2016-03-15-buruh-migran-ASEAN

Berkontribusi Tanpa Perlindungan: Buruh Migran di ASEAN

Di hadapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), perlindungan terhadap buruh migran dinilai masih sangat buruk. Buruh migran sangat terancam dengan semakin derasnya arus keluar-masuk pekerja di masa MEA. 2015 silam, misalnya, ada kasus TKI Wilfrida Soik yang terancam hukuman mati di Malaysia.

Mirisnya, Wilfrida hanyalah satu dari ribuan kasus buruknya perlakuan pekerja warga negara Indonesia (WNI). Data Global Slavery Index 2014 mencatat ada 714.100 WNI yang menjadi korban perbudakan modern. Perbudakan modern yang dimaksud adalah kerja paksa di lingkup domestik, agrikultur, dan perikanan.

“Dari 169 negara yang diindeks, Indonesia ada di peringkat ke-8 terburuk,” ujar Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care dalam acara Anti-Corruption and Democracy Outlook 2016 di Hotel Le Meridien, Jakarta (15/3). “Di ASEAN, yang terburuk termasuk di antaranya ada Thailand,” tambahnya.

Kondisi ini ironis mengingat kontribusi buruh migran di lingkup ASEAN. Anis mengambil contoh di Malaysia. Menurut Statistik Pekerja Asing 2015, paling tidak ada 90 ribu WNI yang bekerja di Malaysia. “Tapi setiap hari selalu ada kasus kapal tenggelam. Orang-orang dideportasi,” ujar Anis.

Kasus kapal tenggelam seringkali merupakan kasus kapal yang memuat buruh migran yang dideportasi karena tidak memiliki dokumen. Mereka sering dihambat dalam pengelolaan birokrasi dan mahalnya transportasi untuk pulang ke tanah air, hingga terpaksa naik kapal yang kelebihan muatan.

Tercatat, tahun 2014 buruh migran Indonesia menyumbang devisa sebesar Rp.100 triliun. Dengan kontribusi sebesar itu, buruh migran masih terancam pemotongan gaji semena-mena, direnggutnya paspor, kekerasan dan pelecehan seksual, serta diberhentikan dari pekerjaan secara tidak sah.

Buruh migran juga sering menghadapi ancaman hukuman mati, seperti di Malaysia. Satgas Perlindungan TKI mencatat ada 182 WNI terancam dihukum mati di tahun 2014. Perihal hukuman mati, Koordinator KontraS Haris Azhar yang juga hadir di seminar menyayangkan lalainya politik hukum pidana Indonesia dalam menyelamatkan buruh migran. Padahal negara sebenarnya memiliki paling tidak dua cara untuk menyelamatkan WNI di negara asing.

Cara pertama adalah retroaktif, yakni dengan mendesak lewat kekuatan diplomatis. Cara lainnya adalah secara administratif. “Indonesia juga punya cara administratif. Setiap TKI membayar uang bantuan hukum secara akumulatif. Uang yang dibayarkan buruh lain bisa dipakai untuk membantu temannya,” papar Haris.

Minimnya komitmen ASEAN pada perlindungan HAM

Atnike Nova Sigiro dari FORUM-ASIA menganggap komitmen ASEAN pada perlindungan hak asasi manusia (HAM) ibarat komitmen Orde Baru pada HAM.

“Dulu, ASEAN tidak mengakui HAM. Pemimpin-pemimpin ASEAN dulu punya konsep Asian values. [Menurut konsep itu] kita orang Asia, mempraktikkan HAM dengan cara sendiri,” papar Atnike. Konsep Asian values tumbuh di medio tahun 80-an ketika negara-negara ASEAN masih banyak yang mempraktikkan rezim otoriter atau demokrasi semu. Seiring dengan demokratisasi, negara-negara ASEAN baru mulai mengakui HAM. Tahun 2007, ASEAN Charter memuat prinsip-prinsip yang menjunjung HAM. Tahun 2009-2010 juga didirikan Komisi HAM ASEAN.

Tapi komitmen ASEAN pada perlindungan HAM masih dianggap tidak sepenuhnya. “ASEAN Charter memuat Asian Way. Ini melindungi negara-negara ASEAN dari membicarakan HAM,” ujar Atnike.

Atnike juga menyebutkan adanya prinsip non-interference. Suatu negara ASEAN bisa menganggap masalah di negaranya adalah masalahnya sendiri yang tak boleh dicampuri negara lain. Komisi HAM ASEAN pun masih bergerak berdasarkan konsensus; bila ada negara yang menganggap masalah di negaranya tak bisa dicampuri negara lain, maka Komisi HAM ASEAN tak punya kuasa apa pun.

“HAM di ASEAN masih select and choose,” kata Atnike.

Anis menyesalkan abainya ASEAN pada kasus perlindungan HAM, terutama dalam hal perlindungan buruh migran. Dari 10 negara anggota ASEAN, hanya Filipina yang satu-satunya meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Domestik. Ia menyebutkan, memang ada draf konvensi ASEAN tentang pekerja domestik yang sudah rampung disusun tahun 2014, tapi yang meratifikasi sampai hari ini juga hanya Filipina dan Indonesia.

“Kita bicara ASEAN, tapi ASEAN itu siapa? Apakah Wilfrida Soik masalah ASEAN?” sesal Anis. “ASEAN sangat elitis. Elite ASEAN tak pernah bicara kasus seperti ini. Rasa ke-ASEAN-an tidak terasa ke grassroot masyarakat,” tambahnya lagi.