2016-03-29-bedah buku rizki febari

Belajar dari Kesuksesan Lembaga Antikorupsi Hong Kong

Independensi adalah tantangan utama tiap lembaga antikorupsi di dunia. Ini terutama perlu diperhatikan pada saat perekrutan karyawan baru. Di situ peran dari elemen masyarakat harus berani melakukan pemantauan. Demikian paparan Ubed Ubeidillah Badrun, dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ), seraya membuka diskusi pada kegiatan bedah buku di UNJ (29/3).

Buku berjudul “Politik Pemberantasan Korupsi” karya Rizki Febari yang dibedah hari ini membuka diskusi terkait lembaga pemberantasan antikorupsi di Indonesia yang dibandingkan dengan negara lain, terutama Hong Kong. Meskipun masyarakat sipil banyak terlibat dalam gerakan merespon kasus kriminalisasi KPK, hal ini bukan berarti masyarakat berhenti mengikuti sistem yang korup. Masyarakat masih sangat permisif pada korupsi.

Namun bukan berarti Indonesia tidak dapat bersih dari koruptor. Hanya saja perlu kesadaran bahwa korupsi adalah PR bersama untuk diberantas.

Buku yang dikembangkan dari riset Febari tersebut membahas Independent Commission Against Corruption (ICAC) besutan Hong Kong. ICAC pernah mengalami perseteruan sengit saat masih di bawah rezim otoriter. Mirip seperti di Indonesia, mereka pernah diprotes dan kantornya pernah dituntut akan dibakar. Seiring berjalannya waktu, ICAC dapat berjalan efektif setelah mendapat dukungan dewan perwakilan rakyat, masyarakat, dan juga penegak hukum.

“Hal tersebut yang menarik saya untuk mengembangkan riset ini, ada lembaga unik disebut KPK yang ternyata tidak hanya terisolasi seperti di Indonesia,” ujar Febari.

Menurutnya kepopuleran lembaga antikorupsi yang baru saja dimulai pada akhir abad ke-20 masih memiliki teka-teki yang harus dijawab bersama. Sebab, banyak negara membentuk lembaga pemberantasan korupsi pada saat dalam proses transisi menuju negara yang demokrasi. Namun, hanya Hong Kong yang menjalankan dan melawan sistem korup di masa pemerintahan kolonial Inggris. Lembaga ini pun bisa melakukannya tanpa perlu menghukum mati koruptor. Harapannya kesuksesan ICAC dapat diterapkan pada KPK Indonesia.

Lia Toriana dari Transparency International Indonesia menyebutkan, politik dalam pemberantasan korupsi seharusnya dapat dilakukan anak muda dan mahasiswa. Khususnya mengingat demografi anak muda yang begitu melunjak dari tahun ke tahun. Seperti halnya yang dilakukan anak muda di Hong Kong pada tahun 2014 saat Umbrella Revolution. Gerakan anak muda itu mempertahankan demokrasi dan kebebasan berpendapat di Hong Kong.

Menurut Lia, seharusnya anak muda Indonesia dapat memanfaatkan medium yang saat ini sangat dekat dengan sehari-harinya, smart phone. Facebook, Twitter, Instagram, Path, maupun blog sudah menjadi alat anak muda untuk mengekspresikan apa yang dirasakan, hanya perlu diorganisasi untuk tujuan bersama.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *