cinerea) yang hanya berbiak di Pulau Rambut, tak jauh dari Muara Angke. Selain burung, ada juga beragam jenis reptil dan monyet.

Ingatkan Ahok, reklamasi bisa hancurkan kerja keras yang dibangun oleh Pemprov. Keberadaan monyet ini sudah terancam sejak tahun 1992. Saat itu, Ciputra yang mereklamasi pemukiman mewah Pantai Indah Kapuk (PIK) janji akan membuat garapannya ramah lingkungan & akan ganti rugi bila ada. Tapi saat pembangunan PIK korbankan lingkungan, waktu diwawancarai TEMPO (2002), Ciputra mengaku tak pernah menyatakan hal itu. Developer bisa lepas tangan begitu saja dari tanggungan.

Properti pulau diutamakan untuk rumah mewah

“Properti di atas lahan reklamasi ini khusus untuk orang-orang kaya. Kami menjual Pluit City (Pulau G) dalam selama tes pasar, sekitar Rp 1 miliar untuk unit apartemen, Rp 3 miliar hingga Rp 4 miliar untuk rumah, dan ruko Rp 4 miliar ke atas,” kata Matius Jusuf, Executive Marketing Director PT Muara Wisesa Samudra (Kompas, 15/7/2014).

Golf Island (Pulau D), yang izinnya diloloskan Foke, juga ditargetkan sebagai perumahan mewah seharga Rp.30jt per meter persegi. Di pulau itu juga akan terpampang lapangan golf yang luas (Jakarta Post, 7/4). Tiap perumahan mewah akan dibuat eksklusif (gated community). Padahal, normalnya, menurut pakar tata kota Universitas Tarumanegara Suryono Herlambang, perumahan yang terjangkau harusnya paling mahal Rp.10jt per meter persegi. Ingatkan Ahok, masyarakat tak akan mampu punya rumah di pulau hasil reklamasi.

Jakarta makin sesak: akan ada 1,5 juta penghuni baru

Reklamasi diharapkan akan menambah 750rb penghuni baru di Jakarta (Pergub thn 2012), dan bahkan 1,5jt penghuni baru bila mungkin (Raperda thn 2015). Target pasar mereka mencakup wilayah Sumatera dan Kalimantan. Artinya, jumlah orang sebesar ini akan memakan energi listrik, melejitkan ekstraksi air (salah satu penyebab banjir), dan menambah macet Jakarta bila mereka menggunakan mobil pribadi.

Dari 17 pulau, 8 pulau diperuntukkan perumahan mewah, 5 pulau untuk hiburan/pusat perbelanjaan, dan 4 pulau untuk logistik. Kepala Bappeda Tuty Kusumawati bilang ruang terbuka hijau hanya akan tersedia di 4 pulau, itu pun hanya 5%–dari yang tadinya 30% (Jakarta Post, 6/11/2015). Adapun rusun diperuntukkan hanya bagi pekerja untuk perumahan & pusat perbelanjaan itu saja (Jakarta Post, 7/4).

Megaproyek reklamasi sangat rentan korupsi

Ditangkapnya anggota DPRD dan pihak developer Agung Podomoro Land terkait suap Rp.1,14 milyar dalam megaproyek reklamasi hanyalah puncak gunung es.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan, terlihat dari kasus ini bagaimana bagaimana pihak swasta mencoba memengaruhi pembuat kebijakan publik tanpa menghiraukan kepentingan rakyat (Rappler, 3/4). Proyek ini sudah disebut sebagai grand corruption. Ingatkan Ahok, sangat mungkin bagi pengembang untuk melakukan penyuapan lain dalam proyek yang menghabiskan Rp.150 triliun ini.

Sebelumnya, sempat terjadi kontroversi bagaimana pengembang di salah satu pulau (Pulau G) bisa melakukan marketing penjualan hunian Pluit City, padahal baru mengantongi izin reklamasi (Republika, 14/4).

Daripada rumah mewah, lanjut buat ruang publik

Daripada bersikukuh melanjutkan reklamasi dan akhirnya hanya diperuntukkan rumah mewah & pusat perbelanjaan yang dinikmati segelintir kalangan, mari ingatkan Ahok bahwa Pemprov bisa melanjutkan pembangunan ruang publik yang bisa diakses seluruh kalangan tanpa biaya.

Ini misalnya dilakukan Pemprov DKI dengan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Di program yang dikelola istri Ahok, Veronica Tan (selaku Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), RPTRA memberikan ruang bagi anak dan keluarga untuk bermain dan berkembang. Setiap warga di lingkungannya bisa terlibat dalam pengembangan RPTRA. Ruang ini terbuka untuk semua kalangan, tak peduli status sosialnya.

***

Mari bantu #IngatkanAhok!

Jangan sampai pemerintah dibajak pemodal besar Reklamasi Jakarta. Ingatkan Ahok untuk tetap konsisten pada kerja-kerja Pemprov DKI yang bermanfaat bagi khalayak banyak, bukan hanya segelintir pemodal.

Sharing is caring!
Share on Facebook3Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

3 responses to “11 Alasan untuk Ingatkan Ahok Hentikan Reklamasi Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *