2016-02-19-tanah untuk rakyat 45040114-konflikagraria

Land Use Planning Berbasis Masyarakat Adat: Wujudkan Hukum Agraria yang Berkeadilan

Setelah hampir 55 tahun Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) secara resmi diundangkan, kebijakan tersebut masih dirasa belum mampu untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat petani.

Hal ini dibuktikan melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa dari keseluruhan jumlah masyarakat yang miskin di Indonesia pada bulan Maret 2014, 53,58 persennya bekerja sebagai petani. Jumlah ini selanjutnya menurun pada bulan September 2014 yang berubah menjadi “hanya” sebesar 51,67 persen masyarakat miskin yang bekerja sebagai petani.[1]

Sesungguhnya, ”tidak berjalannya” UUPA sebagaimana mestinya bukan dalam arti bahwa kebijakan dan materi muatan yang terkandung di dalamnya salah atau bahkan justru tidak berkeadilan sama sekali. Menurut Mahfud MD, satu-satunya produk politik hukum yang berciri Responsif ketika era kepemimpinan Orde Lama yang cenderung ortodoks adalah UUPA itu sendiri.[2] Artinya, UUPA memang cenderung bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat ketika itu.

Lalu, pertanyaan yang selanjutnya mengemuka adalah, bagian mana yang salah dari UUPA itu, yang kemudian mengakibatkan belum berhasilnya UUPA dalam mensejahterakan kelompok masyarakat petani dan masyarakat kecil lainnya?

Mengembalikan UUPA sebagaimana mestinya

Satu hal yang mungkin untuk dijelaskan dalam menjawab permasalahan di atas adalah bahwa pada kenyataannya UUPA dibonsai oleh peraturan perundang-undangan sektoral yang seharusnya menjelaskan maksud dari UUPA iu sendiri.

Selama ini, terutama setelah memasuki era kepemimpinan Orde Baru, bukan lagi aspek keadilan dan ketersediaan akses yang sama besar terhadap sumber daya agraria yang menjadi agenda utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang agraria sebagaimana dimaksud dalam UUPA.

Sejak saat itu politik hukum di bidang agraria telah berubah dengan menjadikan aspek pada pembangunan ekonomi dengan membuka akses modal yang sebesar-besarnya sebagai agenda utama. Hal ini tentu mengakibatkan ketidaksamaan akses terhadap sumber daya agraria, dan  kemudian berakibat pada “hanya” pemilik-pemilik modal saja yang mampu memiliki akses terhadap sumber daya agraria itu.

Selain faktor pembonsaian UUPA melalui peraturan perundang-undangan sektoralnya, pada kenyataannya kegagalan UUPA juga disebabkan karena UUPA sendiri tidak secara konsekuen menganut hukum adat sebagai dasar pijakannya.

Pasal 5 UUPA yang telah secara jelas menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hukum adat, sepanjang kenyataannya masih hidup dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pada kenyataannya, pasal lain dalam UUPA itu sendiri membuka peluang lain untuk diadakannya arus liberalisasi yang kemudian diwujudkan dalam bentuk hak-hak atas tanah, dan tercantum dalam Pasal 16 UUPA.

Pengaturan mengenai diakuinya hak-hak atas tanah dalam UUPA memang merupakan sebuah upaya untuk mengakui dan mengakomodir perkembangan hukum agraria modern. Ketika itu (dan bahkan hingga saat ini) pembentukannya memang sangat terpengaruh oleh arus liberalisme. Namun, upaya tersebut sesungguhnya juga berdampak luas dan membahayakan: terutama bagi masyarakat petani dan masyarakat kaum lemah yang terpinggirkan.

Dengan berdasar pada hak-hak yang termuat dalam Pasal 16 UUPA tersebut, tidak jarang akibatnya seperti membolehkan perusahaan-perusahaan dengan modal besar, baik asing maupun dalam negeri, untuk menjajah kembali rakyat Indonesia dalam bentuk penguasaan yang secara besar-besaran atas sumber daya agraria.

Contoh kasus Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), misalnya. Terjadi bentrokan antara warga dengan pihak Brimob karena dugaan pencurian hasil panen kelapa sawit di tanah perkebunan yang dikuasai oleh PT Sumber Wangi Alam (PT SWA).

Permasalahan konflik kepentingan antara kepentingan rakyat yang menuntut kesamaan akses terhadap sumber daya agraria ini sesungguhnya harus direspon dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pemerintah. Mengingat republik ini adalah negara berdasar prinsip demokrasi dan pemilikan sumber daya agrarianya menganut prinsip Hak Menguasai Negara dan Hak Bangsa.

Land Use Planning berbasis masyarakat adat

UUPA sesungguhnya telah mengatur mengenai Land Use Planning (rencana persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah) dalam Pasal 14. Dengan berbekal pada dianutnya prinsip Hak Menguasai Negara, maka menurut Pasal UUPA tersebut, negara bukanlah pemilik dari seluruh sumber daya agraria yang ada.

Seluruh kekayaan alam yang berupa kesatuan tanah, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kemudian menciptakan hubungan yang erat hingga hubungan tersebut dapat bersatu sebagai bangsa Indonesia.

Hal tersebut kemudian dikuatkan dengan Putusan Makamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa negara bukanlah dalam arti memiliki seluruh sumber daya agraria yang ada di Indonesia. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat “hanya” menguasai seluruh sumber daya agraria tersebut. Penguasaan tersebut diwujudkan melalui bentuk pembentukan kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan oleh negara.

Maka sesungguhnya dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa upaya untuk mengatasi permasalahan mengenai masih terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya agraria di Indonesia adalah dengan merombak ulang kebijakan mengenai Land Use Planning.

Belum berhasilnya UUPA sebagai ujung tombak untuk meyejahterakan masyarakat, terutama masyarakat petani, adalah karena belum dipenuhinya kebutuhan masyarakat adat. Bukan masyarakat pemilik modal.

Bentuk perombakan ini diharapkan dapat menjadi sebuah upaya preventif terhadap upaya-upaya yang menghendaki adanya alih fungsi lahan lewat pengambilan paksa tanah-tanah masyarakat adat. Selain itu, diharapkan juga dengan adanya pembaharuan paradigma dalam peruntukan pertanahan ini, tidak akan terjadi lagi arus liberalisasi atas sumber daya agraria, terutama yang berupa tanah.

Namun, pertanyaan yang selanjutnya masih mengemuka, terutama berkaitan dengan gagasan ini adalah apakah negara mau melaksanakan kebijakan ini? Dalam setiap proses perumusan kebijakan, terutama kebijakan yang berbentuk izin, selalu diikuti dengan kemungkinan terjadi jual-beli atas izin tersebut. Semoga hal yang demikian tidak terjadi.

***

[1] Data Sensus, Karakteristik Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin 2013 dan 2014, dalam www.bps.go.id, diakses tanggal 11 Januari 2016

[2] Mahfud MD, Politik Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Cetakan keenam, Jakarta, 2014, hlm. 32

Foto: AntaraNews

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

2 responses to “Land Use Planning Berbasis Masyarakat Adat: Wujudkan Hukum Agraria yang Berkeadilan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *