2016-03 Data Terpadu AbisGlobal.net

Portal Data Terpadu: Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Berwujud Media Online

Korupsi di kalangan pemerintah ditengarai sebagai salah satu penyebab krisis moneter di Indonesia pada periode 1997-1998.1 Kondisi ekonomi yang terus memburuk pada saat itu, berujung pada gerakan Reformasi Indonesia dan runtuhnya rezim Orde Baru yang dipimipin (Alm.) Presiden Soeharto selama 32 tahun. Sejak saat itulah, kebencian masyarakat dengan tindak pidana korupsi semakin menguat, dan pemberantasan korupsi tidak pernah luput dari perhatian masyarakat.

Hingga saat ini, kebencian masyarakat dengan tindak pidana korupsi masih cukup tinggi. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), yaitu sebuah indeks yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan hasil Survei Perilaku Anti Korupsi yang dilakukan di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota, dengan jumlah sampel 10.000 rumah tangga.2

IPAK Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar 3.59, dari skala maksimum 5 yang bermakna masyarakat memiliki zero tolerance terhadap korupsi dan skala minimum 0 yang berarti masyarakat sangat permisif terhadap korupsi. Meskipun mengalami tren penurunan dari tahun 2013 (3.66), tahun 2014 (3.61), hingga tahun 2015 (3.59), masih dapat dipercaya bahwa masyarakat Indonesia masih idealis untuk menolak korupsi.

Idealisme antikorupsi dari masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan demi muwujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi. Sesuai Pasal 8 UU No. 28 Tahun 1999, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.3

Sayangnya, masih banyak masyarakat yang miskin informasi tentang kiprah lembaga pemerintahan, bahkan di daerahnya sendiri. Masih banyak pemerintahan di daerah yang belum transparan dalam menginformasikan semua aktivitas dan hasil penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya, masyarakat cenderung pasif bahkan masa bodoh, menyerahkan semua urusan yang terkait dengan penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada lembaga berwenang, seperti KPK, kepolisian, dan lain sebagainya. Masyarakat hanya bisa terima beres saja tanpa ikut aktif mengawasi jalannya pemerintahan.

Diperlukan media informasi untuk menyalurkan segala informasi terperinci mengenai aktivitas ataupun hasil penyelenggaran pemerintahan, agar masyarakat tidak buta informasi dan ikut aktif dalam memberantas segala kemungkinan tindak pidana korupsi.

Melihat berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini, media online merupakan pilihan yang tepat, karena mudah diakses oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja dengan menggunakan perangkat seluler dan koneksi internet. Ditambah dengan menjamurnya sumber daya manusia yang menjadi ahli teknologi informasi dan komunikasi, tentu tidaklah mustahil dalam mewujudkannya. Media tersebut dikenal dengan istilah Portal Data Terpadu, seperti yang telah diimpelementasikan oleh pemerintah Provinsi Jakarta dan pemerintah Kota Bandung.

Portal Data Terpadu merupakan sebuah portal data yang menyajikan data-data dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari masing-masing daerah. Portal data ini dibentuk dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Portal Data Terpadu juga merupakan bagian dari penerapan e-government, sebuah konsep pemerintahan modern untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan mempermudah pelayanan masyarakat dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi modern yang ada pada saat ini. Data yang tersaji tidak diperkenankan mengandung informasi yang mengandung rahasia negara, rahasia pribadi atau hal-hal lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang.4

Semua data yang tersedia dipublikasikan langsung oleh lembaga terkait: mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, bahkan hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga terkait. Untuk mempermudah pencarian, semua data juga diberikan kategori, seperti kategori ekonomi, sosial, hingga kebencanaan. Jika data masih dianggap sebagai informasi yang rumit atau sulit dibaca, disediakan visualisasi data dalam bentuk infografis (gambar) agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari penyelenggaraan Portal Data Terpadu ini. Bagi para pelajar, mahasiswa, atau peneliti, portal data bisa dijadikan sebagai salah satu sumber data untuk melakukan penelitian. Bagi para pengusaha atau investor, portal data bisa membantu mereka mencari informasi mengenai potensi yang ada suatu daerah sehingga dapat menemukan peluang bisnis di daerah tersebut. Bagi para penyelenggara pemerintahan, portal data bisa dijadikan sebagai media pencitraan untuk menunjukkan prestasi dan kualitas kepemimpinannya selama menjabat.

Dan yang terpenting, bagi masyarakat, organisasi, atau LSM yang ingin aktif mengawasi pemerintah, portal data bisa memberikan informasi mengenai aktivitas dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dari waktu ke waktu, sehingga masyarakat bisa menggugat apabila ada data yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Semua akan terwujud jika Portal Data Terpadu dikelola dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, sehingga kualitas data dapat dipercaya.

Walaupun lebih efisien (mudah diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja) dan telah ada bukti nyata penerapannya, Portal Data Terpadu ini masih memiliki kendala, sebab tidak semua daerah memiliki jaringan ineternet yang merata. Bahkan masih ada daerah yang belum dijangkau oleh jaringan internet.

Namun, seiring berkembangnya teknologi, kendala tersebut pasti dapat diatasi. Harapannya, apa pun media yang digunakan, semoga pemerintah semakin terbuka dalam memberikan informasi terkait penyelenggaran pemerintahan, sehingga masyarakat dapat aktif mengawasi, demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

***

1. Krisis Keuangan Asia di Indonesia (http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/ krisis-keuangan-asia/item246)

2. Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik No. 21/02/Th. XVIII, 22 Februari 2016

3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

4. Dikutip dari keterangan webiste Portal Data Terpadu Provinsi Jakarta (http://data.jakarta.go.id) dan Kota Bandung (http://data.bandung.go.id)

Foto dari: AbisGlobal.net

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Tentang Iqbal Hanif

Lulus dari jurusan Statistika Institut Petanian Bogor (IPB) tahun 2015. Di masa kuliahnya, penulis aktif berorganisasi sebagai ketua Departemen Science and Technology di Interntational Association of Students in Agricultural and Related Science (IAAS) IPB, wakil ketua Ikatan Mahasiswa Bumi Rafflessia (IMBR) IPB, dan ketua Departemen Database Center di Himpunan Profesi Gamma Sigma Beta (GSB) IPB. Selain itu, penulis juga aktif menulis di Pewarta-Indonesia.com dan Koran Kampus IPB. Penulis juga pernah terpilih sebagai delegasi “Temui Wakilmu” edisi pertama di DPR RI, Jakarta. Saat ini penulis berprofesi sebagai asisten peneliti di Bank Indonesia, Jakarta. Baca tulisan lain dari penulis ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *