2016-03-tolak-suap-polisi

Saat KPK Dilemahkan, Kita Bisa Apa?

Setiaji Wibowo dalam tulisannya “Kritik Soal Kesakralan KPK” menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak harus selalu dikaitkan dengan adanya sebuah institusi khusus yang menangani korupsi (Anti-Corruption Agency/ACA). Memang betul adanya demikian, namun dalam konteks Indonesia dengan tingkat korupsi tinggi, keberadaan KPK sebagai trigger mechanism masih sangat diperlukan.

Alasan dibentuknya KPK adalah masih belum efektifnya pemberantasan korupsi yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan. Jika Corruption Perception Index (CPI) dijadikan salah satu indikator untuk membaca kondisi korupsi di Indonesia, tercatat dari tahun 2001 hingga 2003, indeks Indonesia stagnan di posisi 1,9 kemudian meningkat di tahun 2004 dengan kenaikan 0,8 poin, sehingga di tahun 2010 CPI Indonesia adalah 2,8 (dengan skor 10-0 terbersih-terkorup). Di tahun 2015, skor CPI Indonesia adalah 36 (dengan skor 100-0 terbersih-terkorup).

Walaupun peningkatannya tidak begitu cepat, namun perubahan tersebut menunjukkan tren yang positif.

Seiring meningkatnya upaya pemberantasan korupsi, lembaga penegakan hukum (kepolisian dan kejaksaan) harus terus berbenah diri. Pasalnya Global Corruption Barometer menunjukkan bahwa 91% responden di Indonesia merasa kepolisian adalah institusi yang korup, sementara 86% responden merasa kejaksaan juga merupakan institusi yang korup.[1]

Oleh karenanya, keberadaan KPK sebagai motor penggerak dalam gerakan antikorupsi masih perlu terus didorong tanpa harus mensakralkannya. Kinerja KPK tidak bertujuan mengambil alih semua agenda pemberantasan korupsi, namun menjadi akseleratornya.

Salah satu wewenang KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi. Saat ini, kegiatan rutin Koordinasi dan Supervisi KPK dengan kepolisian dan kejaksaan adalah saling tukar informasi berkenaan dengan proses penyidikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Di tahun 2015, KPK menerima SPDP dari kepolisian sebanyak 196 perkara, dan dari kejaksaan sebanyak 876 perkara.[2] Jika penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan kepolisian atau kejaksaan mandeg karena alasan tertentu, maka KPK bisa mengambil alih penanganan kasusnya.

Selain bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan, KPK juga sudah mulai memperluas pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam, khususnya di sektor kelautan, kehutanan, kebun, mineral dan batubara, dan di 2016 KPK mulai masuk di sektor energi, melalui kerjasama dengan beberapa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK semakin luas cakupannya, dan tentu mendorong pihak-pihak yang dirugikan dengan gerakan ini melakukan perlawanan balik (corruption fight back). Maka tidak heran ketika banyak upaya-upaya pelemahan yang dilakukan agar pemberantasan korupsi tidak menjadi gerakan yang masif.

Lalu, saat KPK dengan pendekatan grand corruption mulai dilemahkan oleh pihak-pihak “yang tak terlihat”, pertanyaan kemudian adalah kita bisa apa?

Gerakan antikorupsi, jalan panjang yang menjanjikan

Ibarat lomba lari, gerakan melawan korupsi tidak hanya seperti lari sprint yang mengandalkan kecepatan, namun juga seperti lari marathon yang memerlukan daya tahan. Begitu pun gerakan melawan korupsi, yang tidak akan selesai dalam hitungan setahun dua tahun. Gerakan ini akan memakan waktu, namun tentu hal ini sangat layak diperjuangkan.

Jika korupsi turun, maka hal-hal baik akan terjadi. Korupsi layanan publik, perselingkuhan penguasa dengan pengusaha yang mengakibatkan pengambilan kebijakan tidak memihak warga, tentu telah banyak merenggut hak-hak kita. Saat korupsi turun, hal-hal baik yang akan terjadi adalah seperti akses pendidikan yang lebih merata, layanan kesehatan yang baik, infrastruktur berkualitas yang dibangun tidak sekedar sebuah ‘proyek’, lembaga peradilan yang bisa dipercaya, parlemen yang bersih, persaingan usaha yang lebih fair, biaya politik yang murah, dan hal-hal baik lainnya yang mungkin belum bisa kita bayangkan saat ini.

Untuk mewujudkan hal-hal baik tersebut, nampaknya gerakan antikorupsi lebih pas dilihat sebagai gerakan sosial. Gerakan sosial dianggap sebagai ekspresi nilai-nilai tertentu yang spesifik dan tidak hanya bertujuan untuk suatu perubahan kebijakan atau pergantian elit politik tertentu, tetapi transformasi yang lebih luas (Porta & Diani: 2006).

Antikorupsi dipandang sebagai nilai yang layak diperjuangkan bersama,  menjadi sebuah tatanan yang dicita-citakan, dan semua orang bisa berperan dan terlibat. Namun, merealisasikan hal-hal baik tersebut tentu ada harganya. Sudah siapkah kita mewujudkannya?

Tantangan yang ada di depan mata adalah masih tingginya permisivitas terhadap korupsi. Survei integritas anak muda yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) di 2013 menunjukkan aktivitas suap karena ditilang polisi menjadi pengalaman yang paling banyak terjadi. Selain itu, contoh lain yang menunjukkan permisifnya masyarakat terhadap korupsi seperti: menyuap agar mendapat pekerjaan, menyuap ketika mengurus dokumen/izin, menyuap untuk kelancaran bisnis, dan menyuap ketika berobat ke rumah sakit/puskesmas.

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang dirilis BPS juga menunjukkan persentase korupsi kecil (petty corruption) pada layanan publik sepanjang tahun 2012-2015 semakin naik, di tahun 2015 mencapai 41,36%. Survei ini mengungkapkan bahwa masyarakat terdorong untuk “membayar lebih” dikarenakan untuk mempercepat proses pengurusan dan sebagai tanda terimakasih.

Dari kedua survei tersebut menunjukkan bahwa sistem layanan publik yang berlangsung belumlah dirasa mudah/cukup sederhana bagi masyarakat sehingga keluar biaya tambahan untuk mempercepat proses pengurusan. Atau alih-alih demikian, mungkinkah kita yang cenderung malas mengikuti prosedur?

Tidak menjadi demand baru korupsi

It takes two to tango,” dibutuhkan dua orang untuk menari tango. Begitu juga dengan aktivitas korupsi, hanya akan terjadi jika ada dua pihak.

Korupsi dalam hal ini dilihat seperti aktivitas ekonomi yang mempunyai konsep supply and demand. Aktivitas ekonomi hanya akan berjalan jika ada supply atau produksi barang dan jasa, dan ada demand yaitu kebutuhan konsumen. Korupsi identik dengan jasa yang diperjualbelikan antara pembeli dan penjual, hanya saja korupsi merupakan produk yang merugikan siapapun yang tidak terlibat di dalamnya, atau dikenal dengan negative externalities, yaitu kerugian yang harus ditanggung oleh orang lain.[3]

Maka tak heran ketika banyak orang melakukan suap untuk mempermudah urusan, kita menjadi terdorong untuk melakukan hal yang sama.

Beranjak dari konsep supply dan demand dalam melihat korupsi, hal paling mudah yang bisa kita lakukan adalah tidak menjadi demand korupsi. Seperti dalam kasus pembuatan SIM, tentu proses yang membutuhkan waktu lama, penuh dengan antrian, dan sistem yang kurang transparan mendorong munculnya demand dari masyarakat untuk melakukan suap. Beberapa pengalaman menunjukkan, sistem yang ada memang menjadi supply bagi demand tersebut.

Kunci keberhasilan gerakan sosial adalah kekompakan dari warganya. Misalnya, kompak untuk tidak memberi suap saat mengurus surat izin mengemudi, kartu identitas, izin usaha, dan pengurusan izin/dokumen lainnya. Hal ini tentu perlu dimulai dengan menanamkan integritas dalam diri masing-masing, compliance pada aturan yang berlaku, dan tidak berbuat curang.

Untuk mempercepat turunnya korupsi, tentu perlu cara-cara yang tidak biasa (not business as usual) dari berbagai pihak untuk mereduksi korupsi lebih cepat. Sembari menunggu niat baik dari para eksekutif dan legislatif itu, dan mendukung kepolisian dan kejaksaan berbenah diri, juga tetap mendukung serta mengawasi kinerja KPK, yang bisa kita lakukan sebagai warga negara adalah tidak menciptakan peluang-peluang baru terjadinya korupsi.

***

Catatan kaki:

[1] http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=indonesia

[2] http://acch.kpk.go.id/statistik-korsup

[3] Wijayanto Samirin. Korupsi Mengorupsi Indonesia. Jakarta: Kompas Gramedia Utama. 2009.

 

Bacaan lebih lanjut:

Della Porta, Donatella & Mario Diani. Social Movement an Introduction. USA: Blackwell. 2006.
Diakses secara online melalui: https://www.hse.ru/data/2012/11/03/1249193172/Donatella_Della_Porta_Mario_Diani_Social_Mov.pdf

Global Corruption Barometer (2013), Transparency International Indonesia.
Diakses secara online dari: http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=indonesia

Koordinasi dan Supervisi KPK. Diakses secara online dari: http://acch.kpk.go.id/statistik-korsup

Samirin, Wijayanto. Korupsi Mengorupsi Indonesia. Jakarta: Kompas Gramedia Utama. 2009.

Sunaryanto, Agus, dkk. Modul Monitoring Penegakan Hukum. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 2012. Diakses secara online dari: http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Modul/modulmonitoringpenegakanhukum.pdf

Survei Integritas Anak Muda 2013: Persepsi dan Sikap Anak Muda Terhadap Integritas dan Antikorupsi. Diakses secara online dari: http://www.ti.or.id/media/documents/2014/05/22/s/u/survei_integritas_anak_muda_2013.pdf

Foto dari: Lintang/AyoGitaBisa.com

Tentang Asri Nuraeni

Lahir dan besar di Ciamis, Asri mempunyai latar belakang Ilmu Komunikasi, peminatan Kajian Media Universitas Paramadina. Saat mahasiswa aktif dalam gerakan komunitas pemuda anti korupsi (KOMPAK Paramadina), dan menjadi volunteer di Youth Proactive. Saat kuliah terlibat sebagai peneliti dalam riset media Poltracking Institute. Setelah lulus, berpengalaman sebagai moderator konten pada citizen journalism blog Kompasiana. Asri pernah bekerja sebagai konsultan penulis pada program Restoring Coastal Livelihood-Oxfam Eastern Indonesia, di pesisir Sulawesi Selatan. Saat ini berperan sebagai media analyst dan content writer di PWYP Indonesia. Asri tertarik pada isu tata kelola SDA yang baik, keterbukaan informasi publik, media, dan pemberdayaan masyarakat. Baca tulisan lain dari penulis ini