2016-03-15-Ahok-Pelanggar-HAM

Koordinator KontraS: Percuma Tak Korupsi Kalau Melanggar HAM

Di ibukota Jakarta, terdapat 56.451 korban pelanggaran HAM selama November 2014 hingga Oktober 2015, saat Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menjabat sebagai gubernur. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menilai, citra Ahok sebagai pemimpin bebas korupsi tidak cukup bila sebagai gubernur ia masih membiarkan dan melakukan pelanggaran HAM.

“Tidak korupsi tapi melanggar HAM artinya sama saja. Kalau dia melanggar HAM, dia punya potensi korupsi. Kalau dia korupsi, dia punya potensi melanggar HAM,” ujar Haris dalam seminar Anti-Corruption and Democracy Outlook 2016 di Le Meridien, Jakarta (15/3).

Haris menganggap pelanggaran HAM dan korupsi tidak bisa dilihat secara terpisah. Korupsi sendiri adalah bentuk dari pelanggaran HAM, sebab hak rakyat atas fasilitas dan layanan publik yang baik direnggut oleh penyelewengan uang negara. Salah satu prinsip HAM adalah hak untuk hidup layak. Hak untuk hidup layak bisa tidak tersedia ketika terjadi korupsi. Haris melihat di sinilah pentingnya agar gerakan antikorupsi sejalan dengan gerakan HAM.

Selama Ahok menjabat hingga Oktober 2015, 56.451 korban pelanggaran HAM di Jakarta termasuk dalam sektor perburuhan, masyarakat urban, peradilan yang jujur dan tidak memihak (fair), serta minoritas dan kelompok rentan. Haris menyebutkan LBH Jakarta juga menerima 1322 pengaduan pelanggaran HAM.

“Orang yang bilang, ‘saya akan bunuh seribu orang untuk selamatkan sejuta orang,’ itu agak mengerikan,” ujarnya, merujuk pada ucapan Ahok menyoal penggusuran Kampung Pulo. Saat itu Ahok mengklaim kalau perlu ia akan membunuh sebagian warga Jakarta untuk melancarkan penggusuran. Penggusuran tersebut dinilai tak memenuhi Kovenan Internasional PBB karena dilakukan tanpa persetujuan warga.

Sikap Ahok yang sedemikian, Haris nilai, menunjukkan komitmen antikorupsi gubernur Jakarta tersebut yang setengah hati. Ahok menampilkan dirinya sebagai pemimpin transparan (terbuka) dan tidak korup, tapi ia tak keberatan untuk membiarkan dan melakukan pelanggaran hukum lain yang merenggut hak sebagian warga Jakarta. Perenggutan hak warga Jakarta ini tak berbeda dengan perenggutan hak yang diakibatkan korupsi.

“Anda akan menghargai keterbukaan hanya saat Anda menghargai manusia,” ucap Haris.

Dalam kesempatan terpisah (26/11/2015), peneliti Murdoch University Ian Wilson juga sempat mengkritik gaya kepemimpinan yang terlalu sibuk pada sosok yang bebas korupsi.

Ian khawatir upaya antikorupsi dalam pengelolaan kota Jakarta hanya dijadikan publisitas (gimmicks). “Ada anggapan, kalau saya transparan, saya terbuka, saya tak korupsi, lalu itu cukup,” ujarnya. Menurut Ian anggapan itu mengaburkan permasalahan. Pemerintah bisa jadi tak korupsi, tapi juga tak memenuhi kebutuhan warga. Warga bisa tetap tak mendapatkan hak-hak sosial-ekonomi seperti pendidikan dan kesehatan, meski di bawah pemerintahan yang bersih.

Hal ini senada dengan yang disampaikan Sri Palupi, peneliti The Institute for Ecosoc Rights. Menurut Sri (20/2), pembangunan terlalu sibuk dengan pengelolaan pemerintahan yang bebas korupsi, tapi tidak mengedepankan kesejahteraan masyarakat sebagai cita-cita yang mestinya dicapai.

“Tujuan pembangunan direduksi cuma jadi antikorupsi, bukan kesejahteraan,” papar Sri.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *