2016-02-19 protes petani Thailand_Farmers_022113.1392964893074

Jangan Pakai Jalur Hukum

Indonesia adalah negara agraris, juga maritim. Entah itu adalah kenyataan di masa lalu saja atau harapan di masa yang akan datang. Pada realitanya di lapangan, Indonesia saat ini mengalami konflik pertanahan yang kebanyakan terlibat adalah petani dan nelayan.

Petani di Indonesia bisa dibagi dalam tiga kelompok. Petani besar yang sudah berbentuk industrial, petani menengah yang punya tanah lumayan luas tanpa mengerjakan tanahnya sendiri dan petani kecil yang tidak punya tanah atau punya sedikit tanah yang cukup dikerjakan sendiri.

Mengacu Sensus Pertanian (SP) 2013 menunjukkan, 26,14 juta rumah tangga tani menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar per keluarga. Sekitar 14,25 juta rumah tangga tani lain hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar per keluarga. Kasus-kasus yang diacu adalah desa-desa di Pandeglang, Serang dan Lebak. Sementara data Badan Pertanahan Nasional (BPN), 56 persen aset berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya 0,2 persen penduduk Indonesia.

Ada ribuan kasus pertanahan di Indonesia. Baik warisan dari pemerintahan yang lalu maupun yang muncul baru-baru ini. Sebelum zaman Orde Baru, masalah pertanahan hanyalah ratusan. Karena memang selain represif, permasalahan pertanahan yang melibatkan petani/warga dengan pemerintah maupun perusahaan masih relatif sedikit. Namun, semenjak reformasi sampai saat ini, kasus pertanahan tersebut meningkat.

Konflik pertanahan ini bisa dilihat dari aktor yang saling berhadapan. Bisa antara rakyat dengan perusahaan, baik perusahaan swasta atau perusahaan negara.

Misalnya, kasus tambang di Lumajang yang menewaskan Salim Kancil adalah konflik antara rakyat dengan perusahaan yang berpusat di Cina. Lalu, di beberapa daerah seperti di Rembang, perusahaan negara (Semen Indonesia) berhadapan dengan petani juga. Terakhir adalah petani atau warga biasa melawan pemerintah, misal kasus di Urutsewu, Jawa Tengah, dan Gunungsari, Surabaya, yang melibatkan pihak TNI melawan warga.

Untuk kasus-kasus pertanahan tersebut, para petani maupun aktivis agraria jarang memakai jalur hukum. Biasanya, warga yang menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara adalah inisiatif ahli hukum yang kurang paham kondisi di lapangan ataupun terprovokasi pihak lawan yang menyamar menjadi pembantu warga.

Sudah beberapa kali warga kalah karena mendaftarkan perkara-perkara pertanahan ini ke pengadilan. Jalur hukum memang jalan yang lebih pasti. Tapi, dalam sejarah konflik pertanahan di Indonesia, hampir tidak ada keputusan maupun penetapan pengadilan yang memenangkan rakyat/petani. Ini dikarenakan, para hakim adalah orang formal yang mengutamakan data-data. Bisa berupa dokumen berbentuk kertas, video atau foto. Para hakim juga cenderung “pasalistik” dalam melihat suatu kasus. Aspek sosiologis dan fakta-fakta lain yang tidak bisa dimaterialkan tidak bisa dipakai dalam persidangan.

Dalam konflik agraria, khususnya dalam kasus perebutan tanah, petani tidaklah pernah serakah. Di Blitar, dari sekitar 800 ha tanah yang diperebutkan petani dan PT. Holcim, petani hanya meminta sekitar 200 ha tanah yang dianggap sebagai hak mereka. Begitu juga kejadian di Wongsorejo, Banyuwangi. Dari 660 ha tanah yang akan dibangun Banyuwangi Industri Estate Wongsorejo, petani hanya meminta 220 ha saja.

Pada intinya, negara, baik pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif sudah sangat sulit diharapkan. Negara juga sangat handal dalam menjalankan mekanisme “formalistik dan materialistik” milik pemodal internasional atau lembaga dunia.

Sehingga ketika ada konflik lahan yang melibatkan negara, secara langsung atau hanya sebagai pihak ketiga (penyelesai dan penengah) tidaklah bisa dihadapi dengan cara formal di pengadilan. Perusahaan atau negara hanya bisa dilawan dengan politik perlawanan ala petani. Bisa dengan cara diam dan membangkang. Dapat juga dengan unjuk rasa. Untuk anarkisme adalah jalan terakhir.

.

Foto: Reuters

Sharing is caring!
Share on Facebook15Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *