Whistleblower

Memperkuat Kerja KPK: Jangan Takut Jadi Whistleblower!

Menilik kembali ke belakang, fraud (kecurangan) di Indonesia tempo dahulu terkait Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). VOC didirikan tahun 1602 dan selama 200 tahun menikmati kejayaan kolonialisme dan monopoli perdagangan di Asia, khususnya di Indonesia.

VOC diakui sebagai perusahaan multinational pertama di dunia dan perusahaan pertama di dunia yang menerbitkan saham. Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami penurunan sehingga dijuluki sebagai Vergaan Onder Corruptie (merujuk akronim VOC) yang diterjemahkan sebagai ‘binasa oleh korupsi’ atau ‘perished by corruption’. VOC bangkrut dan secara formal dibubarkan pada tahun 1800 dan kepemilikan aset dan utang diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia.[1]

Fraud (kecurangan) terjadi karena berbagai sebab, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Yang paling mendasar dari berbagai sebab itu adalah karena ketamakan (greediness). Semangat untuk memenuhi keinginan (bukan kebutuhan) yang seolah tiada batas menjadikan seseorang melakukan tindakan apapun. Keinginan ini dipicu oleh gaya hidup konsumerisme yang mengagungkan kepuasan materi dan pula mengagungkan penampilan mewah pada kalangan tertentu. Didukung oleh lingkungan kerja dan ataupun lingkungan keluarga yang permisif dengan kecurangan, maka melakukan tindakan curang itu dianggap sebagai suatu kewajaran dan bahkan keharusan (Ludigdo,2013).

Dalam subjektifitas penulis, korupsi dilakukan untuk memenuhi kepuasan akan materi yang sangat tinggi, bukan hanya semata-mata sekedar mencukupi kebutuhan pribadi. Lantas kemudian dengan gaduhnya revisi UU KPK, apa yang sebenarnya bisa kita perbuat untuk memperkuat kerja KPK?

Memperkuat kerja KPK bisa ditinjau dari banyak perspektif, sesuai dengan bidang kerja. Mengawal dan mengkritisi revisi UU KPK adalah salah satu cara dan bentuk kekuatan masyarakat dari berbagai kalangan untuk memperkuat kerja KPK dan memberantas korupsi di negeri ini. Salah satu cara untuk memperkuat kerja KPK adalah memanfaatkan whistleblower system yang sudah dirancang oleh KPK.

Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja. Dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.[2]

Istilah whistleblower pertama kali digunakan kepada pegawai pemerintah yang menyampaikan pengaduan ke publik (go public) tentang adanya korupsi atau salah kelola pada lembaga pemerintah. Saat ini pengertian whistleblower telah digunakan secara meluas, whistleblower juga digunakan dalam hubungan dengan aktivitas yang serupa yang terjadi pada sektor swasta. Whistleblower sering harus membayar mahal atas tindakan ketidaksetujuannya terhadap tindakan yang menyimpang. Watkin, Cooper, dan Rowley menyampaikan pengalamannya yang relatif terhindar tanpa cedera (unscathed), namun sebagian besar dari whistleblower tidak beruntung dan bahkan dipecat dari pekerjaannya.[3]

Dalam etika, whistleblowing mendapat arti lebih khusus lagi: menarik perhatian dunia luar dengan melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Dalam konteks pemerintahan, misalnya, terjadi whistleblowing bila seorang pegawai negeri memberitahukan kepada pers tentang praktik-praktik korupsi dari atasannya (Bertens, 2013).

Survei yang dilakukan oleh ACFE menunjukkan bahwa hampir 50% kasus kecurangan yang terjadi pada tahun 2008 dapat diungkap melalui tips atau keluhan dari pegawai, pelanggan, pemasok atau sumber yang lain termasuk whistleblower sebesar 46,2% dan sebesar 34,2% pada tahun 2006. Tips merupakan alat yang relatif efektif untuk mengungkap adanya kecurangan/korupsi.

Yang perlu untuk diperhatikan adalah whistleblowing mempunyai aturan dan kriteria bagi yang melakukannya. Dikutip dari KPK, ada pun kriteria pengaduan yaitu:

  1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002.
    1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
    2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
    3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana.
  3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK.
  4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Dari kriteria tersebut memang nampaknya tak mudah bagi whistleblower untuk mengadukan indikasi korupsi yang terjadi di sekitarnya. Namun, whistleblowing bisa dilakukan dimana saja dimulai dengan pengaduan di bagian internal baik itu perusahaan, organisasi, lembaga dsb.

Untuk mengatasi keraguan bagi pihak pelapor tentang kerahasian atas informasi yang diberikan, Kementerian Keuangan secara tegas telah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing). Dalam sistem ini setiap pegawai/pejabat akan dapat saling menjadi mata-mata satu sama lain dalam rangka pemberantasan korupsi.[4]

Menjadi whistleblower memang tak semudah yang dibayangkan. Jika sistem ini tegas dilakukan maka harus ada kerjasama yang aktif antara KPK, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat itu sendiri sebagai kontrol sosial. Sistem ini memang dibenarkan secara etika, sehingg untuk memperkuat kerja KPK kita bisa memanfaatkan sistem ini sebagai bentuk pengawalan dan pencegahan korupsi.

Jangan pernah takut untuk menjadi whistleblower!

***

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_East_India_Company

[2] kpk.go.id

[3] http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/168-artikel-pengembangan-sdm/10977-peran-peniup-peluit-dalam-pemberantasan-korupsi

[4] http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/168-artikel-pengembangan-sdm/10977-peran-peniup-peluit-dalam-pemberantasan-korupsi

Ilustrasi: The Spirit Science

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Tentang Izza Akbarani

Mahasiswi semester 8 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Izza yang lahir di Pasuruan, 26 Agustus adalah penerima Beasiswa Bank Indonesia. Ia aktif berorganisasi sebagai Sekretaris Kabinet Eksekutif Mahasiswa UB (2015), Sekretaris Departemen Sosial dan Politik di BEM FEB UB (2014), dan berkecimpung di pers kampus (2014). Baca tulisan lain dari penulis ini

3 responses to “Memperkuat Kerja KPK: Jangan Takut Jadi Whistleblower!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *