2016-03-06-kesakralan-kpk

Kritik Soal Kesakralan KPK

Strategi pemberantasan korupsi tidak harus selalu dikaitkan dengan adanya sebuah institusi khusus yang menangani korupsi (Anti-Corruption Agency/ACA). Sebenarnya ada cara lain yang masih memungkinkan.

Selama ini kelihatannya kita selalu terfokus kepada adanya upaya pelemahan KPK sehingga seakan jika KPK direduksi kewenangannya, upaya penanganan korupsi akan jalan di tempat. Memang premis itu masih sangat relevan mengingat prestasi KPK yang begitu baik, tetapi apakah kita selamanya harus bergantung kepada KPK?

Secara umum ada tiga pola upaya pemberantasan korupsi (Quah, 2007). Pertama, negara membuat sebuah undang-undang korupsi tetapi tidak mengatur secara spesifik badan khusus yang menanganinya, seperti yang dilakukan di Mongolia melalui pembentukan UU antikorupsi tahun 1996 yang penanganannya dilakukan melalui kerja sama polisi, kejaksaan, dan pengadilan.

Indonesia sebetulnya pernah melewati fase ini. Pada awal reformasi, dikeluarkan UU baru mengenai pemberantasan korupsi melalui UU No. 31 Tahun 1999. Tetapi saat itu penanganan tindak korupsi hanya ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian. Memang ada beberapa institusi yang berperan untuk menanggulangi korupsi seperti Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (TGP-TPK), Komisi Ombudsman Nasional (KON), dan Komisi Pemeriksa Pejabat Kekayaan Negara (KPKPN), namun kewenangan yang dimiliki oleh institusi ini sangat terbatas. TGP-TPK misalnya, berdasarkan PP RI No. 19 Tahun 2000 hanya memiliki wewenang untuk mengoordinaskan penyidikan dan penuntutan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan.

Cara kedua ialah dengan membuat UU antikorupsi yang pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa intitusi khusus. Di India, UU antikorupsi mereka (Prevention of Corruption Act) dilaksanakan oleh Central Bureau of Investigation (CBI), Central Vigilance Commission (CVC), dan badan/komisi khusus di tingkat negara bagian. Senada dengan itu, Filipina bergantung kepada 18 badan yang menangani korupsi sejak Dewan Integritas dibentuk oleh Presiden Quirino pada Mei 1950.

Pilihan ketiga adalah langkah penanganan korupsi yang dilakukan di banyak negara, yaitu penanganan korupsi dengan membentuk satu lembaga khusus yang memiliki kewenangan khusus di luar sistem peradilan. Cara seperti ini diinisiasi Singapura pada tahun 1952 dengan membentuk Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), kemudian diikuti Malaysia pada 1967, Hong Kong pada 1974 dengan ICAC (Independent Commission Against Corruption), Thailand pada 1975 dengan National Counter Corruption Commission (NCCC), Korea pada 2002 dengan Korea Independent Commission (KICAC), dan Indonesia pada 2003 dengan KPK.

Anti Coruption Agency, sementara atau permanen?

Perdebatan yang terjadi sekarang seputar KPK melingkupi pertanyaan apakah kita harus selalu menggantungkan diri kepada KPK. Alasan dibentuknya KPK adalah belum efektifnya institusi kepolisian dan kejaksaan dalam menangani tindak korupsi.

Pertanyaannya, apakah mungkin jika suatu saat kita menggantungkan diri kepada lembaga hukum formal yang sudah ada?

Pembatasan masa kerja selama 12 tahun kepada KPK, jika revisi UU KPK jadi dilakukan, memiliki premis bahwa dalam jangka waktu 12 tahun harus ada peningkatan kapabilitas lembaga penegak hukum. Sementara argumen yang kontra terhadap revisi UU KPK menyatakan bahwa hal itu sangat sulit dilakukan. Butuh jangka waktu yang panjang untuk menyelesaikan permasalahan korupsi yang sudah sangat mengakar di Indonesia sehingga 12 tahun saja tidak akan cukup.

Justru saat ini komunitas internasional memiliki pandangan bahwa perlu adanya ACA untuk sebagai leading sector badan-badan dalam pemerintahan untuk melawan korupsi. Hal ini tertuang dalam pasal 6 United Nations Convention Against Corruption bahwa negara yang sudah menandatanganinya perlu membuat badan-badan yang secara khusus menangani korupsi. Indonesia sudah meratifikasi perjanjian ini melalui UU No. 7 tahun 2006.

Banyak negara yang meski prestasi penegakan korupsinya sudah baik (dilihat dari ranking Corruption Perceptions Index 2015) juga memiliki semacam lembaga khusus yang menangani korupsi, meski bentuknya tidak seperti KPK yang independen dan memiliki kewenangan yang kuat.

New Zealand (peringkat 4) dan Inggris (peringkat  10) memiliki institusi bernama Serious Fraud Office (SFO) yang mengurusi tindak korupsi dengan jumlah kerugian negara yang besar yang berada di bawah kewenangan jaksa agung. Amerika Serikat (peringkat 16) memiliki badan bernama Government of Ethics (GOE) yang memiliki fungsi menangani kepentingan yang saling bersinggungan antara institusi. GOE tidak memiliki fungsi investigatif, tetapi hanya berfungsi memperkuat kekuatan kelembagaan untuk meminimialisasi kemungkinan terjadinya korupsi.

KPK, yang perlu kita perhatikan

Meski tren di dunia menyatakan bahwa kita masih memerlukan ACA, namun tentu ada hal yang perlu untuk kita cermati tentang cara berjalannya ACA di Indonesia.

Perlu dipastikan adanya mekanisme pengawasan KPK untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh KPK. Pasal 20 UU KPK menyatakan bahwa KPK bertanggung jawab kepada Presiden, DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat ini sudah ada audit rutin dari BPK dan audit dari Kemenpan terhadap tehadap KPK, sementara bentuk audit dari DPR belum penulis temukan infomasinya.

KPK juga bertanggung jawab kepada publik dengan menerbitkan laporan tahunan, keterbukaan informasi, dan audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan. Laporan tahunan memang bisa diakses oleh publik secara mudah lewat website, tetapi sejauh mana publik dapat mengakses secara lebih rinci informasi yang dimiliki KPK dan sudah adakah audit publik kepada KPK?

Kedua, perlukah kita untuk sebegitunya menyakralkan KPK? KPK adalah institusi utama yang bertugas untuk menangani tindak pidana korupsi. Untuk melakukan tugas mulia itu, tentu orang-orang di sana perlu memiliki integritas tinggi.

Jika kemudian salah seorang komisioner KPK tersangkut suatu kasus apakah kemudian kita bisa dengan mudah mengabaikannya? Bukannya negara kita adalah negara hukum sehingga setiap tindakan kita tentu harus memiliki konsekuensi hukum tertentu? Mengapa jika institusi lain yang melakukan kesalahan kita seakan mafhum, sedangkan jika KPK yang melakukan kesalahan kita sering menganggapnya sebagai kriminalisasi?

Memang yang membuat kita bingung adalah kita tidak percaya dengan sistem hukum yang sudah ada dan juga kemungkinan adanya politisasi kasus-kasus komisioner KPK. Namun kenapa kemudian kita harus pilih-pilih terhadap kasus yang menimpa komisoner KPK?

Kasus Cicak vs Buaya antara  KPK (Bibit dan Chandra) melawan kepolisian (Susno Duaji) menerima dukungan yang sangat kuat dari publik dengan gerakan media sosial pertama yang masif, ‘Gerakan Satu Juta Facebooker Dukung Bibit Chandra’. Kasus yang menimpa Abraham Samad soal pemalsuan dokumen dan kasus yang menimpa Bambang Widjojanto soal saksi palsu juga menjadi sorotan yang tajam dari masyarakat.

Ironisnya, bagaimana dengan kasus yang menimpa Antasari Azhar soal pembunuhan terhadap pengusaha Nasruddin? Masyarakat seakan-akan lupa terhadapnya. Apakah kita betul-betul percaya dengan KPK atau sebetulnya kita sendiri hanya hanyut oleh framing media massa dan arus di media sosial yang mendukung KPK membabi buta?

Peningkatan untuk KPK, berkaca pada ACA negara lain

Prestasi KPK sampai saat ini begitu membanggakan. KPK berhasil mengusut kasus-kasus korupsi di Indonesia dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Di atas 100% menurut laporan akuntabilitas KPK tahun 2014. Namun tetap saja tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi (peringkat 88 dari 168 negara menurut CPI 2015). Artinya masih ada hal-hal yang bisa terus KPK bisa tingkatkan.

Ada dua pertanyaan besar yang penulis ajukan, yaitu tentang mekanisme check and balance terhadap KPK dan soal kasus-kasus yang terus menerus menimpa komisioner KPK. Ada solusi yang bisa kita pilih, yang tentu datang dengan konsekuensi tertentu.

Terkait soal mekanisme check and balance, KPK bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh ICAC Hong Kong. ICAC memiliki apa yang dinamakan mekanisme peninjauan (review mechanism) yang dilakukan oleh badan independen dengan anggota mayoritasnya datang dari sektor swasta. Badan ini akan meninjau setiap kasus korupsi yang dilaporkan oleh publik untuk memastikan tidak ada satu pun laporan yang sengaja dilewatkan.

Selain itu ada juga badan Complaint Committee yang bertugas untuk mengurus setiap keluhan yang diajukan publik terkait keinerja ICAC. Kedua badan itu mengeluarkan laporan tahunan kepada badan legislatif untuk diperdebatkan di muka publik.

Pertanyaannya sudah siapkah kita dengan hal semacam ini, karena setiap tindakan politis yang dilakukan mengenai KPK selalu dinisbatkan kepada pelemahan KPK. Jika memang tidak ada yang salah dengan yang dilakukan KPK bukannya publik juga berhak apa mengetahui isi dalaman KPK?

Selanjutnya tentang kasus-kasus yang menimpa komisioner, jika kita tidak ingin kinerja KPK selalu diganggu oleh  kasus-kasus yang terus menerus ditujukan kepada komisioner KPK, kita bisa mencontoh tentang mekanisme kepemimpinan yang dilakukan ACA di Filipina.

Di Filipina, jika pimpinan ACA telah dipilih, dia tidak akan bisa diturunkan dari kursinya kecuali lewat mekanisme impeachment di parlemen. Jika kita memilih hal ini, positifnya pimpinan KPK akan bisa fokus melakukan program kerjanya selama masa jabatannya berlangsung. Negatifnya, pimpinan KPK akan menjadi sangat berkuasa, bahkan jika dia melakukan pelanggaran berat dalam masa jabatannya. Akan sulit juga untuk melakukan impeachment jika hal itu terjadi karena fragmentasi partai politik di Indonesia.

Dari apa yang telah kita bahas, kita bisa menyimpulkan bahwa  sesungguhnya masih ada cara lain untuk memberantas korupsi tanpa menggunakan ACA, yaitu dengan hanya mengandalkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Akan tetapi, tren dunia internasional menunjukkan bahwa lembaga peradilan yang bersih saja tidak cukup. ACA tetap dibutuhkan sebagai motor penggerak perlawanan terhadap korupsi. Berarti, untuk konteks Indonesia kita masih dan akan selalu butuh KPK. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus tetap melihat KPK secara objektif terutama dalam hal mekanisme pengawasan KPK dan integritas komisioner.

Cara untuk menangani dua hal itu sebenarnya bisa dilakukan jika dilakukan revisi UU KPK dengan maksud melakukan penguatan kelembagaan KPK. Substansi rancangan revisi UU KPK memang banyak yang masih janggal dan tidak sesuai, tetapi kita tidak boleh menjadi subjektif hanya karena rancangan itu datang dari DPR, yang dalam persepsi sebagian besar masyarakat kurang bisa dipercaya.

 ***

Bacaan Lebih Lanjut

Heilbrunn,J.R. (2004). “Anti-Corruption Commissions Panacea or Real Medicine to Fight Corruption?”. World Bank. Diakses secara online dari siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/wbi37234Heilbrunn.pdf

KPK. (2015). Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK 2014.

Kwok, T. M. “ Formulating An Effective Anti-Corruption Strategy, The Experience of Hong Kong ICAC” Diakses secara online dari www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no69/16_P196-201.pdf

Kwok, T. M. “Comprehensive & Effective Approach to Anti-Corruption. The Hong Kong ICAC Ex-perience, with a View on New Approaches in the Fight Against Corruption”. Diakses secara online dari http://www.kwok-manwai.com/articles/Comprehensive_Effective.html

Quah, J. S. T. (2007). “Anti Corrution Agencies in Four Asian Countries: A Comparative Analysis”. International Public Management Review, Volume 8, Issue2, 2007. Diakses secara online dari www.uquebec.ca/observgo/fichiers/34756_DAEPI-3.pdf

Syuraida, H. “Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi”. Avatara e-journal Pendidikan Sejarah Volume 3, No. 2, Juli 2015. Diakses secara online dari http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/12011/baca-artikel

Transparancy International. (2016). Corruption Perceptions Index 2015. Diakses secara online dari files.transparency.org

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

United Nations Convention Against Corruption

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

4 responses to “Kritik Soal Kesakralan KPK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *