2016-03-16-haris-azhar-kebebasan

Kebebasan Berekspresi Cuma Milik Pejabat, Bukan Milik Kita

Setahun terakhir Indonesia mengalami rentetan pembatasan kebebasan berekspresi. Di tahun 2015, KontraS mencatat ada 238 peristiwa pembatasan kebebasan semena-mena. Pelaku pembatasan ini didominasi oleh aparat kepolisian (85 kasus), pejabat publik (49 kasus), organisasi-organisasi kemasyarakatan (31 kasus), aparat TNI (17 kasus), juga universitas (5 kasus).

Pembatasan ini dinilai sangat berkebalikan dengan yang ada di antara pejabat publik. Selama setahun terakhir, pejabat publik kerap melemparkan pernyataan-pernyataan yang menuai kontroversi. “Kebebasan berekspresi cuma milik pejabat publik, bukan masyarakat sipil. Bukan milik kita,” sindir Koordinator KontraS Haris Azhar pada seminar Anti-Corruption and Democracy Outlook 2016 di Sudirman, Jakarta (15/3).

Beberapa pelarangan oleh aparat kepolisian misalnya adalah pembatalan paksa panel diskusi peristiwa 1965 di Ubud Writers and Readers Festival 2015 di Bali, Oktober silam. Masih di bulan Oktober, kepolisian juga membredel Majalah Lentera Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Oleh pihak universitas, pembatasan kebebasan berekspresi dilakukan Universitas Brawijaya Malang yang melarang pemutaran film Samin vs Semen tentang konflik lahan.

Pembatasan oleh pemerintah dilakukan lewat pemblokiran website radikal. Menurut Haris, seharusnya website radikal diperkarakan ke pengadilan alih-alih diblokir. Pasal mengenai ujaran kebencian bisa digunakan, tapi yang terjadi adalah pemblokiran tanpa pengadilan. “Ini gayanya siapa? Gayanya Orde Baru,” katanya.

Di tahun 2016, pembatasan kebebasan berekspresi kembali menjegal. Ancaman ormas membatalkan penayangan film Pulau Buru Tanah Air Beta yang seharusnya diputar hai Rabu, 16 Maret di Goethe Institute Menteng. Film ini menceritakan pengalaman tahanan politik di Pulau Buru.

Sementara itu, pejabat publik selama setahun terakhir kerap menyampaikan pernyataan kontroversial tanpa perlu mempertanggungjawabkannya.

Haris mengambil contoh pernyataan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso. Saat menanggapi tentang kriminalisasi pengguna narkoba, Budi berkomentar, “Bandar-bandar narkoba itu berlindung di balik status pengguna saja, akhirnya dia hanya kena rehabilitasi. Begitu rehabilitasi, pakai duit siapa? Ya duit negara. Artinya, merugikan negara dua kali,” ujar Budi saat itu. Padahal memenjarakan pengguna narkoba justru bisa membuatnya menjadi pengedar akibat tata kelola penjara yang buruk.

Contoh lain yang dicatat Haris adalah komentar Menko Polhukam Luhut Panjaitan menyoal warga Papua. Luhut mengusir warga Papua yang selama ini menjadi korban kekerasan aparat. “Ya pergi saja mereka ke MSG (Melanesia Spearhead Group) sana, jangan tinggal di Indonesia lagi,” gertak Luhut yang ditirukan Haris.

Komentar-komentar pejabat publik tersebut menurut Haris bisa dengan mudahnya dilemparkan tanpa ada pembatasan. Pejabat publik bisa sewenang-wenang membuat pernyataan tanpa perlu menghadapi pembatasan, seperti yang terjadi di masyarakat sipil.

Hasil riset World Justice Project, Indonesia ditunjukkan sedang mengalami kecenderungan pemburukan infrastruktur hukum. Warga kerap menjadi subjek pembatasan dan pelanggaran HAM. Sementara hasil riset Freedom House menempatkan Indonesia dalam status partly free, yang artinya Indonesia termasuk separuh merdeka. Ruang-ruang yang seharusnya jadi bagian milik publik, masih dimiliki negara.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *