2016-03-04 Heroik Pratama Perludem

Kepala Daerah Tanpa Dukungan DPRD Rentan Korupsi

Kerja pemerintahan sulit berjalan efektif bila partai politik yang mengusung seorang kepala daerah tidak memiliki mayoritas kursi di parlemen daerah (DPRD). Pasalnya, kebijakan publik yang diusulkan oleh pemerintah derah perlu disetujui DPRD. Bila pemerintah daerah dan DPRD tidak sepaham, maka bisa terjadi konflik.

Konflik antara pemerintah daerah dan DPRD yang berkepanjangan bisa berakibat pada jalan buntu (deadlock) pengambilan keputusan dan kebijakan publik. “Tapi dalam konteks Indonesia, deadlock dalam perumusan kebijakan publik hampir jarang terjadi,” ujar Heroik Pratama, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) saat ditemui di Gandaria (29/2).

Menurut Heroik, ketika pemerintah daerah berkonflik dengan DPRD, yang kemudian terjadi adalah kemungkinan kedua: suap kebijakan, yang dalam literatur ilmu politik disebut influence.

“Bila perumusan kebijakan tersendat, butuh pelumas. Pelumas ini bentuknya barter,” papar Heroik. Untuk mempermudah pembahasan dengan DPRD yang tidak sepaham, pemerintah daerah akan melakukan suap kebijakan. Suap kebijakan bisa dijadikan cara bagi kepala daerah untuk memuluskan usulan perda atau APBD. Alhasil, kebijakan publik yang dihasilkan bersifat transaksional, yang bisa berujung pada praktik korupsi. Kepala daerah bisa menjanjikan DPRD sesuatu, asalkan membantu menyetujui usulan perda atau APBD.

Berdasarkan penjelasan Heroik, suap kebijakan ini yang bisa membantu disetujuinya kebijakan pemerintah daerah oleh DPRD, meskipun partai politik yang mengusung sang kepala daerah bukan merupakan partai mayoritas di DPRD.

Berkaca dari kondisi ini, Heroik menilai Pilkada 2015 lalu belum mampu menciptakan pemerintahan yang efektif. Sebabnya, hasil penelitian Perludem menunjukkan Pilkada silam menghasilkan kepala daerah yang tak mempunyai dukungan mayoritas DPRD.

Perludem meneliti pada tiga lokus daerah Pilkada: 7 provinsi yang melaksanakan Pilkada, 27 kabupaten/kota yang hasil Pilkada dimenangkan incumbent, dan 45 daerah yang hasil Pilkada dimenangkan perempuan. Hasilnya, sebagian besar kepala daerah terpilih didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki persentase kursi di DPRD kurang dari 50%.

Dari tujuh provinsi, kepala daerah terpilih yang secara signifikan punya dukungan partai politik pengusungnya di DPRD hanya Kalimantan Selatan, itu pun cuma 40% kursi. Berikutnya diikuti oleh Kepulauan Riau (38%). Selebihnya hanya punya dukungan di bawah 30%: Sulawesi Utara (29%);  Sulawesi Tengah (29%); Jambi (25%); Sumatera Barat (23%); dan Bengkulu (22%).

Di kabupaten/kota, beberapa kepala daerah memiliki dukungan mayoritas DPRD. Seperti di Kabupaten Padang Pariaman (80%), Halmahera Timur (70%), Bandar Lampung (62%), dan Solo (53%). Tapi sebagian besar kabupaten/kota masih memiliki dukungan minoritas DPRD, termasuk Depok (30%), Surabaya (26%), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (0%).

Fragmentasi politik dan hubungan pusat-daerah juga buruk

Situasi ini, menurut pengamatan Heroik, diperburuk dengan kondisi terfragmentasinya partai politik di DPRD. DPRD akan semakin efektif dalam mengambil keputusan bila solid dan tidak terfragmentasi. Berdasarkan temuan Perludem, Pilkada 2015 justru menghasilkan DPRD dengan tingkat fragmentasi politik yang tinggi.

“Parlemen daerah yang menjadi lokus penelitian memiliki nilai rata-rata effective number party in parliament (ENPP) lebih dari tujuh. Nilai ini menunjukkan bahwa ada lebih dari tujuh partai politik yang memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan,” jelas Heroik.

Indeks ENPP adalah indeks untuk mengukur tingkat fragmentasi parlemen. Semakin besar indeks ENPP, maka semakin terfragmentasi parlemen dan semakin sulit keputusan diambil. Dari tujuh provinsi yang diteliti, Bengkulu memiliki indeks ENPP tertinggi (9,4), yang artinya ada 9 partai yang terlibat dalam pengambilan kebijakan. Sementara indeks terendah ada pada Sulawesi Utara (5,9), yang artinya ada 6 partai terlibat.

“Ada 5 partai saja sudah termasuk multipartai ekstrem, sudah sangat terfragmentasi,” ujar peneliti Perludem ini.

Heroik juga menyebutkan koalisi pemerintahan daerah yang tidak selaras dengan koalisi pemerintahan pusat. Koalisi yang tidak selaras dapat menyebabkan kerja pemerintah daerah dengan pusat yang tidak selaras pula. Hal ini terutama berpengaruh perihal transfer dana pusat pada daerah, baik dalam wujud Dana AlokasiUmum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Logikanya, jika koalisi pusat dan daerah selaras akan sangat mudah bagi pemerintah daerah untuk meraih alokasi keuangan negara tersebut,” ujar Heroik menjelaskan, “Tapi jika koalisi partai politik pusat dengan koalisi partai politik daerah tidak sejalan bahkan konflik, pemerintah pusat bisa mempersulit akses terhadap alokasi anggaran tersebut.”

Ketidakselarasan-ketidakselarasan ini yang pada akhirnya ia nilai dapat menyebabkan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang transaksional. Pilkada serentak, menurutnya, mesti dirancang untuk menciptakan fragmentasi politik yang rendah agar mewujudkan pemerintahan yang efektif.

.

Foto: Usep/Rumah Pemilu