2016-03-01 hasil diskusi SINTESIS

Korupsi di Perusahaan, Rugikan Konsumen tapi Jarang Diperhatikan

Bila bicara korupsi, yang lebih sering dibicarakan adalah korupsi di sektor publik (birokrasi dan pemerintahan). Padahal korupsi di sektor swasta tak kalah gawat. Menurut data Global Corruption Barometer tahun 2010, uang suap hingga sejumlah US$ 40 miliar mengalir dari berbagai perusahaan.

Uang sejumlah besar itu, bila dibiarkan terus mengalir, ujungnya bisa melumpuhkan ekonomi. Tercatat, krisis ekonomi tahun 1990-an yang menumbangkan perusahan besar seperti Enron dan Subprime Mortgage disebabkan aliran deras suap. Hal serupa terjadi saat krisis di Amerika Serikat tahun 2007 yang menggegerkan Lehman Brothers.

“Kenapa ekonomi bisa crash, karena mereka [perusahaan-perusahaan besar] too big to fill. Saat mereka ambruk, pemerintah harus menyelamatkan, misalnya karena tenaga kerjanya terlalu banyak,” ujar Rofikoh Rokhim dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada diskusi di Le Meridien Hotel, Rabu (24/2) silam.

Selain menyebabkan krisis, praktik suap di sektor swasta juga mendorong bisnis dikuasai oleh satu perusahaan (monopoli) dan kongsi beberapa perusahaan (kartel). Tapi, yang paling terdampak dari suap-menyuap perusahaan justru adalah konsumen.

“Suap meningkatkan harga dan mengurangi surplus konsumen,” ujar Rofikoh. Artinya harga suatu produk akan jadi lebih mahal dari harga seharusnya karena pengusaha harus memasukkan ongkos untuk menyuap ke dalam biaya produksi. “Pengusaha nggak mungkin mau rugi dong, jadi biayanya dilimpahkan ke konsumen,” kata dosen Fakultas Ekonomi tersebut. Ia mencatat, perusahaan bisa mengeluarkan 10% dari total biaya produksi hanya untuk suap.

Menyuap demi melancarkan bisnis

Rofikoh menyayangkan perhatian yang kurang pada korupsi di sektor swasta meski akibatnya fatal. Berdasarkan penjelasannya, korupsi di sektor swasta lazim dilakukan untuk dua tujuan: bila biaya yang ditanggung untuk menyuap bisa lebih menguntungkan produksi dalam jangka panjang, serta bila biaya suap lebih murah untuk mengurangi utang pajak.

Untuk tujuan pertama, menurut Rofikoh, ada dua kategori tindakan yang dilakukan pengusaha. “Pertama adalah korupsi untuk membatasi aktivitas ekonomi pesaing usaha. Yang kedua adalah korupsi untuk mendukung ekspansi usaha,” paparnya.

Korupsi untuk membatasi aktivitas ekonomi bentuknya adalah bagaimana grup bisnis menyuap pemerintah untuk mendapat perlindungan dari pesaing. Pemerintah kemudian akan menyulitkan pesaing usaha yang berencana masuk bisnis yang sama dengan si penyuap.

Sedangkan korupsi untuk mendukung ekspansi usaha adalah bagaimana pengusaha ingin memasuki bisnis baru tanpa ingin repot mengurus izin. “Supaya cepat, mereka menyuap saja.” jelas Rofikoh.

Sementara itu, korupsi sektor swasta untuk tujuan kedua adalah cara pengusaha mengurangi utang pajak dengan menyuap petugas pajak. “Daripada bayar pajak 100 juta, mending bayar 5 juta buat [menyuap] petugas pajaknya,” katanya menjelaskan. Kasus Gayus Tambunan adalah salah satu contoh suap yang dibayarkan pada petugas pajak.

SINTESIS: upaya cegah korupsi di sektor swasta

Pentingnya mencegah korupsi di sektor swasta inilah yang mendorong Transparency International Indonesia (TII) untuk membangun platform Sistem Integritas Bisnis (SINTESIS). “Platform SINTESIS adalah portal pembelajaran untuk mitigasi risiko korupsi dan desain program antikorupsi efektif,” ucap Wahyudi Tohari dari Departemen Economic Governance TII.

Dikembangkan dari pengalaman TII mendampingi sektor swasta selama beberapa tahun, SINTESIS merupakan portal e-learning (pembelajaran online) bagi sektor swasta untuk mempraktikkan bisnis yang bebas korupsi. SINTESIS dikembangkan dalam bentuk e-learning karena menurut Wahyudi akses online akan memudahkan pembelajaran. “Semua orang punya Android sekarang, bisa menjangkau luas,” sebutnya.

SINTESIS memiliki enam topik pembelajaran: gratifikasi, LHKPN, keterbukaan informasi, complaint handling mechanism (CHM), whistle-blowing system (WBS), dan collective action. Wahyudi berharap portal ini akan membantu keterpaparan pegawai terhadap risiko korupsi.

Ke depannya, masyarakat terutama yang bekerja di sektor swasta diharapkan juga bisa berperan dalam mengurangi korupsi di perusahaan. Sektor swasta harus diawasi konsumen. “Sekarang memang belum, tapi nanti [masyarakat] harus bisa bilang, ‘eh awas ya kamu korupsi,’ karena konsumen yang paling terdampak,” tutup Rofikoh.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

3 responses to “Korupsi di Perusahaan, Rugikan Konsumen tapi Jarang Diperhatikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *